BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Nasional

Pembentukan satgas langkah awal pengakuan hak masyarakat adat

Submitted by itaibnu on Thu, 06/08/2015 - 12:11

Pembentukan satgas langkah awal pengakuan hak masyarakat adat
Rabu, 5 Agustus 2015 17:05 WIB | 2.487 Views
Pewarta: Monalisa
Jakarta (ANTARA News) - Rencana pembentukan satgas masyarakat adat yang telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo merupakan langkah penting dalam mewujudkan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak Masyarakat Adat.

Legislator : SARA tantangan terbesar majukan Indonesia

Submitted by itaibnu on Thu, 06/08/2015 - 12:11

Legislator : SARA tantangan terbesar majukan Indonesia
Rabu, 5 Agustus 2015 17:28 WIB
Pewarta: Jaya Wirawana Manurung

Palangka Raya,  (ANTARA News) - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah Willy M Yosep berpendapat sentimen suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) masih menjadi tantangan terbesar dalam memajukan Indonesia yang sudah 70 tahun merdeka dengan lebih pesat.

Akademisi rumuskan tantangan industri perkapalan

Submitted by itaibnu on Thu, 06/08/2015 - 12:06

Akademisi rumuskan tantangan industri perkapalan
Rabu, 5 Agustus 2015 15:44 WIB
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta

Jakarta (ANTARA News) - Ikatan Sarjana Perkapalan Universitas Hasanudin Makassar merumuskan tiga tantangan industri perkapalan nasional yang perlu dirampungkan guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim.

Belajar Berkoperasi dari Negeri Jiran

Submitted by itaibnu on Thu, 06/08/2015 - 09:55

Belajar Berkoperasi dari Negeri Jiran
Djabaruddin Djohan
6 Agustus 2015

Berbeda dengan perkembangan koperasi dinegara-negara sedang berkembang pada umumnya, yang kurang berhasil dalam arti sebagai lembaga ekonomi sosial mandiri,perkembangan koperasi di negara-negara bekas jajahan Inggris menunjukkan tingkat keberhasilan yang jauh lebih baik.

Pemprov Mulai Gunakan Sistim Akuntansi Berbasis Aktual

Submitted by itaibnu on Wed, 05/08/2015 - 15:49

Wednesday, 05 August 2015
Wujudkan Opini WTP
Pemprov Mulai Gunakan Sistim Akuntansi Berbasis Aktual

Ambon - Pentingnya pengelolan keuangan yang berbasis aktual, mengaharuskan Pemerintah pusat memutuskan pengelolaan keuangan pemda harus beralih untuk pencatatan dari kas dasar menuju kas waktu atau sistem akutansi yang akrual, dimana melalui sistem tersebut adanya keterbukaan, dan cepat ditindak lanjuti.

Walikota Minta Pelayanan Publik Lebih Ditingkatkan

Submitted by itaibnu on Wed, 05/08/2015 - 15:30

Wednesday, 05 August 2015
Walikota Minta Pelayanan Publik Lebih Ditingkatkan

Ambon - Walikota Ambon Richard Louhe­napessy meresmikan gedung perkantoran milik Pemkot Ambon yang dipusatkan di Desa Passo. Tiga SKPD yang akan tempati gedung tersebut, yakni Dinas Sosial, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon dan Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Desa (BPPMD). Selain itu juga diresmikan Kantor Metrologi miliki Disperindag.

Lippo Bangun E-medical Center di Tiap Kabupaten

Submitted by itaibnu on Wed, 05/08/2015 - 14:12

Lippo Bangun E-medical Center di Tiap Kabupaten
Rabu, 5 Agustus 2015 13:18
POS KUPANG/YENI RAHMAWATI TOHRI

POS KUPANG.COM, KARAWACI - Saat ini, pelayanan kesehatan dengan kualitas baik, dan memadai terkonsentrasi di Jakarta, dan beberapa ibu kota provinsi. Sementara di kota-kota lapis kedua dan kabupaten, pusat layanan kesehatan dengan standar yang sama masih bisa dihitung dengan jari.

Hal tersebut diutarakan oleh Chairman Lippo Group Mochtar Riady saat memberi sambutan acara halal bihalal di Lippo Karawaci, Banten, Selasa (4/8/2015).

Hukum Indonesia Berlaku bagi Pelaku Usaha Asing

Submitted by itaibnu on Wed, 05/08/2015 - 10:24

RPP Atur Pelaku E-dagang
Hukum Indonesia Berlaku bagi Pelaku Usaha Asing
5 Agustus 2015

JAKARTA, KOMPAS — Pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (e-dagang) dalam negeri dan asing harus memiliki izin usaha. Mereka juga harus memiliki nomor identitas e-dagang. Selain itu, pelaku usaha penyelenggara transaksi e-dagang juga perlu memiliki sertifikat.

Pemerintah Dorong Upaya yang Berdampak Langsung

Submitted by itaibnu on Wed, 05/08/2015 - 10:12

PEMBERANTASAN KORUPSI
Pemerintah Dorong Upaya yang Berdampak Langsung
5 Agustus 2015

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mendorong agar upaya pemberantasan korupsi yang digencarkan memberi dampak nyata yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Dampak langsung tersebut antara lain menciptakan lingkungan bisnis yang sehat bagi pelaku bisnis.

Pages