BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Nasional

Kementerian PUPR Targetkan Dana Diserap 93 Persen

Submitted by itaibnu on Fri, 03/07/2015 - 09:45

INFRASTRUKTUR
Kementerian PUPR Targetkan Dana Diserap 93 Persen
Ikon konten premium Cetak | 3 Juli 2015 Ikon

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong proyek infrastruktur yang ditangani kementerian tersebut. Hingga 2 Juli 2015 pukul 16.00, dana Kementerian PUPR yang terserap mencapai Rp 17,5 triliun atau 14,8 persen dari alokasi tahun anggaran 2015 yang sebesar Rp 118,5 triliun.

Regulasi Perlu Dukung Perkembangan E-Dagang

Submitted by itaibnu on Fri, 03/07/2015 - 09:44

Industri
Regulasi Perlu Dukung Perkembangan E-Dagang
Ikon konten premium Cetak | 2 Juli 2015

JAKARTA, KOMPAS — Substansi Rancangan Peraturan Pemerintah Perdagangan secara elektronik atau e-dagang dinilai perlu dikaji kembali. Pasalnya, muatan rancangan dinilai belum mendukung perkembangan industri digital terkini.

Dalam temu media, Rabu (1/7), di Jakarta, Ketua Umum Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) Daniel Tumiwa menyampaikan, e-dagang mempunyai beberapa tipe model bisnis sehingga lingkup tanggung jawabnya perlu dibedakan menurut masing-masing model.

Sebanyak 12.000 Orang Akan Dampingi Desa

Submitted by itaibnu on Fri, 03/07/2015 - 09:42

DANA DESA
Sebanyak 12.000 Orang Akan Dampingi Desa
Ikon konten premium Cetak | 3 Juli 2015

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah meluncurkan 12.000 orang pendamping dana desa. Sebelumnya, mereka adalah pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

Kini, para pendamping itu bertugas mendampingi penggunaan dana desa dan membantu menyusun pelaporan dana desa.

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bisa Memajukan Ekonomi Daerah Tertinggal

Submitted by itaibnu on Thu, 02/07/2015 - 12:36

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bisa Memajukan Ekonomi Daerah Tertinggal
Kamis, 2 Juli 2015 03:06 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar optimistis percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas akan menggerakkan perekonomian daerah tertinggal, dan mempercepat pemerataan kesejahteraan ke wilayah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan.

Presiden minta daerah siapkan percontohan pengelolaan sampah

Submitted by itaibnu on Thu, 02/07/2015 - 10:56

Presiden minta daerah siapkan percontohan pengelolaan sampah
Selasa, 23 Juni 2015 17:57 WIB | 11.824 Views
Pewarta: Panca Hari Prabowo

    "Regulasi kita kurang mendukung."

Jakarta (ANTARANews) - Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah segera menyiapkan percontohan pengelolaan sampah yang kemudian diikuti wilayah sekitarnya.

Eksekusi Program dan Kepercayaan Publik

Submitted by itaibnu on Thu, 02/07/2015 - 10:08

 PROGRAM KERJA
Eksekusi Program dan Kepercayaan Publik
Ikon konten premium Cetak | 2 Juli 2015

Reformasi fiskal sudah terjadi pada APBN 2015. Kendati belum di semua lini, tetapi sudah ada kemajuan. Namun, hal itu belum cukup, karena eksekusi program sebagai langkah akhir masih tersendat. Sebab, pemerintah lambat menuntaskan persoalan kelembagaan.
didie sw

Distribusi Fasilitas Kesehatan Belum Merata

Submitted by itaibnu on Thu, 02/07/2015 - 10:07

JKN Bertambah Delapan Juta Peserta
Distribusi Fasilitas Kesehatan Belum Merata
Ikon konten premium Cetak | 2 Juli 2015

JAKARTA, KOMPAS — Dalam enam bulan terakhir, program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bertambah 8 juta peserta dari pekerja penerima upah. Namun, meski fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan bertambah, penyebarannya belum merata.

Wapres akan Cek Perkembangan Realisasi Belanja Modal K/L Tiap Pekan

Submitted by itaibnu on Thu, 02/07/2015 - 09:53

Wapres akan Cek Perkembangan Realisasi Belanja Modal K/L Tiap Pekan
Kamis, 2 Juli 2015 | 04:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membentuk tim-tim kerja untuk mempercepat realisasi belanja modal infrastruktur yang diharapkan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa dengan adanya tim kerja ini, baik Presiden maupun Wapres bisa memantau kemajuan kementerian/lembaga setiap pekan.

Pages