Artikel/Opini
Bank Pertanian
Oleh: Krisna Wijaya
PERHATIAN terhadap perlunya sebuah bank yang fokus membiayai sektor pertanian sudah sering diwacanakan.
Sebelum menjawab bagaimana sebaiknya pengelolaan pembiayaan untuk sektor pertanian di Indonesia, ada baiknya kita melihat bagaimana negara lain melakukan keberpihakan pada sektor pertanian dalam pembiayaan. Salah satu yang paling akurat dan relevan adalah menyimak kesuksesan yang dicapai Agricultural Bank of China (ABC).
Keberhasilan ABC yang fokus pada sektor pertanian memang termasuk spektakuler. Pada 2014, ABC berhasil menduduki peringkat keempat di Tiongkok dan peringkat ketujuh dunia dengan total aset per Desember 2013 sebesar 2.470,43 miliar dollar AS. Posisi kreditnya sekitar 1.225,58 miliar dollar AS atau sekitar 49,61 persen dari total aset.
Kinerja ABC selama tiga tahun terakhir (2011-2013) mampu mempertahankan tingkat non- performing loan (NPL) yang rendah, yaitu pada kisaran rata-rata 1,3 persen, dan memperoleh net interest margin (NIM) rata-rata pada kisaran 2,80 persen. Menurut Xiang Junbo (2011), keberhasilan ABC dari sisi perbankan karena ABC berusaha fokus dalam bisnisnya. Karena sudah fokus menyebabkan ABC mudah untuk... read more..
Sistem Noken dan Demokrasi
Oleh: Neles Tebay
SISTEM noken digunakan dalam pemilihan presiden di 16 kabupaten yang terletak di Pegunungan Tengah, Papua. Sistem ini menjadi populer karena gugatan hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi. Banyak orang bertanya, ”Apakah sistem noken dalam pemilu mencerminkan atau mencederai demokrasi?”
Noken merupakan tas anyaman tradisional Papua yang dibuat dari kulit kayu dan digunakan orang Papua yang mendiami pegunungan. Noken tidak didatangkan dari luar karena dibuat oleh penduduk lokal, terutama kaum wanitanya. Noken yang merupakan warisan budaya ini digunakan dalam pemilu—baik pilkada, pemilu legislatif, maupun pilpres—entah sebagai sarana pengganti kotak suara, entah sebagai representasi calon atau pasangan calon.Noken sebagai simbol
Persoalan muncul ketika noken digunakan sebagai simbol dalam pemilu. Sejak nama calon kepala daerah atau anggota legislatif atau presiden dan wakil presiden ditetapkan, orang Papua di berbagai kampung di pegunungan mulai terlibat dalam diskusi-diskusi, baik yang terjadi secara spontan maupun terencana. Diskusi dilakukan di rumah adat, halaman tempat ibadah, halaman balai desa, atau halaman rumah tertentu,... read more..
Visi Maritim Presiden TerpilihOleh: DARMAWAN
SESAAT setelah ditetapkan sebagai pemenang Pemilu Presiden 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum, Joko Widodo-Jusuf Kalla menyampaikan pidato kemenangan di atas pinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa. Kapalnya bernama Hati Buana Setia. Konon sebagai ungkapan hati (tekad) yang memiliki alasan fundamental membangun identitas sebagai negara maritim.
Selebrasi ini tak sekadar unik, tetapi juga mencipta harapan sekaligus menimbulkan pertanyaan: seberapa jauh kemampuan Jokowi-JK dapat membangun negara maritim dalam lima tahun ke depan?
Ciri negara maritim antara lain memiliki kemampuan mengelola laut sebagai sumber kesejahteraan bangsa dan menjadi poros perdagangan dunia. Indonesia dapat menjadi poros maritim dunia. Namun, sejauh ini isu negara maritim selalu digulirkan sebatas jargon dalam setiap kampanye dan seminar, tanpa ada strategi aktualisasi pada kebijakan-kebijakan strategis. Seterusnya menguap tiada beritanya ketika menemui momentum implementasi karena tidak adanya imajinasi maritim dalam perspektif kepemimpinan nasional kita. Maritim seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai spektrum geografis negara kepulauan, tetapi juga identitas bangsa... read more..
