Studi Layanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) pada Masa Pandemi COVID-19: Seri Kabupaten Gowa
Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran
Penelitian Kebijakan
Based on the Country Program Action Plan between the Government of Indonesia and UNICEF, UNICEF agrees to co-operate with BaKTI, jointly with UNICEF Makassar office, provide support to the provincial government in identifying and addressing deficits in knowledge, training or capacity towards improving key challenges to policy implementation at the district and sub-district levels and showcasing smart practices and lessons learned.
| Attachment | Size |
|---|---|
 ToR KM Consultant for Program WASH-UNICEF-BaKTI 2022.pdf | 181.22 KB |
Buku ini diterbitkan Yayasan BaKTI atas dukungan UNICEF Indonesia
Penulis
Ghulanyudi WJ
Narasumber:
Tim Editor:
Tim BAZNAS Kabupaten Barru
Tim Pokja PKP Kabupaten Barru
Hamsah Sinring
Ita Ibnu
Victoria Ngantung
Wahyu Handoyo
Wildan Setiabudi
Project Background and Description
The Institute for Development Impact is a woman-owned, global monitoring and evaluation firm, dedicated to advancing evidence-based decision-making for improved social impact programming.
Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusi (INKLUSI) bersama Yayasan BaKTI melanjutkan dukungan Australia untuk kesejahteraan Indonesia, yang membangun lebih lanjut kemajuan di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, inklusi sosial, serta penguatan masyarakat sipil. Dukungan ini termasuk pengalaman dan pembelajaran dalam pembangunan berbasis masyarakat, program masyarakat sipil, pemberdayaan perempuan, dan program pembangunan inklusif – melalui program yang baru berakhir, yaitu MAMPU dan Peduli. INKLUSI juga membangun lebih lanjut kerja OMS
| Attachment | Size |
|---|---|
| TOR Program Manager INKLUSI-BaKTI 2022.pdf | 273.51 KB |
| TOR Visual Communication Officer INKLUSI - BaKTI 2022.pdf | 273.16 KB |
| TOR Program & Media Publication Officer INKLUSI-BaKTI 2022.pdf | 275.99 KB |
Nur Wahidah, SE, MM
Fungsional Perencana Muda Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
Interpretasi dan pemaknaan atas ajaran agama dalam konteks tertentu dapat memberikan kontribusi bagi berlangsungnya tradisi perkawinan anak, konstruksi sosial akan posisi anak perempuan telah menjadi bagian dari sebuah mata rantai yang dapat berujung pada pernikahan anak.
Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pernikahan anak merupakan suatu kerja keras yang harus dimulai dari akarnya, ketidakadilan gender yang sudah diemban oleh perempuan sejak ia dilahirkan.
Oleh S. Budi Santoso
Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemeritah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada, dengan menjalin pola-pola kemitraan antara pemerintah daerah dan pihak swasta guna penciptaan lapangan kerja, serta dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan (Ananda & Susilowati, 2017).
Studi Layanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) pada Masa Pandemi COVID-19: Seri Kabupaten Gowa
Nurmala Selly Saputri, Rika Kumala Dewi, Maudita Dwi Anbarani, Nina Toyamah
Anak, Remaja & Pemuda, Kesehatan
Sulawesi Selatan
Briefs, December, 2021, Final
Irigasi merupakan sarana utama dalam menunjang produktifitas pertanian. Ketersediaan kecukupan air irigasi merupakan faktor kunci yang menentukan tingkat produktivitas hasil pertanian dan kesejahtetaan petani, yang terkadang menimbulkan konflik di tingkat petani. Untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan irigasi di tingkat petani maka diperlukan pengelolaan irigasi yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi seluruh stakeholder yang terkait dengan pengelolaan irigasi.
Irigasi merupakan komponen penting dalam menunjang pembangunan pertanian di Indonesia. Ketersediaan air irigasi yang cukup merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat produktivitas hasil pertanian. Di Indonesia, kebutuhan penggunaan air untuk irigasi paling besar dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi air lainnya. Kebutuhan air irigasi diperkirakan sekitar 80% dari total konsumsi air. Kebijakan Pengelolaan Irigasi telah dibagi berdasarkan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.