Beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, telah bereksperimen dengan bantuan tunai bersyarat (BTB) untuk rumah tangga miskin selama beberapa tahun terakhir. Sejak 2007, Indonesia telah menjalankan program percontohan BTB secara acak (PNPM Generasi) di 1.625 desa dengan mendistribusikan dana ke masyarakat alih-alih ke rumah tangga, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) mengalokasikan dana tersebut untuk berbagai proyek publik setelah mendapatkan masukan dari masyarakat.
Dalam makalah ini, kami mengeksplorasi hasil politis yang berkaitan dengan program ini, termasuk imbalan/balas jasa elektoral untuk para petahana, dan partisipasi politik. Dengan membandingkan wilayah yang menerima program ini dengan sebuah kelompok kontrol, kami memperkirakan dampak BTB pada perilaku politik dalam pemilu presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat 2009, dan kami juga menyelidiki dampaknya pada politik daerah. Kami menemukan bahwa program BTB meningkatkan pangsa suara untuk kandidat legislatif dari partai presiden petahana, meningkatkan kepuasan rumah tangga dengan layanan administratif pemerintah tingkat kabupaten, dan menurunkan persaingan antarkandidat presiden sebagaimana diukur dengan Indeks Herfindahl-Hirschman (IHH). Kami tidak menemukan bukti yang jelas untuk mendukung hipotesis bahwa program tersebut meningkatkan suara untuk presiden petahana, dan kami tidak menemukan bukti bahwa program ini meningkatkan partisipasi pemilih secara signifikan atau memengaruhi politik tingkat desa.
Attachment | Size |
---|---|
menilai dampak politik bantuan tunai bersyarat.pdf | 1.35 MB |