Undang-Undang Desa, yang dikeluarkan pada tahun 2015, telah membawa desentralisasi Indonesia hingga ke tingkat desa. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberdayakan 75 ribu desa di Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas mereka. Ini melibatkan transfer fiskal baru yang disebut Dana Desa yang ditransfer langsung ke desa dengan jumlah rata-rata 600 juta - 1,5 miliar rupiah per tahun, sehingga totalnya secara nasional mencapai 60 triliun rupiah per tahun.

Lima tahun sejak diberlakukan, dampak Dana Desa pada hasil pembangunan masih harus dilihat. Kemiskinan pedesaan tetap cukup tinggi meskipun ada beberapa peningkatan, dan disparitas kondisi dasar di desa masih menjadi masalah dengan lebih dari setengah (dari desa) dikategorikan miskin dan tertinggal.

Undang-Undang Desa, yang dikeluarkan pada tahun 2015, telah membawa desentralisasi Indonesia hingga ke tingkat desa. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberdayakan 75 ribu desa di Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas mereka. Ini melibatkan transfer fiskal baru yang disebut Dana Desa yang ditransfer langsung ke desa dengan jumlah rata-rata 600 juta - 1,5 miliar rupiah per tahun, sehingga totalnya secara nasional mencapai 60 triliun rupiah per tahun.

Lima tahun sejak diberlakukan, dampak Dana Desa pada hasil pembangunan masih harus dilihat. Kemiskinan pedesaan tetap cukup tinggi meskipun ada beberapa peningkatan, dan disparitas kondisi dasar di desa masih menjadi masalah dengan lebih dari setengah (dari desa) dikategorikan miskin dan tertinggal.

Village Law, which was promulgated in 2015, has brought Indonesia’s decentralisation further to village level. It aims to empower 75 thousand villages across the Indonesian archipelago in improving the well-being of their communities. This involves a new fiscal transfer called Village Funds or Dana Desa that is being transferred directly to the village amounting averagely 600 million - 1.5 billion rupiah/year, making up a total of 60 trillion rupiah/year nationally.

Five years since its enactment, the impact of Village Funds on development outcomes remain to be seen. Rural poverty remains quite high despite some improvements, and disparity of basic conditions across the villages is still an issue with more than half (of the villages) is categorised as poor and lagged behind.

Village Law, which was promulgated in 2015, has brought Indonesia’s decentralisation further to village level. It aims to empower 75 thousand villages across the Indonesian archipelago in improving the well-being of their communities. This involves a new fiscal transfer called Village Funds or Dana Desa that is being transferred directly to the village amounting averagely 600 million - 1.5 billion rupiah/year, making up a total of 60 trillion rupiah/year nationally.

Five years since its enactment, the impact of Village Funds on development outcomes remain to be seen. Rural poverty remains quite high despite some improvements, and disparity of basic conditions across the villages is still an issue with more than half (of the villages) is categorised as poor and lagged behind.