BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Nasional

Pengawasan Dana Otsus Tidak Berjalan Optimal

OTONOMI DAERAH
Pengawasan Dana Otsus Tidak Berjalan Optimal
Ikon konten premium Cetak | 13 April 2015

JAYAPURA, KOMPAS — Pengawasan penggunaan dana otonomi khusus selama dua tahun kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe dan wakilnya, Klemen Tinal, tidak berjalan optimal. Pasalnya, terdapat banyak temuan kasus penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di seluruh kabupaten yang mencapai puluhan miliar.

Pelaksanaan Ujian Rawan Gangguan Teknis

EVALUASI BELAJAR
Pelaksanaan Ujian Rawan Gangguan Teknis
Ikon konten premium Cetak | 11 April 2015

JAYAPURA, KOMPAS — Pelaksanaan ujian nasional jenjang sekolah menengah atas sederajat berbasis komputer di Jayapura, Papua, rawan terkena masalah gangguan teknis. Salah satunya, penyediaan tenaga listrik pada saat ujian berbasis komputer pada 13-16 April dan 20-21 April 2015.

Restrukturisasi Industri Kelautan

ANALISIS EKONOMI
Restrukturisasi Industri Kelautan
Ikon konten premium Cetak | 13 April 2015

Majalah The Economist (edisi 30/9/2004) menulis: ikan semakin langka, sementara ketamakan, kejahatan, kebencian, kebodohan, pengkhianatan, dan destruksi meningkat. Tidak tertutup kemungkinan ikan akan punah. Begitu majalah terkemuka ini menyitir buku Charles Clover berjudul The End of the Line: How Overfishing Is Changing the World and What We Eat. Buku ini menunjukkan, penangkapan ikan modern telah dilakukan secara brutal sehingga dunia terancam kelangkaan ikan.
RAD

Hortikultura Perlu Dibangun

Hortikultura Perlu Dibangun
Kementerian dan Perbankan Harus Dilibatkan
Ikon konten premium Cetak | 10 April 2015

 

JAKARTA, KOMPASPemerintah perlu membangun kluster hortikultura yang terintegrasi dengan industri untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan perkebunan. Upaya membangun kluster hortikultura perlu didukung pula dengan kebijakan tata guna dan perlindungan lahan pertanian hortikultura yang berkelanjutan.

Hampir Seluruh Daerah Tak Punya Perda Keamanan Pangan

Hampir Seluruh Daerah Tak Punya Perda Keamanan Pangan
Nurika Manan

Selasa, 07 April 2015 09.32 WIB
ilustrasi pengawasan makanan (foto: Antara)

KBR, Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat hampir seluruh pemerintah daerah belum memiliki peraturan daerah soal keamanan pangan. Padahal, peraturan tersebut penting untuk memfokuskan program dan anggaran pembinaan terkait keamanan pangan.

Pengurus Harian YLKI Husna Zahir mengatakan, hal tersebut menjadi bukti lemahnya peran pemerintah untuk menjamin bahan pangan aman bagi konsumen.

Menteri ESDM resmikan pembangkit listrik tenaga mikro hidro

Menteri ESDM resmikan pembangkit listrik tenaga mikro hidro
Selasa, 7 April 2015 19:07 WIB | 2.660 Views
Pewarta: Ahmad Wijaya
Menteri ESDM resmikan pembangkit listrik tenaga mikro hidro
Ilustrasi. Pipa air yang berasal dari Kali Segara terpasang menuju ruang turbin di Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Segara di Desa Bentek, Gondang, Lombok Utara, NTB.(ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Kemenag : kerukunan umat beragama Biak jadi model

Kemenag : kerukunan umat beragama Biak jadi model
Minggu, 5 April 2015 19:31 WIB | 3.793 Views
Pewarta: Muhsidin
Kemenag : kerukunan umat beragama Biak jadi model

    Toleransi kehidupan antar umat beragama dinilai terbaik diakui staf Kedubes Amerika terbaik di Indonesia, ya kehidupan beragama antar pemeluk agama hidup damai dan berdampingan sehingga sangat layak dicontoh bagi kabupaten lain di Indonesia,"

Persiapan Forum Ekonomi Dunia sudah 90 persen

Persiapan Forum Ekonomi Dunia sudah 90 persen
Selasa, 7 April 2015 23:57 WIB | 2.540 Views
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengatakan bahwa persiapan Forum Ekonomi Dunia atau "World Economic Forum" (WEF) yang akan digelar di Jakarta pada 19-21 April 2015 telah mencapai 90 persen.

Bupati-SKPD tandatangani MoU peningkatan pelayanan publik

Bupati-SKPD tandatangani MoU peningkatan pelayanan publik
Rabu, 8 April 2015 00:35 WIB | 3.945 Views
Pewarta: Yose Rizal
Martapura (ANTARA News) - Bupati Banjar, Kalimantan Selatan, Sultan Khairul Saleh bersama Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) peningkatan pelayanan publik.

"Kami bersama empat kepala SKPD sudah meneken MoU peningkatan pelayanan publik pada apel gabungan yang dihadiri seluruh PNS, Senin (6/4)" ujar bupati di Martapura, Selasa.

Pages