BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Dokumen/Ebook/Report

Laporan Tahunan 2016 The SMERU Research Institute

DEWAN REDAKSI
Asep Suryahadi
Widjajanti Isdijoso
Syaikhu Usman
Nuning Akhmadi
Nina Toyamah

REDAKSI

Pengumpul Data
Ratri Indah Septiana
Felisita Lethe

Editor
Budhi Adrianto
Gunardi Handoko
Liza Hadiz

Desainer Grafis
Novita Maizir

Desainer Infografis
Stevanus Yulyanto
Ruhmaniyati
Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma
Nurmala Selly Saputri
Novita Maizir

Staf Distribusi
Heru Sutapa

Foto Sampul
Palmira Permata Bachtiar

Menilai Dampak Politik Bantuan Tunai Bersyarat

Beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, telah bereksperimen dengan bantuan tunai bersyarat (BTB) untuk rumah tangga miskin selama beberapa tahun terakhir. Sejak 2007, Indonesia telah menjalankan program percontohan BTB secara acak (PNPM Generasi) di 1.625 desa dengan mendistribusikan dana ke masyarakat alih-alih ke rumah tangga, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) mengalokasikan dana tersebut untuk berbagai proyek publik setelah mendapatkan masukan dari masyarakat.

Menjelaskan Heterogenitas Kemiskinan Daerah: Bukti Dari Indonesia Pada Era Desentralisasi

Penelitian ini menyajikan bukti dari Indonesia mengenai bagaimana periode pertumbuhan ekonomi negara ini akhir-akhir ini berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan pada tingkat daerah, dengan penekanan khusus pada peran desentralisasi. Sepanjang dekade terakhir, Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam penanggulangan kemiskinan, dari 23% penduduk pada 1999 menjadi kurang dari 12% pada 2013.

Ketimpangan Elite Capture dan Penargetan Program Perlindungan Sosial

Makalah ini menyelisik hubungan antara ketimpangan, elite capture, dan kinerja penargetan dua program perlindungan sosial terbesar di Indonesia, yakni Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kedua program itu berbeda dalam hal metode penargetan. Penargetan dalam program Raskin terdesentralisasi, sedangkan penargetan dalam BLT lebih terpusat. Dengan menggunakan data Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) 2009 dan Sensus Pendataan Potensi Desa (Podes) 2008, kami menemukan bahwa peningkatan rasio Gini tidak terkait secara signifikan dengan perubahan galat inklusi baik di dalam Raskin maupun BLT, yang menandakan adanya elite capture di kedua program ini. Namun, kenaikan sebesar 0,01 poin dalam rasio Gini yang memiliki kaitan dengan penurunan sebesar 0,55 persen dalam galat eksklusi BLT, meski elastisitasnya lebih kecil dalam program Raskin dengan hanya 0,50 persen, menyiratkan jumlah elite capture yang lebih besar dalam program BLT.

Penilaian Kebijakan Guru Untuk Meningkatkan Kualitas Guru dan Mengurangi Ketidakhadiran Guru

Untuk menghindari jebakan pendapatan menengah, Indonesia harus mulai menggeser perekonomiannya menuju produk-produk bernilai tinggi yang mengharuskan adanya angkatan kerja dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang makin bertambah. Ini berarti Indonesia harus mencurahkan upaya lebih serius untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikannya. Saat ini hanya 37% guru yang mempunyai kualifikasi mengajar sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Guru Tahun 2005, dan sekitar 15% guru mangkir mengajar pada setiap hari kerja di seluruh Indonesia.

Multilevel governance and land use in Chiapas and Yucatan

Multilevel governance arrangements face many challenges, not least sectorial cultures that promote (and perpetuate) particular visions of (and for) rural areas that are often incompatible. Different government ministries and commissions have different ‘ways of doing things’, rhythms and goals that do not always permit collaborations with other actors. As part of its Global Comparative Study on REDD+ (GCS-REDD+, http://www.cifor.org/gcs/), CIFOR initiated research on multilevel governance and REDD+ in Mexico in 2014 in a comparative project with four other

‘REDD+ countries’. This study looked critically at how landuse decisions are made and how these affect outcomes for diverse actors in two states in southern Mexico: Chiapas and Yucatan (see Map 1). It also examined the potential of new Low Emissions Development (LED) initiatives. In particular, it looked at questions of participation in decision-making processes and perceptions regarding the legitimacy and equity of these arrangements. The concept of multilevel governance is employed to analyze the degree of coordination between different levels and sectors for a common end. The study found many examples of efforts to improve multilevel governance around common problems, but also many obstacles and inertias that inhibited turning crosssector planning processes into practice.

Laporan Proses Philanthropy Learning Forum on SDGs SDGs Sebagai Tools Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kemitraan

“Apakah sudah pernah mendengar apa itu SDGS?” Ya, SDGs bukanlah barang asing, tapi ada fakta ketika melakukan roadshow di Banjarmasin, masih ada yang belum pernah mendengar apa itu SDGs. Itulah kenapa pada forum ini dibagikan kuesioner kepada seluruh peserta, dengan harapan semua dapat berpartisipasi mengisinya untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan hari ini dan bagaimana pengetahuan dan pemahaman tentang SDGs bagi yang berkecimpung di dunia sosial.

What should be included in the Green Climate Fund’s new Gender Policy and Action Plan?: Lessons from CIFOR’s research and analyses

 Authors: Ihalainen, M.; Sijapati Basnett, B.; Larson, A.M.; Duchelle, A.E.; Pham, T.T.; Djoudi, H.

 Topic: gender, climate change, policy

 Series: CIFOR Infobrief no. 179

 Pages: 8p

 Publisher: Bogor, Indonesia, Center for International Forestry Research (CIFOR)

 Publication Year: 2017

 DOI: 10.17528/cifor/006541

Pages