Artikel/Opini
Workshop Penyusunan Renstra KIA Dinas Kesehatan Provinsi Halmahera Selatan di
Hotel Boulevard Ternate, 25-26 September 2014
Workshop Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara didukung UNICEF dan BaKTI, dibuka oleh Radjagau, SKM, M. Kes, Kepala Bidang Pengembangan SDM Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Dalam sambutannya, Radjagau menyampaikan bahwa Indikator nasional mengenai angka kematian Balita dan Ibu Melahirkan di Provinsi Maluku Utara mengalami stagnasi, terutama setelah era desentralisasi.
Radjagau menambahkan bahwa Penyelenggaraan Workshop Renstra KIA dari Lintas Program Dinas Kesehatan dan SKPD Terkait secara strategis dapat mendukung perencanaan daerah dimana Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang juga sedang menyusun RPJMD Provinsi.
Lokakarya diikuti oleh berbagai instansi antara lain : Dinas Kesehatan Provinsi, Bappeda, RSUD, BPS, BKKBN, LSM, UNICEF Makassar dan Tim BaKTI.
Dalam pertemuan tersebut, diperoleh beberapa input dari sektor terkait diantaranya: Koordinasi lintas sektor lebih ditingkatkan sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam Renstra dapat lebih optimal. Juga disinggung perihal penempatan tenaga... read more..
Lingkungan Hidup dan KehutananMengelola KeberlanjutanOleh: Brigitta Isworo L TAHUN lalu, Emil Salim, mantan menteri yang mengurus lingkungan hidup dalam rentang waktu 15 tahun di era Presiden Soeharto, menyatakan harapan terdalam, yaitu menyaksikan Indonesia tetap ada dalam 100 tahun kemerdekaannya. Wilayah negara sejahtera, adil, dan makmur. Gemah ripah loh jinawi.Syarat Indonesia tetap ada antara lain rakyatnya ada, wilayahnya ada, dan dengan modal wilayah itu, rakyatnya hidup dengan makmur, kemakmuran merata. Modal utama Indonesia adalah alam dan sumber daya manusia.Indonesia yang terbentang di khatulistiwa termasuk tiga besar negara pemilik hutan tropis dunia, menjadi tempat pertemuan arus Samudra Pasifik dan Hindia. Dengan kondisi seperti itu, Indonesia merupakan rumah megabiodiversity, keanekaragaman hayati (kehati), berjumlah miliaran. Kehati menjadi kekayaan yang diincar banyak negara maju.Meski pertumbuhan ekonomi mencapai dua digit seperti dicita-citakan, tanpa alam sehat dan lestari, mustahil ada kemakmuran. Pelanggaran amdal, kajian lingkungan hidup strategis, dan daya dukung lingkungan amat berpotensi melahirkan bencana. Bencana alam antropogenik—diakibatkan... read more..
Parlemen (DPR/DPRD) adalah lembaga politik yang dibuat untuk menjembatani kebutuhan dan kepentingan rakyat dengan eksekutif. Karena itu, anggota parlemen disebut sebagai wakil rakyat. Mereka duduk di parlemen dengan memperoleh sejumlah fasilitas negara, yang tidak dinikmati oleh rakyat yang mereka wakili.
Agar anggota parlemen mempunyai hubungan langsung dengan rakyat yang diwakilinya, maka penerapan sistem pemilihan langsung dianggap ideal dalam menghasilkan anggota parlemen yang berkualitas. Pemilihan langsung dianggap ideal karena rakyat dapat mengetahui wakilnya di parlemen, sementara anggota parlemen selalu membangun hubungan dengan rakyat yang diwakilinya.
Namun, sejak pemilihan anggota parlemen dilakukan secara demokratis pada pemilihan umum (Pemilu) 1999 sampai sekarang, kinerja anggota parlemen tidak membanggakan—untuk tidak dikatakan buruk. Apalagi sejumlah permasalahan yang dilakukan oleh anggota parlemen ikut mencoreng parlemen di Indonesia, dari pusat (DPR RI) hingga daerah (DPRD).
Berbagai studi mengonfirmasi mengenai kinerja parlemen yang tidak membanggakan itu. Rakyat pun merasa tidak diwakili oleh anggota parlemen yang dipilihnya. Sebanyak 65,5... read more..
