Artikel/Opini
Para pemimpin delegasi pada KTT World Water Forum ke-10 berfoto bersama di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Senin (20/5/2024).
Sumber: kompas.id
Dari total luas permukaan bumi, 70 persen adalah air. Namun hanya 3 persen di antaranya yang layak konsumsi.
Forum Air Dunia Ke-10 di Nusa Dua, Bali, 18-25 Mei 2024, telah berakhir. Gelaran internasional tersebut mengambil tema ”Water for Shared Prosperity”, pesan yang menekankan pentingnya air sebagai sumber kehidupan yang harus dikelola secara adil dan berkelanjutan untuk kemakmuran bersama.
Di akhir acara, Forum Air Dunia 2024 melahirkan tiga poin dalam deklarasinya. Pertama, mendirikan center of excellence untuk ketahanan air, terutama jika dikaitkan dengan ancaman perubahan iklim.
Kedua, mendorong pengelolaan sumber daya air untuk pulau-pulau kecil. Ketiga, mengusulkan Hari Danau Sedunia guna mengingatkan untuk melestarikan danau sebagai salah satu sumber air permukaan.
Dengan tema yang berbau keadilan, awalnya saya mengira bahwa isu distribusi atau keadilan akses air akan diangkat dalam forum tersebut. Namun, aspek kerja sama dalam bidang ilmu dan teknologi dalam... read more..
Ilustrasi: KOMPAS/SUPRIYANTO
Pemerintah dapat memprioritaskan alokasi pendanaan iklim untuk mengembangkan sektor pertanian untuk ketahanan pangan.
Sektor pertanian di Indonesia mengalami stagnasi dengan pertumbuhan rata-rata di bawah 3 persen selama 25 tahun terakhir. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan mengingat pentingnya sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Kementerian Pertanian mengidentifikasi krisis iklim sebagai salah satu faktor utama penurunan kinerja sektor ini. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Pertanian merencanakan pembukaan 1 juta hektar sawah baru pada periode 2024–2029. Inisiatif ini dipandang krusial dalam meningkatkan ketahanan pertanian, mencapai swasembada pangan, serta memosisikan Indonesia sebagai pusat pangan global di tengah krisis iklim.
Namun, cetak sawah baru bukanlah solusi mutlak untuk masalah ketersediaan pangan. Langkah ini bisa menjadi ilusi jika tidak diimbangi dengan strategi yang lebih holistik dan berkelanjutan.
Mobilisasi pendanaan iklimPada Forum Berkelanjutan Internasional yang dihelat di Jakarta beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan memperingatkan bahwa perubahan iklim dapat mengurangi... read more..
Ilustrasi:KOMPAS/SUPRIYANTO
Selama puluhan tahun, industri kelapa Indonesia ibarat raksasa tidur, menunggu untuk dibangunkan dan diberdayakan.
Indonesia sudah terlalu lama meng abaikan ”harta karun” yang seharusnya bisa diperoleh dari hilirisasi kelapa. Indonesia saat ini berada di persimpangan sejarah. Di tengah persiapan menyambut pemerintahan baru, kita memiliki target ambisius untuk mencapai status negara maju pada 2045. Lima tahun ke depan menjadi titik kritis dalam meletakkan fondasi pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen per tahun yang menjadi batu loncatan menuju Indonesia maju. Dalam konteks ini, hilirisasi kelapa muncul sebagai salah satu potensi untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia. Mengapa hilirisasi kelapa begitu penting? Jawabannya terletak pada potensi luar biasa yang selama ini terabaikan. Sebagai salah satu produsen kelapa terbesar di dunia, Indonesia memiliki ”harta karun” yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.
Selama puluhan tahun, industri kelapa Indonesia ibarat raksasa tidur, menunggu untuk dibangunkan dan diberdayakan. Namun, ironi menyapa kita ketika melihat Filipina, yang lebih siap dalam mengurus industrialisasi kelapa, berhasil... read more..
