BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Dokumen/Ebook/Report

Human Development Report 2019

Human Development Report 2019

The 2019 Human Development Report is the latest in the series of global Human Development Reports published by the United Nations Development Programme (UNDP) since 1990 as independent, analytically and empirically
grounded discussions of major development issues, trends and policies.

 

PISA 2018

PISA is the OECD's Programme for International Student Assessment. PISA measures 15-year-olds’ ability to use their reading, mathematics and science knowledge and skills to meet real-life challenges

Masyarakat Sebagai Pusat Pelaksanaan Undang-Undang Desa

Undang-Undang Desa, yang dikeluarkan pada tahun 2015, telah membawa desentralisasi Indonesia hingga ke tingkat desa. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberdayakan 75 ribu desa di Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas mereka. Ini melibatkan transfer fiskal baru yang disebut Dana Desa yang ditransfer langsung ke desa dengan jumlah rata-rata 600 juta - 1,5 miliar rupiah per tahun, sehingga totalnya secara nasional mencapai 60 triliun rupiah per tahun.

Lima tahun sejak diberlakukan, dampak Dana Desa pada hasil pembangunan masih harus dilihat. Kemiskinan pedesaan tetap cukup tinggi meskipun ada beberapa peningkatan, dan disparitas kondisi dasar di desa masih menjadi masalah dengan lebih dari setengah (dari desa) dikategorikan miskin dan tertinggal.

Bagaimana Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan

Undang-Undang Desa, yang dikeluarkan pada tahun 2015, telah membawa desentralisasi Indonesia hingga ke tingkat desa. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberdayakan 75 ribu desa di Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas mereka. Ini melibatkan transfer fiskal baru yang disebut Dana Desa yang ditransfer langsung ke desa dengan jumlah rata-rata 600 juta - 1,5 miliar rupiah per tahun, sehingga totalnya secara nasional mencapai 60 triliun rupiah per tahun.

Lima tahun sejak diberlakukan, dampak Dana Desa pada hasil pembangunan masih harus dilihat. Kemiskinan pedesaan tetap cukup tinggi meskipun ada beberapa peningkatan, dan disparitas kondisi dasar di desa masih menjadi masalah dengan lebih dari setengah (dari desa) dikategorikan miskin dan tertinggal.

Dukungan Efektif Pemerintah Daerah bagi Desa

Undang-Undang Desa, yang dikeluarkan pada tahun 2015, telah membawa desentralisasi Indonesia hingga ke tingkat desa. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberdayakan 75 ribu desa di Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas mereka. Ini melibatkan transfer fiskal baru yang disebut Dana Desa yang ditransfer langsung ke desa dengan jumlah rata-rata 600 juta - 1,5 miliar rupiah per tahun, sehingga totalnya secara nasional mencapai 60 triliun rupiah per tahun.

Lima tahun sejak diberlakukan, dampak Dana Desa pada hasil pembangunan masih harus dilihat. Kemiskinan pedesaan tetap cukup tinggi meskipun ada beberapa peningkatan, dan disparitas kondisi dasar di desa masih menjadi masalah dengan lebih dari setengah (dari desa) dikategorikan miskin dan tertinggal.

Mewujudkan Infrastruktur Perdesaan yang Berkualitas dengan Dana Desa

Undang-Undang Desa, yang dikeluarkan pada tahun 2015, telah membawa desentralisasi Indonesia hingga ke tingkat desa. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberdayakan 75 ribu desa di Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas mereka. Ini melibatkan transfer fiskal baru yang disebut Dana Desa yang ditransfer langsung ke desa dengan jumlah rata-rata 600 juta - 1,5 miliar rupiah per tahun, sehingga totalnya secara nasional mencapai 60 triliun rupiah per tahun.

Lima tahun sejak diberlakukan, dampak Dana Desa pada hasil pembangunan masih harus dilihat. Kemiskinan pedesaan tetap cukup tinggi meskipun ada beberapa peningkatan, dan disparitas kondisi dasar di desa masih menjadi masalah dengan lebih dari setengah (dari desa) dikategorikan miskin dan tertinggal.

Pengelolaan, Pelaporan, dan Pengawasan Keuangan Desa

Undang-Undang Desa, yang dikeluarkan pada tahun 2015, telah membawa desentralisasi Indonesia hingga ke tingkat desa. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberdayakan 75 ribu desa di Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas mereka. Ini melibatkan transfer fiskal baru yang disebut Dana Desa yang ditransfer langsung ke desa dengan jumlah rata-rata 600 juta - 1,5 miliar rupiah per tahun, sehingga totalnya secara nasional mencapai 60 triliun rupiah per tahun.

Lima tahun sejak diberlakukan, dampak Dana Desa pada hasil pembangunan masih harus dilihat. Kemiskinan pedesaan tetap cukup tinggi meskipun ada beberapa peningkatan, dan disparitas kondisi dasar di desa masih menjadi masalah dengan lebih dari setengah (dari desa) dikategorikan miskin dan tertinggal.

How to Improve the Delivery of Village Law

Village Law, which was promulgated in 2015, has brought Indonesia’s decentralisation further to village level. It aims to empower 75 thousand villages across the Indonesian archipelago in improving the well-being of their communities. This involves a new fiscal transfer called Village Funds or Dana Desa that is being transferred directly to the village amounting averagely 600 million - 1.5 billion rupiah/year, making up a total of 60 trillion rupiah/year nationally.

Five years since its enactment, the impact of Village Funds on development outcomes remain to be seen. Rural poverty remains quite high despite some improvements, and disparity of basic conditions across the villages is still an issue with more than half (of the villages) is categorised as poor and lagged behind.

Putting Communities at the Center of Village Law Implementation

Village Law, which was promulgated in 2015, has brought Indonesia’s decentralisation further to village level. It aims to empower 75 thousand villages across the Indonesian archipelago in improving the well-being of their communities. This involves a new fiscal transfer called Village Funds or Dana Desa that is being transferred directly to the village amounting averagely 600 million - 1.5 billion rupiah/year, making up a total of 60 trillion rupiah/year nationally.

Five years since its enactment, the impact of Village Funds on development outcomes remain to be seen. Rural poverty remains quite high despite some improvements, and disparity of basic conditions across the villages is still an issue with more than half (of the villages) is categorised as poor and lagged behind.

Effective Local Government Support to Villages

Village Law, which was promulgated in 2015, has brought Indonesia’s decentralisation further to village level. It aims to empower 75 thousand villages across the Indonesian archipelago in improving the well-being of their communities. This involves a new fiscal transfer called Village Funds or Dana Desa that is being transferred directly to the village amounting averagely 600 million - 1.5 billion rupiah/year, making up a total of 60 trillion rupiah/year nationally.

Five years since its enactment, the impact of Village Funds on development outcomes remain to be seen. Rural poverty remains quite high despite some improvements, and disparity of basic conditions across the villages is still an issue with more than half (of the villages) is categorised as poor and lagged behind.

Pages