Dinas Kesehatan Halmahera Selatan (Halsel) didukung UNICEF dan BaKTI, rampungkan dokumen Renstra Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) melalui Workshop Renstra KIA di Malaria Centre Halsel, tanggal 16-17 Oktober 2014. Dr.Juri Hendrajadi, Kepala Dinas Kesehatan Halsel dalam sambutannya menyampaikan bahwa Praktek Cerdas yang dipublikasikan BaKTI melalui Pengembangan Malaria Centre menjadikan Halmahera Selatan memperoleh pengharagaan nasional bidang Kesehatan untuk pengendalian malaria. Mengikuti keberhasilan tersebut Dinas Kesehatan kembali berinisiatif untuk menyusun perencanaan renstra program kesehatan keluarga yang diharapkan menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dari Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Kesehatan. Tentunya Perencanaan yang baik akan menghasilkan dokumen bagi kebijakan pelayanan kesehatan dan dukungan penganggaran daerah.
Finalisasi renstra difasilitasi oleh Dr.Surahmat, Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan, dihadiri oleh Badwi M.Amin UNICEF Makassar dan Tim BaKTI. Sejumlah partisipan mengikuti workshop dari lintas program diantaranya Pelayanan Kesehatan,P2PL, dan Farmasi. Sedangkan lintas... read more..
Garis Kemiskinan Perlu Dinaikkan
Oleh: CARUNIA MULYA FIRDAUSY
USUL ekonom Bank Pembangunan Asia (ADB), Guanghua Wan, untuk menaikkan garis kemiskinan Indonesia bukan usul baru (Kompas, 22/8). LIPI telah mengusulkan pentingnya menaikkan garis kemiskinan nasional sejak 2011 (Kompas, 11/4).
Pasalnya, garis kemiskinan (GK) absolut yang dibuat pemerintah menghitung penduduk miskin sejak tahun 1970-an bersifat top-down, di samping kelemahan lain (Firdausy, 2011, 2012, dan 2013). Akibatnya, GK absolut yang dihitung berdasarkan ekuivalen pengeluaran per kapita per bulan menjadi rendah sehingga banyak penduduk yang tidak merasa telah keluar dari jeratan kemiskinan.Tidak mudah
Memang tidak mudah menaikkan GK absolut nasional. Selain karena alasan kompleksnya dimensi dan variabel menetapkan GK absolut itu (Sen, 1999; UNDP, 2004; dan Asra, 2010), ”ketakutan” pemerintah menerima kenyataan besarnya penduduk miskin juga menjadi penyebab utama. Barangkali pemerintah terlalu membayangkan mahabesarnya harga yang harus dibayar jika GK absolut dinaikkan sesuai dengan realitas kebutuhan hidup penduduk. Padahal, jika kita mau belajar dari pengalaman beberapa negara berkembang, khususnya Filipina dan... read more..
VISI PENDIDIKAN KITAPosted on Oct 14 2014 - 2:34pm by PoskomalutOleh :IVAN A HADARDirektur Eksekutif Indonesian IDE (Institute for Democracy Education); Koordinator Nasional TARGET MDGs 2007-2010Programmed for International Study Assessment (PISA) 2012, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan peringkat terendah dalam pencapaian mutu pendidikan. Pemeringkatan tersebut dapat dilihat dari skor yang dicapai pelajar usia 15 tahun dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains. Selain mutu, sebenarnya visi pendidikan negeri ini, saat ini, juga perlu dipertanyakan. Betapa tidak.Sebagai negara bangsa, Indonesia (masih) berada dalam proses menjadi. Meminjam istilah Ben Anderson, Indonesia adalah sebuah imagined community, komunitas yang ”dibayangkan”. Untuk itu, dibutuhkan sebuah visi pendidikan yang membayangkan manusia Indonesia seperti apa yang kita inginkan.Perilaku menyimpang seperti yang banyak ditunjukkan para elit yang melakukan korupsi serta sikap (sebagian) masyarakat yang masih terkesan permisif terhadap tindakan dan pelaku korupsi, bisa dianggap sebagai salah satu indikasi kegagalan pendidikan saat ini. Karena, pendidikan seharusnya berperan menghasilkan manusia... read more..
Badan Usaha Desa dan KoperasiOleh: Suroto SEJAK UU Desa diterbitkan, muncul wacana pengembangan badan usaha milik desa. Ide ini menjadi bagian penting dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa sejak dimasukkan dalam klausul penting UU Desa. Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah terobosan baru yang patut diapresiasi. Setidaknya ide ini bisa jadi bentuk baru kepemilikan bisnis masyarakat dan mendorong proses pemerataan ekonomi sampai ke desa-desa yang selama ini terabaikan. Namun, nasibnya jangan sampai seperti badan usaha unit desa (BUUD) yang bermetamorfosa menjadi koperasi unit desa (KUD) yang kini mati suri.BUMDes ini mirip badan usaha milik negara (BUMN) di tingkat pemerintah pusat atau badan usaha milik daerah (BUMD) di tingkat pemerintahan daerah. Sebagaimana diatur dalam UU, BUMDes adalah badan usaha yang dimiliki pemerintah dan masyarakat di tingkat desa atau kerja sama antardesa yang mekanisme pembentukannya melalui musyawarah desa.Sebelum ide BUMDes muncul, sebetulnya pada 1971 pernah ada BUUD. Ini dibentuk pertama kali sebagai proyek percontohan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terintegrasi dalam program... read more..