Kota terus menjadi magnet bagi masyarakat untuk melangsungkan kehidupan dan mencari penghidupan, mulai dari menempuh pendidikan, bekerja, membangun relasi keluarga, sosial, bersosialisasi, hingga membentuk aktualisasi diri lainnya. Di saat yang sama, seperti yang dilansir sebagai laporan sementara untuk target 11 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 11), pemulihan pascapandemi dan krisis iklim terus memberikan dampak yang tidak proporsional di kota-kota di Indonesia, di mana masyarakat miskin perkotaan menerima guncangan terbesar dengan kemampuan adaptasi yang minim. Tantangan pemenuhan SDG 11 semakin terjal. Pada tahun 2022, hampir 1,1 miliar orang tinggal di daerah kumuh atau kondisi yang mirip kumuh di daerah perkotaan, dan diperkirakan sekitar 2 miliar tambahan orang akan tinggal di daerah kumuh atau kondisi yang mirip kumuh dalam 30 tahun ke depan.
Di Indonesia, lebih dari 50% penduduk tinggal di kota dan angka tersebut diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Data World Bank (2019) memperlihatkan lebih dari 70% penduduk Indonesia akan menetap di kota pada tahun 2045. Tren urbanisasi ini memberikan dampak positif bagi ekonomi... read more..
Industri, sebagai aktor ekonomi yang memiliki emisi lintas sektor (yakni energi, limbah, dan proses industri), berkontribusi signifikan terhadap percepatan perubahan iklim. Bencana iklim semakin sering terjadi dan kerusakan keanekaragaman hayati yang hampir tidak mungkin diperbaiki kembali pun menciptakan urgensi untuk melakukan dekarbonisasi industri.
Terdapat empat langkah penting yang perlu dilaksanakan secara konsisten agar sebuah dekarbonisasi industri dapat tepat sasaran dan mampu memberikan dampak; (1) inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK) yang komprehensif, (2) target pengurangan emisi GRK yang jelas, (3) pembuatan dan perencanaan strategi pengurangan emisi, dan (4) pemantauan dan verifikasi implementasi strategi pengurangan emisi. Meskipun setiap langkah memiliki prosesnya sendiri, sebagian besar melibatkan perhitungan emisi GRK yang mana perusahaan dapat mengukur baseline GRK mereka, menilai dampak dari pemilihan strategi pengurangan emisi, dan memantau serta mengevaluasi implementasi strategi pengurangan emisi.
Beragamnya perhitungan emisi ini menggarisbawahi pentingnya perhitungan emisi yang kredibel dalam memastikan keandalan dan efektivitas... read more..
Sebelum dimulai acara temu kangen para mantan kepala dinas pertanian kabupaten/kota se-Jawa Tengah di Baturaden, Banyumas, 3-4 Agustus 2024, sempat terjadi diskusi kecil. Diskusi mengerucut pada topik tentang kondisi pembangunan pertanian saat ini yang mengarah pada senjakala.
Kondisi itu ditandai beberapa hal. Pertama, alokasi anggaran pembangunan kementerian/lembaga (K/L) bidang pangan sangat cekak. Kedua, terjadi penurunan produksi pangan yang sangat signifikan (utamanya beras). Ketiga, rapuhnya kedaulatan pangan yang ditandai dengan membengkaknya angka impor pangan. Keempat, konversi lahan pertanian ke nonpertanian yang sangat masif. Kelima, terjadi fenomena gerontokrasi di sektor pertanian Indonesia.
Dalam era transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto, pemerintah dihadapkan pada permasalahan pelik terkait alokasi anggaran pembangunan. Anggaran pembangunan bidang pangan dipangkas demi mengakomodasi program-program presiden terpilih, seperti Program Makan Bergizi dan Minum Susu Gratis yang membutuhkan anggaran Rp 71 triliun pada 2025.
Belum lagi untuk program-program lain, seperti Food Estate, program Cetak Sawah Baru... read more..
Bisnis ritel di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat, mencapai 3,98 juta unit dengan nilai penjualan mencapai 40,11 miliar pada tahun 2022. Fenomena luar biasa ini tak lepas dari pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan kenaikan pendapatan masyarakat, terutama di wilayah perkotaan. Seiring meningkatnya daya beli, masyarakat semakin cenderung mencari produk berkualitas tinggi dan premium sehingga memberikan peluang besar bagi bisnis ritel untuk meningkatkan pelayanannya.
