SINERGI KAMPUS-PEMERINTAH
Akses Kuliah Dibuka Sesuai Kebutuhan Daerah
27 Januari 2016

JAKARTA, KOMPAS — Kerja sama perguruan tinggi dengan pemerintah daerah untuk membuka akses kuliah sekaligus menyiapkan tenaga ahli untuk daerah terus berjalan. Bidang-bidang yang dimaksud antara lain kedokteran, kelautan, dan perikanan.

Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Tri Hanggono Achmad, Selasa (26/1), mengatakan, penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Unpad tahun 2016 sebanyak 250 kursi tidak dipungut biaya dari mahasiswa. Biaya pendidikan mahasiswa tersebut ditanggung pemerintah Provinsi Jawa Barat dan instansi lain. Namun, ketika lulus kuliah dan menjadi dokter, mereka harus bersedia ditempatkan di Jawa Barat.

"Kerja sama pendidikan ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik di Jawa Barat," ujar Tri.

Menurut Tri, distribusi dokter umum maupun dokter spesialis belum merata di Jawa Barat. Karena itu, program ini merupakan wujud program Unpad Nyaah Ka Jabar (Unpad Sayang Jabar).

"Program ini pun tidak hanya akan mengatasi masalah distribusi dokter, tetapi yang utama mengembalikan marwah pengabdian seorang dokter," ujar Tri.

Kerja sama dengan pemda untuk mendukung pembiayaan mahasiswa daerah lewat beasiswa kuliah di Unpad, ujar Tri, ke depan akan terus dikembangkan. Karena fokus untuk meningkatkan layanan kesehatan, target berikutnya adalah dokter gigi dan apoteker.

Unpad yang kini berstatus PTN badan hukum juga akan membuka kerja sama di sektor non-kesehatan. Unpad proaktif untuk bisa meyakinkan pemda guna mendukung peningkatan SDM Jawa Barat.

Kedokteran hewan

Mulai tahun ini, Unpad juga membuka program studi baru, yakni Kedokteran Hewan jenjang S-1. Pembukaan program ini sebagai jawaban atas tingginya kebutuhan dokter hewan, khususnya di wilayah Jawa Barat.

Kuota prodi ini tersedia 50 kursi yang akan dibuka lewat jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Diperkirakan, biaya kuliah di kedokteran hewan sekitar Rp 13 juta per semester.

"Prospek prodi ini bagus, lulusannya sangat dibutuhkan. Wilayah Jabar saja kekurangan banyak dokter hewan, belum lagi tingkat nasional. Apalagi sekarang juga banyak muncul penyakit manusia yang terkait dengan penyakit hewan atau zoonosis," ujar Tri.

Menurut Tri, pembukaan prodi ini juga atas usulan dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, mengingat besarnya kebutuhan akan dokter hewan.

Sebagai contoh, saat Idul Adha, kebutuhan daging kurban di wilayah Jabar dengan penduduk sekitar 46 juta jiwa relatif tinggi. Hewan kurban itu perlu dicek dan ini membutuhkan sangat banyak dokter hewan.

"Belum lagi dengan adanya hewan yang sakit. Saat ini juga banyak warga yang memiliki hewan peliharaan. Kebutuhan dokter hewan juga tinggi untuk ditempatkan di pos-pos kesehatan hewan," ujarnya.

Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad Arry Bainus, untuk pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar, sejumlah dosen dari Fakultas Kedokteran dan Fakultas Peternakan Unpad diberdayakan.

Kepala Dinas Peternakan Jawa Barat Dody Firman Nugraha menyambut positif dibukanya prodi Kedokteran Hewan.

Menurut Dody, jumlah dokter hewan sangat terbatas, sebagai contoh di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar hanya ada 21 dokter hewan.

"Namun, jumlah itu juga termasuk dengan tenaga harian lepas, bukan hanya pegawai negeri sipil. Jajaran 27 kabupaten/kota, rata-rata setiap kabupaten cuma memiliki empat dokter hewan, itu pun duduk di jajaran struktural. Kebutuhan dokter hewan di Jabar relatif besar, terutama di sentra ternak," kata Dody.

Diminati

Secara terpisah, Rektor Universitas Tanjungpura (Untan) Thamrin Usman mengatakan, pemda cukup meminati kerja sama dalam penyediaan calon dokter di daerah di universitas tersebut. Untuk mendukung tersedianya dokter hingga pelosok Kalimantan Barat, Untan memberikan kuota untuk tiga mahasiswa kedokteran setiap tahun bagi setiap kota/kabupaten. Pemerintah daerah menyediakan biaya kuliah hingga biaya hidup.

"Kalau ada daerah yang ternyata kebutuhan dokternya sudah memadai, kuota bisa dialihkan ke kabupaten/kota lain. Setelah lulus, mereka diikat untuk mengabdi di daerah masing-masing. Namun, ada juga kota/kabupaten yang tidak memanfaatkan kuota ini karena merasa sulit mencari formasi PNS bagi para dokter," ujar Thamrin.

Dukungan pemerintah daerah untuk bisa mengirimkan putra daerah kuliah gratis di Untan tidak terbatas pada program kedokteran. Pemkab Sekadau yang memiliki program Satu Desa Satu Sarjana memberikan peluang kepada putra terbaik di daerah untuk bisa kuliah dengan beasiswa pemda untuk berbagai program studi.

"Kami punya prinsip pemerataan, jangan sampai ada daerah yang tidak terwakili. Untan menyediakan beasiswa lewat Community Development (Comdev) Untan. Comdev ini terutama untuk mencari lulusan SMA sederajat di daerah terpencil yang tidak ter-cover lewat program kerja sama dengan pemda atau perusahaan," ujar Thamrin.

Dalam bidang kelautan dan perikanan, perguruan tinggi yang menyediakan pendidikan vokasi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni politeknik dan Sekolah Tinggi Perikanan di sejumlah daerah di Indonesia menyediakan kuota sekitar 40 persen dari daya tampung untuk bisa diakses secara gratis. Kuota ini disediakan bagi anak-anak usaha pelaku utama perikanan dan kelautan, seperti nelayan, pembudidaya, dan anak buah kapal. (SEM/EL

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2016/01/27/Akses-Kuliah-Dibuka-Sesuai-Kebutuhan-Daerah