MEA dan Strategi KetenagakerjaanOleh: Moh Jumhur HidayatMASYARAKAT Ekonomi ASEAN secara efektif akan berlaku pada 1 Januari 2016.Kita hanya memiliki waktu tersisa satu tahun untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan besar sebagai bagian dari tekanan liberalisasi atau tantangan nyata globalisasi. Tentu berbagai aspek dalam perekonomian akan terdampak akibat munculnya komunitas ini, tak terkecuali masalah ketenagakerjaan. Dalam bidang ketenagakerjaan, komunitas ini juga mengisyaratkan dibebaskannya mobilitas tenaga kerja intra-ASEAN dalam kerangka movement of natural persons yang segaris dengan pandangan WTO, yaitu mobilitas kaum profesional (highly skilled) akibat adanya kegiatan perdagangan dan investasi.Dengan demikian, tenaga kerja yang tak masuk kategori profesional atau sangat ahli tak diperbolehkan mengakses pasar kerja ASEAN walau tenaga mereka dibutuhkan industriawan atau pengusaha yang tersebar di negara-negara ASEAN, terkecuali jika ada perjanjian bilateral yang membolehkannya.Dengan melihat postur angkatan kerja Indonesia yang masih didominasi tingkat pendidikan rendah dan masih dibutuhkannya kaum profesional Indonesia dalam pembangunan... read more..
Pemberdayaan PerempuanSenilai Setengah Satuan Kerupuk
Oleh: Maria Hartiningsih
KOMITMEN terhadap perempuan hanya pemanis bibir. Indeks Tata Kelola Pemerintahan 2014 menunjukkan, anggaran pemberdayaan perempuan di 34 kabupaten/kota di 33 provinsi rata-rata hanya Rp 589 per kapita perempuan per bulan, sedangkan harga satuan kerupuk warung Rp 1.000.
Temuan Indeks Tata Kelola Pemerintahan (IGI) 2014 Kemitraan mengungkapkan rendahnya rata-rata anggaran terkait kesejahteraan, mencakup pendidikan, kesehatan, penanganan kemiskinan, dan pemberdayaan perempuan di tingkat kabupaten/kota. Meski bukan satu-satunya faktor, fakta tersebut bisa dikaitkan dengan banyak fenomena, seperti tingginya angka kematian ibu melahirkan (359 per 100.000 kelahiran hidup, tertinggi di Asia), kemiskinan, perdagangan orang, dan mengalirnya buruh migran.
IGI 2014 mengingatkan agar angka dibaca teliti. Anggaran pendidikan yang mencapai 50 persen di sejumlah daerah ternyata 85 persennya untuk pembiayaan rutin. Sisanya pun belum tentu untuk perbaikan kualitas pendidikan. Dengan situasi seperti itu, entah apa yang terjadi saat Pasar Bebas ASEAN berlaku tahun 2015.
Sayangnya, dimensi sosial, faktor penting dalam... read more..
Fajrin Raharjo/Fotokita.net
Edukasi serta pelayanan kesehatan gigi dan mulut saat ini belum merata dan masih terpusat di Pulau Jawa. Wilayah Indonesia Timur kurang mendapat perhatian. Padahal, Departemen Kesehatan pada tahun 2008 menyatakan, masalah gigi dan mulut termasuk 10 besar penyakit yang banyak dikeluhkan masyarakat Indonesia.
Hasil riset dasar kesehatan juga menyatakan sebanyak 25,9 persen penduduk di Indonesia mengalami permasalahan pada gigi dan mulut. Berangkat dari masalah tersebut, Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) kembali digelar dan difokuskan di wilayah Indonesia Timur.
BKGN ini diselenggarakan oleh Pepsodent, bekerja sama dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) untuk memberikan edukasi serta pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi masyarakat secara gratis.
"Tahun ini kita fokuskan di Indonesia Timur untuk memastikan BKGN ini merata di sejumlah daerah. Kita berharap dapat memberikan pelayanan tak hanya di kota besar, melainkan di daerah pelosok Indonesia," ujar Relationship Manager Oral Care PT Unilever Indonesia, Ratu Mirah Afifah di Pepsodent... read more..