BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Nasional

Wisman Wisata Bahari Ditargetkan

Submitted by itaibnu on Mon, 03/08/2015 - 10:50

Industri
Wisman Wisata Bahari Ditargetkan
 1 Agustus 2015

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pariwisata memutuskan akan menggelontor Rp? 10 miliar untuk mendorong wisata bahari yang dimotori oleh PT Pelni (Persero). Diharapkan, wisata bahari bisa mendatangkan 50.000 wisatawan asing dan meningkatkan porsi dalam angka total pendapatan dari sektor pariwisata.

Kemendag Usulkan 10 Komoditas

Submitted by itaibnu on Mon, 03/08/2015 - 10:49

PEMBIAYAAN EKSPOR
Kemendag Usulkan 10 Komoditas
1 Agustus 2015

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Perdagangan mengusulkan 10 komoditas yang akan difokuskan untuk mendapatkan pembiayaan ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Kemendag juga merekomendasikan negara-negara tujuan ekspor komoditas yang diusulkan itu.

Impor Garam Industri Perlu Lewat Satu Pintu

Submitted by itaibnu on Mon, 03/08/2015 - 10:48

KELAUTAN
Impor Garam Industri Perlu Lewat Satu Pintu
1 Agustus 2015

JAKARTA, KOMPAS — Impor garam industri sudah saatnya ditata guna mendorong daya saing produksi garam nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan kuota impor garam industri tahun ini turun 50 persen atau 1 juta ton, lewat peningkatan produksi dan penyangga harga.

Kemenhub Memberikan Kelonggaran

Submitted by itaibnu on Mon, 03/08/2015 - 10:46

EKUITAS MASKAPAI
Kemenhub Memberikan Kelonggaran
3 Agustus 2015

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Perhubungan memutuskan memberikan tambahan waktu bagi maskapai penerbangan yang ekuitasnya negatif. Kelonggaran ini diberikan hingga 30 Oktober mendatang.

Semula Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan batas waktu kepada 13 maskapai penerbangan, baik berjadwal maupun tidak berjadwal, yang ekuitasnya negatif hingga 31 Juli lalu. Namun, dengan pertimbangan memberikan kesempatan kepada ke-13 maskapai itu, Kemenhub memutuskan memperpanjang waktu hingga tiga bulan.

Rektor Binus: Pendidikan adalah Kunci Utama Pembangunan Papua

Submitted by itaibnu on Fri, 31/07/2015 - 12:58

DISKUSI
Rektor Binus: Pendidikan adalah Kunci Utama Pembangunan Papua
Jumat, 31 Juli 2015 | 10:49 WIB
LUCKY PRANSISKA

JAKARTA, KOMPAS.com – Rektor Universitas Bina Nusantara (Binus) Prof Harjanto Prabowo mengatakan bahwa pendidikan merupakan kunci utama mengembangkan sumber daya manusia dan pembangunan di Papua. Pernyataan tersebut sebagai pidato sambutan yang disampaikan oleh Guru Besar Binus University, Bahtiar Saleh Abbas, karena Harjanto berhalangan hadir.

"Quo Vadis" Polisi Sipil

Submitted by itaibnu on Fri, 31/07/2015 - 12:58

"Quo Vadis" Polisi Sipil
Jumat, 31 Juli 2015 | 11:07 WIB
Kompas.com/SABRINA ASRIL

Oleh: Bambang Widodo Umar

Meskipun Polri telah menjadi sipil, dalam artian tidak menjadi bagian dari militer sesuai Tap MPR Nomor VI/MPR-RI/2000, persoalan relasi antara polisi dan masyarakat dalam paradigma "polisi sipil" masih kabur.

Budaya Jadi Keunggulan

Submitted by itaibnu on Fri, 31/07/2015 - 12:09

Dana Desa
Budaya Jadi Keunggulan
31 Juli 2015

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 74.000 desa menerima dana desa masing-masing mulai Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun ini. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengharapkan ada suatu gerakan desa untuk memberdayakan masyarakat berbasis budaya karena potensi budaya dan wisata masih banyak yang belum dikenal.

Pemerintah Dorong Industri Tumbuh

Submitted by itaibnu on Fri, 31/07/2015 - 12:05

KETENAGALISTRIKAN
Pemerintah Dorong Industri Tumbuh
31 Juli 2015

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mendorong investor mendirikan pabrik di Indonesia untuk memasok kebutuhan komponen terkait program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Tujuannya, pemakaian konten lokal dapat maksimal. General Electric Indonesia berkomitmen berinvestasi di program pembangkit itu dengan menawarkan teknologi turbin gas yang efisien.

Perencanaan Tanpa Kewenangan Anggaran Tidak Efektif

Submitted by itaibnu on Fri, 31/07/2015 - 09:57

Menkeu Dorong Satuan Tiga di Tangan Bappenas
Perencanaan Tanpa Kewenangan Anggaran Tidak Efektif
31 Juli 2015

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mendorong peningkatan peran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Peningkatan peran ini terutama menyangkut koordinasi anggaran sampai satuan tiga di setiap kementerian dan lembaga negara. Selama ini proyek direncanakan sendiri-sendiri.

Pages