BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Birokrasi Semestinya Memihak Publik

Submitted by itaibnu on Mon, 06/07/2015 - 10:42

KEPENDUDUKAN
Birokrasi Semestinya Memihak Publik
Ikon konten premium Cetak | 6 Juli 2015

JAKARTA, KOMPAS — Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi Nomor 24 Tahun 2013 seharusnya mendorong aparat pemerintah lebih memihak kepentingan publik. Apalagi, saat ini tertib administrasi kependudukan menjadi prasyarat pelaksanaan program pemerintah berbasis data sosial yang akurat, seperti untuk program jaminan kesejahteraan sosial.

Diusulkan, Moratorium Pendirian Baru

Submitted by itaibnu on Mon, 06/07/2015 - 10:45

PERGURUAN TINGGI
Diusulkan, Moratorium Pendirian Baru
Ikon konten premium Cetak | 6 Juli 2015

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan pemerintah yang menghentikan sementara (moratorium) alih status perguruan tinggi negeri swasta menjadi perguruan tinggi negeri baru memperoleh dukungan. Lebih dari itu, diusulkan moratorium juga diberlakukan pada pendirian perguruan tinggi baru. Lebih baik pemerintah fokus meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang ada.

Pembangunan Keluarga Terpinggirkan

Submitted by itaibnu on Mon, 06/07/2015 - 10:47

KEPENDUDUKAN
Pembangunan Keluarga Terpinggirkan
Ikon konten premium Cetak | 4 Juli 2015

JAKARTA, KOMPAS — Meski Indonesia memiliki lebih dari 65 juta keluarga, pembangunan keluarga belum jadi fokus pemerintah. Padahal, hanya dari keluarga kuat, generasi masa depan bangsa bermutu dihasilkan dan bonus demografi bisa diraih.

Waktu Tunggu Perlu Dipercepat

Submitted by itaibnu on Mon, 06/07/2015 - 10:48

PEMAHIRAN DOKTER
Waktu Tunggu Perlu Dipercepat
Ikon konten premium Cetak | 4 Juli 2015

JAKARTA, KOMPASPeserta Program Internsip Dokter Indonesia jangan dibiarkan menunggu terlalu lama untuk diberangkatkan ke lokasi penempatan. Tiga bulan adalah waktu tunggu maksimal yang wajar.

Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Bambang Suprayitno mengemukakan hal itu, di Jakarta, Jumat (3/7). Pengurangan waktu tunggu penempatan dokter peserta program tersebut bisa dilakukan dengan menambah wahana atau lokasi penempatan dan penerbitan surat tanda registrasi yang cepat.

Ayo "Mangente" Ambon

Submitted by itaibnu on Mon, 06/07/2015 - 11:02

strategi pembangunan
Ayo "Mangente" Ambon
Ikon konten premium Cetak | 6 Juli 2015

Konflik sosial bernuansa agama selama bertahun-tahun, sejak Januari 1999, menyebabkan citra Kota Ambon, Maluku, rusak. Bahkan, hingga saat ini pandangan bahwa Ambon sebagai daerah konflik masih terlintas di benak banyak orang. Untuk menghilangkan stigma itu, Pemerintah Kota Ambon mendatangi 33 provinsi di Indonesia dan beberapa kota di luar negeri demi mempromosikan Ambon yang kini semakin menggeliat.
Richard Louhenapessy
Kompas/Fransiskus Pati HerinRichard Louhenapessy

Bertumpu pada Sektor Kelautan

Submitted by itaibnu on Mon, 06/07/2015 - 11:04

KOTA TUAL
Bertumpu pada Sektor Kelautan
Fransiksus P Herin
Ikon konten premium Cetak | 4 Juli 2015

Studi banding ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, tahun 2011, menjadi masukan berharga bagi Pemerintah Kota Tual, Maluku, dalam mencari format pemberdayaan masyarakat yang tepat. Pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di daerah yang terdiri atas pulau-pulau itu menjadi fokus utama.

Benahi Mental Birokrasi

Submitted by itaibnu on Mon, 06/07/2015 - 11:06

TANTANGAN DAERAH
Benahi Mental Birokrasi
Ikon konten premium Cetak | 4 Juli 2015

Kota Tual memiliki modal infrastruktur yang lebih memadai dibandingkan kabupaten lain di Maluku. Daerah itu resmi menjadi daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual. Sebelumnya, Tual adalah ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara.
Fahry Rahayaan
FRNFahry Rahayaan

Program Prioritas Belum Dikembangkan

Submitted by itaibnu on Mon, 06/07/2015 - 11:08

Pemerintahan Daerah
Program Prioritas Belum Dikembangkan
Ikon konten premium Cetak | 6 Juli 2015

PALU, KOMPAS — Hingga kini otonomi daerah yang dikembangkan di Indonesia belum bisa menjadi penggerak perubahan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah selama ini belum mengembangkan program prioritas berupa potensi unggulan untuk memajukan daerah. Padahal, setiap daerah selalu mempunyai potensi ekonomi.

Pages