BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Nasional

Penyerapan Anggaran Bisa Lebih Cepat

Submitted by itaibnu on Mon, 10/08/2015 - 14:24

Dana Transfer Berbentuk SUN
Penyerapan Anggaran Bisa Lebih Cepat
10 Agustus 2015

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah pusat akan mengonversi dana transfer ke daerah dalam bentuk surat utang negara. Kebijakan bagi daerah yang mengendapkan anggaran di bank ini merupakan bagian dari sistem penghargaan dan sanksi yang lebih agresif dalam pengelolaan keuangan negara.

Dana Desa Diharapkan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Submitted by itaibnu on Fri, 07/08/2015 - 13:30

Dana Desa Diharapkan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
Jumat, 7 Agustus 2015 10:41 WIB
Tribun Jateng

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, saat melakukan panen padi Kamajaya 1 di Desa Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang Banten beberapa waktu lalu.

TRIBUNNEWS.COM, BONDOWOSO - Dana desa yang dicairkan langsung ke desa-desa di seluruh Indonesia diharapkan bisa meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat desa dalam membangun desa.

Dorong Ekonomi, Konsep Kawasan Industri Terpadu Butuh Diterapkan

Submitted by itaibnu on Fri, 07/08/2015 - 13:12

Dorong Ekonomi, Konsep Kawasan Industri Terpadu Butuh Diterapkan
Jumat, 7 Agustus 2015 11:56 WIB
Richard Susilo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyatakan pengembangan kawasan industri dapat memberi dampak terhadap pengembangan ekonomi masyarakat setempat.

Menurutnya, konsep pengembangan kawasan industri terpadu tidak hanya terhubung dengan pelabuhan, pembangkit listrik, jalur logistik kereta api, tapi juga dengan pusat rantai pasok industri kecil daerah setempat.

Mendagri Buka Opsi Penguatan Wewenang Pelaksana Tugas Kepala Daerah

Submitted by itaibnu on Fri, 07/08/2015 - 12:00

Mendagri Buka Opsi Penguatan Wewenang Pelaksana Tugas Kepala Daerah
Kamis, 6 Agustus 2015 | 21:10 WIB
KOMPAS.com/Sabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempertimbangkan untuk memberi penguatan kewenangan bagi pelaksana tugas apabila pilkada terpaksa ditunda hingga tahun 2017. Kewenangan pelaksana tugas ini akan mampu menjalankan beberapa fungsi layaknya kepala daerah definitif.

Penerapan Sel Surya Mendesak

Submitted by itaibnu on Fri, 07/08/2015 - 11:32

Nelayan
Penerapan Sel Surya Mendesak
7 Agustus 2015

MANADO, KOMPAS — Penggunaan sel surya merupakan solusi efektif untuk mengatasi beban tingginya biaya operasional nelayan yang menggunakan kapal motor di atas 30 gros ton (GT). Penerapan teknologi ini sebagai energi alternatif bagi nelayan untuk menangkap ikan yang mampu menghemat biaya operasional hingga 50 persen, juga ramah lingkungan.

Surveilans Diperkuat untuk Atasi Infeksi

Submitted by itaibnu on Fri, 07/08/2015 - 11:22

resistensi antibiotik
Surveilans Diperkuat untuk Atasi Infeksi
7 Agustus 2015

JAKARTA, KOMPAS — Surveilans nasional bakteri yang resisten atau kebal antibiotik akan diintensifkan. Hal itu bertujuan menemukan penyebab bakteri kebal antibiotik dan penanggulangannya sehingga risiko meluasnya kasus infeksi akibat resitensi antibiotik bisa ditekan.

443 Hukum Syariah Diadopsi Peraturan Daerah

Submitted by itaibnu on Fri, 07/08/2015 - 11:22

Keagamaan
443 Hukum Syariah Diadopsi Peraturan Daerah
7 Agustus 2015

JAKARTA, KOMPAS — Sejak reformasi 1998, sebanyak 443 hukum syariah telah diadopsi ke dalam undang-undang ataupun peraturan-peraturan daerah. Dari jumlah tersebut, 90,7 persen di antaranya diadopsi kabupaten/ kota. Sebagian besar diadopsi di enam provinsi, meliputi Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.

Penelitian Sumber Daya Alam Masih Minim

Submitted by itaibnu on Fri, 07/08/2015 - 11:20

geologi
Penelitian Sumber Daya Alam Masih Minim
7 Agustus 2015

YOGYAKARTA, KOMPAS — Penelitian bidang geologi di Indonesia selama ini lebih terfokus pada masalah kebencanaan. Itu menyebabkan data cadangan sumber daya alam minim. Untuk itu, pemerintah akan meningkatkan riset bidang geologi, terutama untuk mengeksplorasi sumber daya alam.

Peraturan Pendidikan dan Otonomi Daerah Belum Sinkron

Submitted by itaibnu on Fri, 07/08/2015 - 11:17

Mendesak, Peta Jalan Kebijakan Guru
Peraturan Pendidikan dan Otonomi Daerah Belum Sinkron
7 Agustus 2015

JAKARTA, KOMPAS — Untuk memperoleh sosok guru yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia, perlu segera disusun "peta jalan" kebijakan tentang guru. Kebijakan itu khususnya terkait pengembangan kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan, yakni kepala sekolah dan pengawas sekolah.

Pages