Edi Purwanto
Indonesia has set aside 22.8 million hectares of conservation area in the form of national parks and reserves; however, the effectiveness of the management protecting these reserves and forests remains unproven. Deforestation has been unchecked, and occurs even in areas that have high value and vulnerable ecosystems, such as heath forest, peat swamp forest or endangered species habitat.
As such, promoting high conservation value (HCV) in production areas will complement what is currently being implemented by the government. The concept of HCV emerged in 1999 as Principle 9 of the sustainable forest management standards developed by the Forest Stewardship Council (FSC).
Although the HCV concept was originally designed for management of natural production forests, the concept rapidly gained popularity in other production contexts such as industrial timber plantations and oil palm development. HCV assessment is a requirement for certification processes, i.e. Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) and Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certifications for oil palm plantations and FSC for natural forest management and pulp plantation certification.
At... read more..
OTDA DAN UPAYA PEMBERANTASAN KEMISKINANPosted on May 5 2014 - 9:35am by Poskomalut
APRIL tahun ini, genaplah 18 tahun pelaksanaan otonomi daerah (Otda) di Indonesia. Sekitar Rp600 triliun dana pemerintah pusat telah digelontorkan ke daerah tiap tahunnya. Namun dana tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi persentase kemiskinan secara signifikan. Pemerintah mengakui bahwa selama ini tata kelola daerah masih buruk karena besarnya kepentingan politik.
Menurut Mendagri Gamawan Fauzi sering terjadinya bongkar pasang pejabat-pejabat teknis di daerah oleh kepala daerah sebagai salah satu dampak pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) yang penuh kepentingan politik. Akibatnya, pejabat teknis umumnya tidak profesional. Dampaknya, secara umum Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di banyak daerah mengalami kemunduran, terlihat dari tingkat kematian bayi di beberapa daerah terus mengalami kenaikan, masalah air minum dan sanitasi belum teratasi dengan baik. (Kontan.co.id, 26/4/2014)
Salah satu penyebab belum optimalnya kebijakan otonomi daerah adalah banyak kepala daerah yang belum bisa memahami mekanisme pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, terjadi banyak... read more..
Analisis potensi replikasi praktek baik Rumah Tunggu Persalinan di Papua
Latar belakang
Sebagai propinsi di ujung timur Indonesia, Papua masih bergelut dengan masalah kesehatan dan masalah sosial . Masih terjadi masalah kesehatan seperti angka kematian ibu melahirkan yang cukup tinggi, penyakit TB, dan penyakit malaria.
Dalam rangka mengurangi masalah di atas, KINERJA-USAID melakukan assessment terhadap praktek baik (good practices) yang pernah dilakukan di daerah lain atau yang pernah dilakukan di Papua sendiri, agar bisa dipakai mengatasi berbagai masalah di atas. Salah satu praktek baik (good practice) tersebut meliputi potensi implementasi rumah tunggu persalinan di Kabupaten Mimika.
Dinas Kesehatan Provinsi Papua sendiri mengidentifikasi tantangan yang dihadapi terkait dengan 12 persoalan yang masih perlu memperoleh penanganan serius yaitu: Harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, penyakit infeksi dan menular, gizi buruk, kunjungan bumil, pertolongan persalinan, yankes di kampung, puskesmas, pustu (dan polindes serta poskes), tenaga kesehatan (dokter, bidan dan perawat), dan standar pelayanan minimal.
Metodologi
Dalam rangka assessment di lapangan... read more..
Hari Bumi Dan Dampak Perubahan Iklim
Rabu, Apr 23 2014 Ditulis oleh amex
Oleh : Ferad Puturuhu, SP, M.Si, Dosen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Pattimura
Pernahkah kita mendengar dan memperingati Hari Bumi dan kapankah waktu lahirnya ? Mungkin bagi sebagian diantara masyarakat sudah mengetahui bahwa tanggal 22 April adalah Hari Bumi (Earth Day), hari yang sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan kita di bumi ini.
Pada tanggal 22 April tahun 1970 seorang Senator Amerika Serikat, Gaylord Nelson seorang yang peduli terhadap lingkungan, ia menggagas tanggal tersebut sebagai hari bumi, pada saat pidatonya di Seatlle Amerika Serikat tentang desakan untuk memasukkan isu-isu kontroversial yang terkait dengan Lingkungan Hidup.
