BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Pemenuhan Kebutuhan Khusus Saat Bencana Terabaikan

Submitted by itaibnu on Tue, 07/07/2015 - 09:52

Perempuan dan Anak Rentan Terdampak
Pemenuhan Kebutuhan Khusus Saat Bencana Terabaikan
Ikon konten premium Cetak | 7 Juli 2015

JAKARTA, KOMPAS — Upaya penanganan tanggap darurat bencana dinilai belum responsif terhadap kelompok penduduk rentan terdampak, termasuk perempuan dan anak. Padahal, mereka memiliki kebutuhan khusus yang mesti dipenuhi dalam situasi setelah bencana.

Hal tersebut mengemuka saat pembukaan seminar bertema "Melindungi Penduduk Rentan dalam Situasi Bencana", yang digelar dalam peringatan Hari Kependudukan Dunia 2015, Senin (6/7), di Jakarta.

Bangun Tomohon dari Toilet

Submitted by itaibnu on Tue, 07/07/2015 - 10:01

Strategi pembangunan
Bangun Tomohon dari Toilet
Ikon konten premium Cetak | 7 Juli 2015

ARSIP HUMAS PEMKOT TOMOHONJimmy Eman

Namun, perjalanan memakan waktu satu jam dengan aspal hitam mulus itu kini terganggu karena rusaknya dua jembatan di daerah Tambulinas dan Tinoor akibat longsor pada 15 Januari 2014. Dua jembatan sepanjang 50 meter itu terbengkalai. Mobil dan sepeda motor harus berjalan perlahan, antre menanti kendaraan datang dari berlawanan arah.

Sebanyak 2000 Kampung Iklim Ditargetkan Berfungsi di 2019

Submitted by itaibnu on Tue, 07/07/2015 - 10:11

Sebanyak 2000 Kampung Iklim Ditargetkan Berfungsi di 2019
Selasa, 7 Juli 2015 | 01:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan sekitar 2.000 lokasi yang tersebar di Indonesia akan dijadikan sebagai Kampung Iklim pada tahun 2019.

"Pada tahun 2019 mendatang target kami ada sekitar 2.000 kampung iklim yang menyebar di seluruh Indonesia," kata Dirjen Pengendalian Iklim Nur Masripatin di Jakarta, Senin.

Ihwal Hak Komunal atas Tanah

Submitted by itaibnu on Mon, 06/07/2015 - 09:46

Ihwal Hak Komunal atas Tanah
Maria SW Sumardjono
Ikon konten premium Cetak | 6 Juli 2015

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu terbit 12 Mei 2015.
jitet

Setiap kebijakan/peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk memperkuat hak-hak masyarakat tentu harus didukung. Meski demikian, agar peraturan ini dapat dilaksanakan secara efektif, beberapa hal memerlukan klarifikasi.

Fokus pada Penguatan Fasilitas Kesehatan Primer

Submitted by itaibnu on Mon, 06/07/2015 - 09:59

Anggaran Kesehatan Naik
Fokus pada Penguatan Fasilitas Kesehatan Primer
Ikon konten premium Cetak | 6 Juli 2015

JAKARTA, KOMPAS — Kenaikan anggaran fungsi kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 akan difokuskan pada penguatan fasilitas kesehatan primer dan pemberdayaan masyarakat. Titik beratnya pada program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.

Kekeringan Ancam 200.000 Hektar Lahan

Submitted by itaibnu on Mon, 06/07/2015 - 10:33

PERTANIAN
Kekeringan Ancam 200.000 Hektar Lahan
Ikon konten premium Cetak | 4 Juli 2015

JAKARTA, KOMPAS — Setidaknya lahan pertanian seluas 200.000 hektar terancam kekeringan menyusul datangnya musim kemarau. Untuk mengurangi dampak yang bisa ditimbulkan, pemerintah membagikan 20.000 pompa di daerah pertanian yang terdampak.

Fokus pada Penguatan Fasilitas Kesehatan Primer

Submitted by itaibnu on Mon, 06/07/2015 - 10:39

Anggaran Kesehatan Naik
Fokus pada Penguatan Fasilitas Kesehatan Primer
Ikon konten premium Cetak | 6 Juli 2015

JAKARTA, KOMPAS — Kenaikan anggaran fungsi kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 akan difokuskan pada penguatan fasilitas kesehatan primer dan pemberdayaan masyarakat. Titik beratnya pada program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.

ASEAN Didorong Kompak Hadapi Pertemuan Paris

Submitted by itaibnu on Mon, 06/07/2015 - 10:40

PERUBAHAN IKLIM
ASEAN Didorong Kompak Hadapi Pertemuan Paris
Ikon konten premium Cetak | 6 Juli 2015

JAKARTA, KOMPAS — Kerja sama negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN didorong terlibat aktif dalam aksi penurunan emisi gas rumah kaca. Sikap antarnegara diharapkan kompak dalam negosiasi pada Kerangka Kerja Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim di Paris, Perancis, November-Desember 2015.

Pages