BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Nasional

Rencana Aksi Nasional Diluncurkan

Lindungi Anak dari Kekerasan
Rencana Aksi Nasional Diluncurkan
Ikon konten premium Cetak | 28 Januari 2016 Ikon jumlah hit 44 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat memiliki peran penting dalam upaya melindungi anak dari kekerasan. Karena itu, untuk memastikan perlindungan terhadap anak berjalan dengan baik, masyarakat harus memiliki kesadaran dan mau bersikap aktif.

RUU PPHMA Tidak Masuk Prolegnas 2016

Masyarakat Adat Terpinggirkan
RUU PPHMA Tidak Masuk Prolegnas 2016
Ikon konten premium Cetak | 28 Januari 2016 Ikon jumlah hit 46 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Tidak diakomodasinya Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat atau RUU PPHMA dalam Prolegnas 2016 ?membuat masyarakat adat termarjinalkan. Akibatnya, 70 juta warga masyarakat adat terancam kehilangan tanah dan sumber daya alam.

Isu Tata Lingkungan dan Praktik Lokal Penting

Aktivitas Adaptasi Belum Masuk Sistem
Isu Tata Lingkungan dan Praktik Lokal Penting
Ikon konten premium Cetak | 28 Januari 2016 Ikon jumlah hit 34 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah sedang menyusun praktik adaptasi massal, di antaranya dengan memasukkan praktik bagus di tingkat lokal. Sementara itu, isu mendasar adaptasi sebenarnya tak lepas dari tata lingkungan selama ini. Tata lingkungan yang buruk meningkatkan kerentanan.

Peraturan Khusus di KEK Perlu Berimbang

KETENAGAKERJAAN
Peraturan Khusus di KEK Perlu Berimbang
Ikon konten premium Cetak | 28 Januari 2016 Ikon jumlah hit 16 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Serikat pekerja mendorong pemerintah untuk melibatkan pemangku kepentingan ketenagakerjaan dalam penyusunan rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan di Kawasan Ekonomi Khusus. Pelibatan itu bertujuan agar substansi permenaker tidak mengabaikan pengawasan hubungan industrial.

Kekeringan Bukan Situasi Biasa

Kekeringan Bukan Situasi Biasa
Ikon konten premium Cetak | 27 Januari 2016 Ikon jumlah hit 251 dibaca Ikon komentar 0 komentar

Kekeringan panjang yang masih berlanjut dan menyebabkan mundurnya penanaman padi di sejumlah daerah jangan sampai membuat rakyat kesulitan.

Meredefinisi KB

Catatan Iptek
Meredefinisi KB
Agnes Aristiarini
Ikon konten premium Cetak | 27 Januari 2016 Ikon jumlah hit 28 dibaca Ikon komentar 0 komentar

Setelah ditunda hampir dua bulan gara-gara letusan Gunung Barujari—anak Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat—akhirnya Konferensi Internasional Keluarga Berencana (ICFP) berlangsung juga pada 25-28 Januari 2016 di Denpasar, Bali. Dibuka oleh Presiden Indonesia Joko Widodo, konferensi dihadiri 4.337 peserta dari 116 negara.

Strategi Revitalisasi KB Perlu Dirumuskan

KESEHATAN REPRODUKSI
Strategi Revitalisasi KB Perlu Dirumuskan
Ikon konten premium Cetak | 27 Januari 2016 Ikon jumlah hit 51 dibaca Ikon komentar 0 komentar

NUSA DUA, KOMPAS — Pemerintah perlu segera menentukan strategi memperkuat komitmen revitalisasi program keluarga berencana dan kependudukan. Ini karena strategi tepat disertai anggaran memadai, kelembagaan kuat, dan sumber daya manusia kompeten menunjang kesuksesan program itu.

Akses Kuliah Dibuka Sesuai Kebutuhan Daerah

SINERGI KAMPUS-PEMERINTAH
Akses Kuliah Dibuka Sesuai Kebutuhan Daerah
27 Januari 2016

JAKARTA, KOMPAS — Kerja sama perguruan tinggi dengan pemerintah daerah untuk membuka akses kuliah sekaligus menyiapkan tenaga ahli untuk daerah terus berjalan. Bidang-bidang yang dimaksud antara lain kedokteran, kelautan, dan perikanan.

Ekologi Semakin Terancam

Ekologi Semakin Terancam
Pemerintah Diminta Mengkaji Ulang Rencana Pembangunan
Ikon konten premium Cetak | 27 Januari 2016 Ikon jumlah hit 138 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Kebakaran hutan dan lahan gambut pada 2015 menghancurkan 2,1 juta hektar lahan Indonesia. Pada sesi pembukaan Konferensi Perubahan Iklim di Paris, Presiden Joko Widodo berjanji, Indonesia siap menjadi bagian dari solusi perubahan iklim.

Infrastruktur Dukung Pariwisata

KEPARIWISATAAN
Infrastruktur Dukung Pariwisata
Ikon konten premium Cetak | 25 Januari 2016 Ikon jumlah hit 36 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Program pemerintah untuk mengembangkan sepuluh destinasi wisata prioritas memerlukan dukungan infrastruktur dasar yang memadai. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mendukung dengan membangun akses jalan, suplai air bersih, dan sanitasi dengan anggaran sekitar Rp 4 triliun.

Pages