Di tengah gencarnya upaya global untuk mencapai keberlanjutan pangan, perhatian terhadap peran sektor ritel dalam meminimalisasi sisa pangan atau food waste (sampah yang ditimbulkan pada proses distribusi, pelayanan, hingga konsumsi pangan) semakin mendesak. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada Laporan Kajian Food Loss and Waste di Indonesia, Indonesia telah memasukkan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 12.3 dan berkomitmen untuk mengurangi separuh food waste pada tahun 2030 dalam RPJMN 2020-2024. Dalam laporan tersebut, timbulan food waste yang dihasilkan mencapai 5-19 juta ton setiap tahunnya pada tahap konsumsi, dimana 20% dari... read more..
Penguasaan keterampilan baru dibutuhkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan berdaya saing seiring pesatnya perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi global. Karena itu, pendidikan vokasi dituntut menghasilkan lulusan yang menguasai kompetensi baru dan relevan agar terserap dunia kerja dan membuka lapangan kerja yang berkembang.
Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kiki Yuliati, transformasi digital akan memberikan dampak disrupsi yang hebat. Di sisi lain, disrupsi tersebut akan diiringi dengan perkiraan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, perlu keterampilan nonteknis atau soft skills yang mumpuni agar sukses di era digital ini. Tantangan selanjutnya adalah transisi menuju ekonomi hijau yang membutuhkan peralihan pola konsumsi dan produksi yang lebih ramah lingkungan. Hal ini berdampak pada kebutuhan keterampilan di masa depan, di mana hanya satu dari delapan pekerja di dunia yang memiliki keterampilan ramah lingkungan.
Kiki menambahkan, bonus demografi menjadi peluang sekaligus tantangan. Selain memiliki usia produktif... read more..
Pada September 2022, Indonesia memperbaharui komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC) sebesar 31,89% melalui upaya dalam negeri dan 43,2% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Dalam konteks pengurangan emisi, ekonomi memainkan peran penting karena membentuk sistem produksi dan konsumsi negara, terutama di beberapa sektor seperti energi, hutan dan penggunaan lahan, industri, dan kelautan.
Meskipun demikian, sejauh ini, sistem ekonomi kita telah dibangun berdasarkan pola ekstraktif yang mengeksploitasi sumber daya alam dan memprioritaskan penggunaan sumber energi yang tidak ramah lingkungan dan murah seperti bahan bakar fosil. Dengan pesatnya pertumbuhan populasi manusia sejak abad ke-19, pola konsumsi dan produksi yang bersifat eksploitatif ini berkembang pesat sehingga menciptakan dampak lingkungan, antara lain berkontribusi pada peningkatan suhu global, menyebabkan kerusakan ekologi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan cuaca ekstrem yang merugikan produksi pertanian global, mengancam kesehatan, serta memperluas ketidaksetaraan pada aspek sosial dan ekonomi. Laporan kesenjangan emisi terbaru dari... read more..
Cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) telah masuk ke dalam Nota Keuangan untuk Tahun Anggaran 2024 (Kemenkeu, 2023) dan diperkirakan akan diberlakukan mulai tahun 2024 ini. Cukai memiliki fungsi strategis sebagai instrumen fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara dan juga untuk mengendalikan eksternalitas negatif.
Salah satu faktor pendorong cukai MBDK adalah tingginya prevalensi penderita diabetes di Indonesia. Pada tahun 2013 prevalensi[1] (DM) sebesar 1,5% dan meningkat menjadi 1,7% di tahun 2018 (SKI, 2023). Sedangkan di dunia, Indonesia menempati urutan ke-5 untuk jumlah penderita diabetes (IDF, 2021).
Apabila dibedah lebih jauh, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (2023) yang baru saja terbit, kelompok umur yang memiliki prevalensi DM paling tinggi ada di kelompok umur 55-64, 65-74 dan diatas 75, masing-masing sebesar 6,6%, 6,7% dan 4,8%. Semua kategori tersebut juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 2018 ke 2023, dengan peningkatan tertinggi ada di kategori usia 75 tahun. Sedangkan untuk kategori usia yang lebih muda, prevalensi DM yang cukup tinggi ada di kategori usia 35-44 tahun.
Lalu bagaimana dengan anak-anak dan remaja?... read more..