PROGRAM KERJA
Eksekusi Program dan Kepercayaan Publik
Ikon konten premium Cetak | 2 Juli 2015

Reformasi fiskal sudah terjadi pada APBN 2015. Kendati belum di semua lini, tetapi sudah ada kemajuan. Namun, hal itu belum cukup, karena eksekusi program sebagai langkah akhir masih tersendat. Sebab, pemerintah lambat menuntaskan persoalan kelembagaan.
didie sw

Mulai 2015, setidaknya reformasi sudah dilakukan terhadap model subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari yang berpotensi membengkak akibat fluktuasi pasar menjadi relatif lebih terkendali. Model subsidi BBM penting untuk direformasi karena selama ini menjadi induk masalah dalam APBN.

Hasilnya, muncul tambahan ruang fiskal yang signifikan dalam anggaran pemerintah. Ditambah dengan faktor penurunan harga minyak dunia, ada tambahan ruang fiskal Rp 217 triliun pada 2015. Jumlah ini merupakan suntikan baru bagi APBN, yang bertahun-tahun loyo karena ruang fiskalnya tipis.

Langkah berikutnya adalah eksekusi. Namun, eksekusi masih sangat minimal di semester I-2015. Realisasi belanja modal sampai dengan pertengahan Juni masih 8 persen dari pagu.

Hal ini terjadi karena pemerintah tak sigap menuntaskan perombakan kelembagaan yang telah direncanakannya sendiri. Perubahan nomenklatur terjadi pada 11 kementerian, baik lembaga baru, penggabungan, maupun pemisahan.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014, penataan organisasi diselesaikan paling lama empat bulan setelah peraturan itu ditetapkan. Jika aturan tersebut ditandatangani pada 27 Oktober 2014, reorganisasi seharusnya tuntas paling lambat Februari 2015.

Kenyataannya, penataan organisasi baru bisa diselesaikan pada pertengahan Maret 2015 hingga awal April 2015. Itu pun belum bisa efektif bekerja karena masih perlu waktu menyeleksi pejabat unsur pimpinan.

Maka, tahun ini, adagium "lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali" harus dimaklumi dengan sangat terpaksa. Harapannya, mulai 2016, eksekusi program sudah dilakukan sejak awal tahun.

Anggaran infrastruktur tahun ini Rp 290,3 triliun, meningkat 38,71 persen dibandingkan dengan anggaran infrastruktur tahun lalu yang sebesar Rp 177,9 triliun. Anggaran itu tersebar di sejumlah kementerian dan dana transfer. Porsi terbesar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yakni Rp 94,5 triliun.

Pembangunan infrastruktur adalah prioritas sekaligus janji Presiden Joko Widodo. Kini, masyarakat menunggu realisasinya. Percepatan pembangunan infrastruktur tidak sebatas langkah awal dalam mengurai berbagai persoalan dalam negeri dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara sekawasan.

Dalam jangka pendek, langkah itu menjadi sinyal yang ditunggu pelaku usaha untuk memulihkan kepercayaan. Hal ini penting, karena kepercayaan publik adalah modal dasar dan utama Presiden Joko Widodo pada awal pemerintahan. Jika kepercayaan publik luntur, akan merembet ke mana-mana.

Namun, saat kepercayaan publik penuh, langkah ekonomi bisa bergerak lincah. Peran swasta dan masyarakat akan lebih agresif sehingga sumbangannya terhadap PDB nasional makin besar. Semester II-2015 merupakan momentum mengembalikan kepercayaan publik melalui kinerja program, termasuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Kesempatan ini jangan disia-siakan. (FX LAKSANA AGUNG SAPUTRA)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/07/02/Eksekusi-Program-dan-Kepercayaan-Publik