Tahun 2014 sudah 44 tahun Hari Bumi diperingati, tapi pertanyaannya : Apakah sudah dalam usia kedewasaan itu masyarakat memaknai pentingnya Hari Bumi ini. Tema peringatan Hari Bumi 2014 adalah “Act for Climate Change”, itu berarti yang menjadi focus utama adalah Perubahan Iklim.
UNFCCC (United Nation Framework Convention on Climate Change) (2007) dan Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011,... read more..
Pertumbuhan Dua Digit
Oleh: Slamet Sutomo
BEBERAPA waktu yang lalu, Presiden Boston Institute for Developing Economies Profesor Gustav F Papanek menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpeluang tumbuh lebih baik, yaitu sekitar 10 persen, pada tahun-tahun mendatang dengan menekankan pada basis industri pengolahan padat karya.
Pernyataan tersebut perlu diantisipasi dengan sebaik-baiknya karena hal itu menyangkut negara yang kita cintai, Indonesia. Tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada para calon anggota legislatif dan eksekutif yang nanti terpilih.
Penulis ingin menanggapi pernyataan itu ditinjau dari sisi beban ekonomi Indonesia seandainya tumbuh sekitar 10 persen pa-da tahun-tahun mendatang, yakni periode pemerintahan baru lima tahun mendatang, 2014-2019. Guna mencapai rata-rata laju pertumbuhan ekonomi 10 persen per tahun, berarti skenario laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode itu diasumsikan, misalnya, 7 persen pada 2014, 8 persen pada 2015, 9 persen pada 2016, 10 persen pada 2017, 11 persen pada 2018, dan 12 persen pada 2019.Jangan eksploitasi SDA
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada 2013 tumbuh 5,78... read more..
“COMDEV” dan Undang -undang DesaPosted On 21 Apr 2014By : Redaksi
Oleh: Sidik Pramono Bergiat di Election and Governance Project
Maluku Utara merupakan salah satu provinsi yang mengandalkan pertambangan sebagai sektor andalan. Selain perusahaan pemegang kontrak karya (KK); data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral per Februari 2014, di Maluku Utara tercatat sebanyak 335 pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Bukan hanya dari bagi-hasil pendapatan yang disetor ke pusat ataupun beragam pungutan yang ditarik oleh daerah; yang bisa diharapkan dari perusahaan pertambangan adalah program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (community development). Program pengembangan masyarakat bukan sekadar untuk menjawab persoalan yang muncul saat ini, tapi terutama penting juga sebagai antisipasi atas potensi persoalan yang muncul di kemudian hari.Program pengembangan masyarakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan pertambangan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 95 huruf d menyatakan bahwa pemegang izin usaha pertambangan wajib melaksanakan pengembangan dan... read more..
Perempuan dan Langkah Afirmatif
Oleh: Lies Marcoes
SECARA normatif, tindakan khusus sementara (affirmative action) untuk menaikkan jumlah keterwakilan perempuan di ruang publik adalah niscaya.
Niscaya karena hanya dengan cara itu kepentingan perempuan yang dirundingkan dan diambil melalui keputusan-keputusan demokratis bisa disuarakan. Niscaya karena jika hanya ”dititipkan” kepada pihak lain (lelaki) kepentingan itu bisa bias (membelok) atau bahkan menguap. Langkah afirmatif dengan mengambil gagasan UNDP yang mensyaratkan 30 persen keterwakilan perempuan merupakan aksi paling moderat dari mandat konvensi CEDAW. Ini konvensi yang memastikan tak ada diskriminasi terhadap perempuan berbasis prasangka jender. Sejumlah besar negara yang ikut menandatangani konvensi ini memang menggunakan mekanisme kuota 30 persen untuk memastikan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga negara di mana sebuah keputusan digodok, dilahirkan, dan harus dilaksanakan.Berbagai kendala
Itu idealnya. Di tingkat praktis kita menghadapi berbagai kendala. Persoalan paling laten adalah karena ruang publik bukanlah ruang yang siap dan mengerti mengapa keterwakilan penting. Ini jelas karena sejak awal dunia... read more..