Anggaran Kesehatan Tahun Depan Rp 109 Triliun
Siang | 4 Juli 2015 14:58 WIB Ikon
PERGURUAN TINGGI
Diusulkan, Moratorium Pendirian Baru
Ikon konten premium Cetak | 6 Juli 2015
JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan pemerintah yang menghentikan sementara (moratorium) alih status perguruan tinggi negeri swasta menjadi perguruan tinggi negeri baru memperoleh dukungan. Lebih dari itu, diusulkan moratorium juga diberlakukan pada pendirian perguruan tinggi baru. Lebih baik pemerintah fokus meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang ada.
KEPENDUDUKAN
Birokrasi Semestinya Memihak Publik
Ikon konten premium Cetak | 6 Juli 2015
JAKARTA, KOMPAS — Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi Nomor 24 Tahun 2013 seharusnya mendorong aparat pemerintah lebih memihak kepentingan publik. Apalagi, saat ini tertib administrasi kependudukan menjadi prasyarat pelaksanaan program pemerintah berbasis data sosial yang akurat, seperti untuk program jaminan kesejahteraan sosial.
Anggaran Kesehatan Naik
Fokus pada Penguatan Fasilitas Kesehatan Primer
Ikon konten premium Cetak | 6 Juli 2015
JAKARTA, KOMPAS — Kenaikan anggaran fungsi kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 akan difokuskan pada penguatan fasilitas kesehatan primer dan pemberdayaan masyarakat. Titik beratnya pada program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.
PERTANIAN
Kekeringan Ancam 200.000 Hektar Lahan
Ikon konten premium Cetak | 4 Juli 2015
JAKARTA, KOMPAS — Setidaknya lahan pertanian seluas 200.000 hektar terancam kekeringan menyusul datangnya musim kemarau. Untuk mengurangi dampak yang bisa ditimbulkan, pemerintah membagikan 20.000 pompa di daerah pertanian yang terdampak.
Anggaran Kesehatan Naik
Fokus pada Penguatan Fasilitas Kesehatan Primer
Ikon konten premium Cetak | 6 Juli 2015
JAKARTA, KOMPAS — Kenaikan anggaran fungsi kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 akan difokuskan pada penguatan fasilitas kesehatan primer dan pemberdayaan masyarakat. Titik beratnya pada program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.
PROFIL CEO STEADFAST MARINE
Berjaya di Negara Maritim
Ikon konten premium Cetak | 6 Juli 2015
Ihwal Hak Komunal atas Tanah
Maria SW Sumardjono
Ikon konten premium Cetak | 6 Juli 2015
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu terbit 12 Mei 2015.
jitet
Setiap kebijakan/peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk memperkuat hak-hak masyarakat tentu harus didukung. Meski demikian, agar peraturan ini dapat dilaksanakan secara efektif, beberapa hal memerlukan klarifikasi.
Menjaga Momentum UU Desa
Farouk Muhammad
Ikon konten premium Cetak | 3 Juli 2015 Ikon jumlah hit 128 dibaca Ikon komentar 0 komentar
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disambut antusias oleh berbagai kalangan, terutama mereka yang selama ini mengadvokasi pentingnya penguatan desa sebagai satuan terkecil masyarakat yang memiliki sejarah panjang, bahkan jauh sebelum republik ini lahir.
jitet