OTONOMI DAERAH
Pengawasan Dana Otsus Tidak Berjalan Optimal
Ikon konten premium Cetak | 13 April 2015

JAYAPURA, KOMPAS — Pengawasan penggunaan dana otonomi khusus selama dua tahun kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe dan wakilnya, Klemen Tinal, tidak berjalan optimal. Pasalnya, terdapat banyak temuan kasus penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di seluruh kabupaten yang mencapai puluhan miliar.

Pada saat memimpin 9 April 2013, Lukas mengeluarkan kebijakan 80 persen dana otonomi khusus (otsus) Rp 4,7 triliun lebih diprioritaskan bagi 29 kabupaten/kota di Papua, sementara Pemprov Papua hanya mendapat alokasi anggaran 20 persen. Ia pun berjanji akan memberikan sanksi pemotongan anggaran Rp 50 miliar bagi bupati tidak menggunakan dana otsus. Kebijakan itu untuk menghentikan fenomena tingginya kasus korupsi di Papua.

Namun, berdasarkan data yang dihimpun Kompas dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua, terdapat 33 kasus korupsi yang menyebabkan negara mengalami kerugian Rp 49 miliar. Sementara pada tahun 2014, BPKP Papua menemukan 30 kasus penyalahgunaan anggaran di seluruh kabupaten dengan kerugian negara mencapai Rp 49, 5 miliar. Total kerugian negara akibat penyalahgunaan dana adalah Rp 98,5 miliar dari 63 kasus selama dua tahun terakhir. Pihak kepolisian menangani 50 kasus, sedangkan aparat kejaksaan menangani 13 kasus.

Kemiskinan

Kondisi itu menyebabkan penurunan angka kemiskinan dari tahun 2013 ke tahun 2014 tidak terlalu signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik Papua tahun 2013, jumlah penduduk miskin di Papua mencapai 960.056 jiwa. Tahun 2014, jumlah penduduk miskin di Papua hanya berkurang 36.020 jiwa atau 924.041 jiwa.

Penyediaan sarana infrastruktur juga belum menyentuh pedagang lokal. Di tengah hegemoni kehadiran berbagai pusat perbelanjaan dan rumah makan cepat saji seperti di Kota Jayapura, pedagang asli Papua sama sekali belum memiliki pasar tradisional selama 10 tahun terakhir. Bahkan, para ibu penjual noken yang ditetapkan UNESCO sebagai salah satu warisan dunia banyak bertebaran di sejumlah emperan jalan di Kota Jayapura.

Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Papua Ketut Suadnyana Merada di Kota Jayapura, Papua, Minggu (12/4), mengatakan, kasus penyalahgunaan dana terjadi di hampir semua kabupaten/kota di Papua, antara lain Jayapura, Biak Numfor, Waropen, Boven Digoel, Puncak, Merauke, Tolikara, Sarmi, Nabire, Yahukimo, dan Asmat.

"Untuk tahun 2015, kami juga telah menerima permintaan dari pihak kejaksaan agar mengungkap kerugian negara dalam sejumlah kasus. Misalnya, kasus penyalahgunaan dana pengadaan alat konsentrator oksigen di Rumah Sakit Umum Yowari Kabupaten Jayapura," papar Ketut Merada.

Merada menuturkan, dominannya penyalahgunaan dana terjadi dalam tahapan pengadaan barang dan jasa di suatu tender yang dilelang pemerintah daerah. Sementara penyalahgunaan APBD untuk bantuan sosial sudah berkurang karena peraturan dari pemerintah pusat yang semakin ketat.

"Dari hasil penyelidikan, kami sering menemukan modus penggelembungan harga barang dan pembelian barang serta pengerjaan fisik tender tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen tender," ungkap Merada.

Sementara itu, Lukas Enembe ketika dikonfirmasi belum bersedia memberikan komentar atau menjawab pesan yang dikirimkan Kompas via telepon selulernya. Kepala Biro Humas dan Protokoler Provinsi Papua Fransiskus Mote saat dihubungi mengakui, evaluasi penggunaan dana otonomi khusus belum terlaksana.

"Evaluasi belum terlaksana karena pembagian dana otonomi khusus sebesar 80 persen baru diaktifkan tahun lalu. Gubernur akan mengevaluasi penggunaan dana tersebut pada awal tahun 2016," tutur Fransiskus. (FLO)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/04/13/Pengawasan-Dana-Otsus-Tidak-Berjalan-Optimal