BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Nasional

Bansos dan Hibah Diperketat

ANGGARAN
Bansos dan Hibah Diperketat
25 Juli 2015

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri akan memperketat pengalokasian dan pencairan bantuan sosial dan hibah oleh pemerintah daerah. Ini karena peraturan yang menjadi pedoman pemberian bantuan sosial dan hibah dinilai belum cukup kuat untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

Optimalkan Momentum

Optimalkan Momentum
Cetak | 27 Juli 2015

JAKARTA, KOMPAS — Memasuki sembilan bulan usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, terjadi peningkatan persepsi politik dari publik jika dibandingkan dengan bulan keenam. Meski belum setinggi persepsi positif publik pada bulan ketiga, kenaikan itu menjadi momentum bagi pemerintah untuk semakin meningkatkan kinerjanya.

Peningkatan persepsi positif ini, menurut hasil survei Litbang Kompas, terutama terjadi di kalangan masyarakat yang berpendidikan rendah dan pada Pemilu Presiden 2014 memilih pasangan Jokowi-Kalla.

Sebanyak 2000 Kampung Iklim Ditargetkan Berfungsi di 2019

Sebanyak 2000 Kampung Iklim Ditargetkan Berfungsi di 2019
Selasa, 7 Juli 2015 | 01:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan sekitar 2.000 lokasi yang tersebar di Indonesia akan dijadikan sebagai Kampung Iklim pada tahun 2019.

"Pada tahun 2019 mendatang target kami ada sekitar 2.000 kampung iklim yang menyebar di seluruh Indonesia," kata Dirjen Pengendalian Iklim Nur Masripatin di Jakarta, Senin.

Pemenuhan Kebutuhan Khusus Saat Bencana Terabaikan

Perempuan dan Anak Rentan Terdampak
Pemenuhan Kebutuhan Khusus Saat Bencana Terabaikan
Ikon konten premium Cetak | 7 Juli 2015

JAKARTA, KOMPAS — Upaya penanganan tanggap darurat bencana dinilai belum responsif terhadap kelompok penduduk rentan terdampak, termasuk perempuan dan anak. Padahal, mereka memiliki kebutuhan khusus yang mesti dipenuhi dalam situasi setelah bencana.

Hal tersebut mengemuka saat pembukaan seminar bertema "Melindungi Penduduk Rentan dalam Situasi Bencana", yang digelar dalam peringatan Hari Kependudukan Dunia 2015, Senin (6/7), di Jakarta.

Pemda Diberi Waktu Dua Bulan Gunakan Dana

Kemenkeu Cari Solusi
Pemda Diberi Waktu Dua Bulan Gunakan Dana
Ikon konten premium Cetak | 7 Juli 2015

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Keuangan mencari solusi agar dana APBD yang mengendap di daerah bisa ditekan. Adapun Kementerian Dalam Negeri memberi tenggat dua bulan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dana itu.

Menurut Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, dana APBD yang mengendap menjadi salah satu isu yang dibahas dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden, kemarin.

Alokasi 2016 Mengerucut pada Program Prioritas

Alokasi 2016 Mengerucut pada Program Prioritas
Ikon konten premium Cetak | 7 Juli 2015

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengerucutkan alokasi anggaran 2016 pada sejumlah program. Untuk menjalankan program-program itu, pemerintah mendorong alokasi dana yang dibutuhkan. Hal itu berdampak terhadap penurunan alokasi anggaran di sebagian besar kementerian dan lembaga negara.

Waktu Tunggu Perlu Dipercepat

PEMAHIRAN DOKTER
Waktu Tunggu Perlu Dipercepat
Ikon konten premium Cetak | 4 Juli 2015

JAKARTA, KOMPASPeserta Program Internsip Dokter Indonesia jangan dibiarkan menunggu terlalu lama untuk diberangkatkan ke lokasi penempatan. Tiga bulan adalah waktu tunggu maksimal yang wajar.

Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Bambang Suprayitno mengemukakan hal itu, di Jakarta, Jumat (3/7). Pengurangan waktu tunggu penempatan dokter peserta program tersebut bisa dilakukan dengan menambah wahana atau lokasi penempatan dan penerbitan surat tanda registrasi yang cepat.

Pembangunan Keluarga Terpinggirkan

KEPENDUDUKAN
Pembangunan Keluarga Terpinggirkan
Ikon konten premium Cetak | 4 Juli 2015

JAKARTA, KOMPAS — Meski Indonesia memiliki lebih dari 65 juta keluarga, pembangunan keluarga belum jadi fokus pemerintah. Padahal, hanya dari keluarga kuat, generasi masa depan bangsa bermutu dihasilkan dan bonus demografi bisa diraih.

Pages