BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Nasional

Kawasan Ekonomi Hijau CPO Dikembangkan

INDUSTRI
Kawasan Ekonomi Hijau CPO Dikembangkan
Ikon konten premium Cetak | 19 Februari 2016 Ikon jumlah hit 27 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan lokasi kawasan ekonomi hijau untuk minyak sawit mentah atau CPO mulai pertengahan 2016. Pemerintah berencana mengembangkan kawasan ini dengan menggandeng pihak swasta.

TPA Semarang Bisa Hasilkan Listrik 1,2 Megawatt

PLT SAMPAH
TPA Semarang Bisa Hasilkan Listrik 1,2 Megawatt
Ikon konten premium Cetak | 19 Februari 2016 Ikon jumlah hit 31 dibaca Ikon komentar 0 komentar

SEMARANG, KOMPAS — Potensi gas metana atau CH4 di tempat pembuangan akhir sampah Jatibarang di Kota Semarang, Jawa Tengah, akan digunakan untuk menggerakkan pembangkit listrik dan menghasilkan listrik 1,2 megawatt. Namun, pembangkit listrik ini belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan sampah karena sampah masih menumpuk di TPA.

Sinergi dengan Gubernur Tingkatkan Pelayanan

pelantikan Bupati/Wali Kota
Sinergi dengan Gubernur Tingkatkan Pelayanan
Ikon konten premium Cetak | 18 Februari 2016 Ikon jumlah hit 93 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Para bupati dan wali kota wajib berinovasi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menghapus kebijakan yang menghambat investasi. Inovasi juga harus disertai kemampuan berkomunikasi yang baik dengan lembaga, tokoh masyarakat, ataupun kepala daerah lain.

Sunat Perempuan Indonesia

Sunat Perempuan Indonesia
Lies Marcoes
Ikon konten premium Cetak | 18 Februari 2016 Ikon jumlah hit 159 dibaca Ikon komentar 0 komentar

Siapa yang tak kaget ketika Unicef -Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak-meluncurkan hasil penelitian soal sunat perempuan.  Menurut laporan itu Indonesia menjadi penyumbang ketiga tertinggi angka praktik sunat perempuan dunia.

Pungutan Dana Ketahanan Energi Harus Disosialisasikan

Pungutan Dana Ketahanan Energi Harus Disosialisasikan
Aris Prasetyo
Siang | 16 Februari 2016 14:34 WIB Ikon jumlah hit 172 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Rencana penghimpunan dan pungutan dana ketahanan energi harus disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Sosialisasi ini menyangkut pentingnya dana ketahanan energi bagi pengembangan energi terbarukan di dalam negeri.
toto s

Pemerintah agar Hapus Pungutan di Laut

KEMARITIMAN
Pemerintah agar Hapus Pungutan di Laut
Ikon konten premium Cetak | 17 Februari 2016 Ikon jumlah hit 28 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia National Shipowners Association mengharapkan pemerintah menghapuskan biaya-biaya yang terus memberatkan pengusaha. Dengan biaya mahal, ongkos logistik tidak akan murah yang berdampak pada daya saing produk.

Pungutan Diterapkan di Hulu Migas

KETAHANAN ENERGI
Pungutan Diterapkan di Hulu Migas
Ikon konten premium Cetak | 17 Februari 2016 Ikon jumlah hit 32 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan penghimpunan dana ketahanan energi melalui pungutan di sektor hulu minyak dan gas bumi. Pungutan tersebut akan diusulkan dalam pembahasan APBN Perubahan 2016.

Pelatihan Tenaga Kerja untuk Hadapi Persaingan

KOMPETISI GLOBAL
Pelatihan Tenaga Kerja untuk Hadapi Persaingan
Ikon konten premium Cetak | 17 Februari 2016 Ikon jumlah hit 35 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Pendidikan formal tidak bisa diandalkan untuk menaikkan kualitas tenaga kerja dalam waktu dekat. Padahal, rendahnya kualitas angkatan kerja menjadi penyebab utama rendahnya daya saing nasional. Untuk itu, pelatihan tenaga kerja menjadi cara untuk meningkatkan kapasitas mereka.

Perlu Ada Kepastian dan Sinkronisasi

REVISI UU MINERBA
Perlu Ada Kepastian dan Sinkronisasi
Ikon konten premium Cetak | 18 Februari 2016 Ikon jumlah hit 18 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta mendengarkan masukan pelaku usaha sektor mineral dan batubara dalam perumusan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Rencana revisi undang-undang tersebut dikaitkan dengan iklim sektor tambang akhir-akhir ini. Kalangan DPR menargetkan revisi selesai pertengahan 2016.

Pages