BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Flores Butuh Universitas Negeri

Submitted by itaibnu on Mon, 10/08/2015 - 18:33

FASILITAS PENDIDIKAN
Flores Butuh Universitas Negeri
8 Agustus 2015

KUPANG, KOMPAS — Masyarakat di sembilan kabupaten di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, membutuhkan satu universitas negeri di daerah itu. Saat ini sudah ada belasan perguruan tinggi di pulau itu, tetapi dikelola oleh pihak swasta dengan dana terbatas. Salah satu perguruan tinggi swasta yang siap dinegerikan adalah Universitas Nusa Nipa di Maumere. Letak kampus ini sangat strategis karena terletak di tengah pulau tersebut.

Peraturan Pendidikan dan Otonomi Daerah Belum Sinkron

Submitted by itaibnu on Fri, 07/08/2015 - 11:17

Mendesak, Peta Jalan Kebijakan Guru
Peraturan Pendidikan dan Otonomi Daerah Belum Sinkron
7 Agustus 2015

JAKARTA, KOMPAS — Untuk memperoleh sosok guru yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia, perlu segera disusun "peta jalan" kebijakan tentang guru. Kebijakan itu khususnya terkait pengembangan kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan, yakni kepala sekolah dan pengawas sekolah.

Tiga Kapal Riset Berangkat Serentak

Submitted by itaibnu on Fri, 07/08/2015 - 11:18

sumber daya KEMARITIMAN
Tiga Kapal Riset Berangkat Serentak
7 Agustus 2015

JAKARTA, KOMPAS — Tiga kapal riset milik lembaga pemerintah bakal berangkat serentak untuk survei berbeda. Itu diharapkan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim di bidang riset dan teknologi. Ahli-ahli dalam negeri juga diharapkan menguasai riset laut Indonesia yang kini lebih banyak diinisiasi asing agar menjamin manfaat bagi rakyat.

Penelitian Sumber Daya Alam Masih Minim

Submitted by itaibnu on Fri, 07/08/2015 - 11:20

geologi
Penelitian Sumber Daya Alam Masih Minim
7 Agustus 2015

YOGYAKARTA, KOMPAS — Penelitian bidang geologi di Indonesia selama ini lebih terfokus pada masalah kebencanaan. Itu menyebabkan data cadangan sumber daya alam minim. Untuk itu, pemerintah akan meningkatkan riset bidang geologi, terutama untuk mengeksplorasi sumber daya alam.

443 Hukum Syariah Diadopsi Peraturan Daerah

Submitted by itaibnu on Fri, 07/08/2015 - 11:22

Keagamaan
443 Hukum Syariah Diadopsi Peraturan Daerah
7 Agustus 2015

JAKARTA, KOMPAS — Sejak reformasi 1998, sebanyak 443 hukum syariah telah diadopsi ke dalam undang-undang ataupun peraturan-peraturan daerah. Dari jumlah tersebut, 90,7 persen di antaranya diadopsi kabupaten/ kota. Sebagian besar diadopsi di enam provinsi, meliputi Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.

Surveilans Diperkuat untuk Atasi Infeksi

Submitted by itaibnu on Fri, 07/08/2015 - 11:22

resistensi antibiotik
Surveilans Diperkuat untuk Atasi Infeksi
7 Agustus 2015

JAKARTA, KOMPAS — Surveilans nasional bakteri yang resisten atau kebal antibiotik akan diintensifkan. Hal itu bertujuan menemukan penyebab bakteri kebal antibiotik dan penanggulangannya sehingga risiko meluasnya kasus infeksi akibat resitensi antibiotik bisa ditekan.

Penerapan Sel Surya Mendesak

Submitted by itaibnu on Fri, 07/08/2015 - 11:32

Nelayan
Penerapan Sel Surya Mendesak
7 Agustus 2015

MANADO, KOMPAS — Penggunaan sel surya merupakan solusi efektif untuk mengatasi beban tingginya biaya operasional nelayan yang menggunakan kapal motor di atas 30 gros ton (GT). Penerapan teknologi ini sebagai energi alternatif bagi nelayan untuk menangkap ikan yang mampu menghemat biaya operasional hingga 50 persen, juga ramah lingkungan.

Gedung Sekolah di Negeri Lima Segera Dibangun

Submitted by itaibnu on Fri, 07/08/2015 - 11:34

Pendidikan
Gedung Sekolah di Negeri Lima Segera Dibangun
7 Agustus 2015

AMBON, KOMPAS — Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal menegaskan, pembangunan gedung untuk tiga sekolah dasar di Negeri (Desa) Lima, Kacamatan Leihitu, dimulai bulan depan. Rencana pembangunan akan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang sedang dibahas bersama DPRD Maluku Tengah.

Mendagri Buka Opsi Penguatan Wewenang Pelaksana Tugas Kepala Daerah

Submitted by itaibnu on Fri, 07/08/2015 - 12:00

Mendagri Buka Opsi Penguatan Wewenang Pelaksana Tugas Kepala Daerah
Kamis, 6 Agustus 2015 | 21:10 WIB
KOMPAS.com/Sabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempertimbangkan untuk memberi penguatan kewenangan bagi pelaksana tugas apabila pilkada terpaksa ditunda hingga tahun 2017. Kewenangan pelaksana tugas ini akan mampu menjalankan beberapa fungsi layaknya kepala daerah definitif.

Pages