KESEHATAN REPRODUKSI
Strategi Revitalisasi KB Perlu Dirumuskan
Ikon konten premium Cetak | 27 Januari 2016 Ikon jumlah hit 51 dibaca Ikon komentar 0 komentar

NUSA DUA, KOMPAS — Pemerintah perlu segera menentukan strategi memperkuat komitmen revitalisasi program keluarga berencana dan kependudukan. Ini karena strategi tepat disertai anggaran memadai, kelembagaan kuat, dan sumber daya manusia kompeten menunjang kesuksesan program itu.

Demikian dipaparkan Prof Siswanto Agus Wilopo dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada Konferensi Keluarga Berencana Internasional (ICFP) di Nusa Dua, Bali, Selasa (26/1).

Komitmen politik pemerintah dan anggaran cukup dinilai akan sia-sia tanpa strategi tepat mengatasi masalah dalam program KB. "Perlu strategi jitu untuk, misalnya, menurunkan angka fertilitas total (TFR) yang stagnan 2,6 satu dekade terakhir. Strategi itu harus menjawab mengapa prevalensi kontrasepsi (CPR) naik, tetapi TFR tak turun," ujarnya.

Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menjelaskan, mulai 2016, pemerintah mengalokasikan anggaran fungsi kesehatan 5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran itu termasuk untuk program KB.

Menurut Bambang, program KB mesti jadi prioritas karena merupakan pilar penting kebijakan ekonomi. Keberhasilan program KB berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi. Dengan kenaikan anggaran, diharapkan capaian sektor kesehatan, termasuk KB, meningkat.

Ketua Harian Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia Sudibyo Alimoeso menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah pada program KB. Tanpa komitmen politik kuat pemda, program KB sulit berhasil. Lemahnya komitmen pemda menyebabkan program KB stagnan satu dekade terakhir.

"Tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menerjemahkan keinginan Presiden dalam KB amat berat. Sebab, pemahaman kepala daerah tentang KB belum sama, kelembagaan KB di daerah tak rapi, dan mutu petugas KB perlu ditingkatkan," tuturnya. Jadi, selain menambah anggaran, pemerintah juga perlu menata kelembagaan KB di daerah serta meningkatkan jumlah dan kapasitas sumber daya KB.

Hal yang tak boleh dilupakan pemerintah ialah tak mungkin program KB berhasil hanya oleh BKKBN. Karena itu, BKKBN perlu bekerja sama dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Selain bersinergi menyukseskan program KB, kerja sama dengan kementerian lain diperlukan dalam bidang kependudukan untuk melahirkan generasi berkualitas. "Program KB tak hanya mengendalikan kelahiran, tetapi juga melahirkan generasi dan keluarga berkualitas," katanya.

Menurut Pelaksana Tugas Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Sanjoyo, prioritas BKKBN dalam kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga 2016 ialah program Kampung KB sebagai aksi lokal wujudkan komitmen global. Itu disertai dengan penetapan kriteria dan tolok ukur keberhasilan seperti target CPR. (ADH)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2016/01/27/Strategi-Revitalisasi-KB-Perlu-Dirumuskan