BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Nasional

AgFor Berbagi Pengetahuan pada Ratusan Pengunjung FKTI

Submitted by AgFor Sulawesi on Fri, 27/11/2015 - 14:20

Partisipasi AgFor dalam Festival Forum Kawasan Timur Indonesia (FKTI) VII di Makassar menarik minat ratusan peserta acara.  Ratusan pengunjung silih berganti menggali informasi lebih dalam mengenai agroforestri dan kegiatan AgFor. Pengunjung booth AgFor bervariasi mulai dari mahasiswa, penggiat organisasi nirlaba, para petani dari berbagai provinsi di bagian Timur Indonesia, ibu-ibu dharma wanita, sampai salah satu motivator terkenal Indonesia, Andi F. Noya dan perwakilan pemerintah setempat dari berbagai level – tingkat desa sampai provinsi.

Related-Area: 
Nasional
Topik: 
AgFor Sulawesi
Forum KTI
Makassar
Sulawesi Selatan

Aktifitas Green Knowledge (GK) Pasca launching

Submitted by admin on Fri, 30/10/2015 - 10:34

Setelah secara resmi di di-launching oleh Gubernur NTB pada tanggal 21 September 2015 kegiatan Green Knowledge akan dilanjutkan dengan pertemuan koordinasi pada tanggal 22-23 September 2015, selanjutnya 7 grantee (penerima hibah) Green Knowledge MCA-I akan melakukan assesment untuk persiapan pelaksanaan kegiatan dalam 4 bulan ke depan. Masing-masing diharapkan untuk bisa memanfaatkan waktu 4 bulan ke depan dalam mempersiapkan dan menyusun perencanaan kegiatan secara matang.

Menteri Yohana: Indonesia Darurat Kekerasan terhadap Anak

Submitted by itaibnu on Fri, 09/10/2015 - 11:20

Menteri Yohana: Indonesia Darurat Kekerasan terhadap Anak
Kamis, 8 Oktober 2015 | 18:24 WIB
KOMPAS.com/ Karnia Septia

MATARAM, KOMPAS.com — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengatakan, Indonesia dalam kondisi darurat kekerasan anak. Hal ini disampaikan terkait kasus pembunuhan PNF (9), mayat bocah perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam kardus.

Teknologi untuk Lindungi Wisatawan

Submitted by itaibnu on Fri, 09/10/2015 - 11:10

PARIWISATA
Teknologi untuk Lindungi Wisatawan
Ikon konten premium Cetak | 8 Oktober 2015 Ikon jumlah hit 125 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Adanya keluhan soal pemerasan dan kecurangan yang dihadapi turis mancanegara, Kementerian Pariwisata akan mengusulkan penggunaan sistem teknologi dalam semua hal yang terkait dengan pariwisata. Penerapan ini akan meliputi penggunaan visa dan juga paspor elektronik.

Lemah, Ekonomi Berbasis Lingkungan

Submitted by itaibnu on Fri, 09/10/2015 - 11:09

LINGKUNGAN
Lemah, Ekonomi Berbasis Lingkungan
Ikon konten premium Cetak | 8 Oktober 2015 Ikon jumlah hit 55 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan pelaku usaha dinilai masih lemah mengimplementasikan ekonomi berbasis lingkungan atau konservasi berkelanjutan. Hal itu terjadi karena peta jalan dan perencanaan penganggaran ekonomi berbasis lingkungan hidup masih belum diterapkan.

Kadin Siap Membangun 1.000 Kapal Ikan

Submitted by itaibnu on Fri, 09/10/2015 - 11:07

KELAUTAN
Kadin Siap Membangun 1.000 Kapal Ikan
 9 Oktober 2015

JAKARTA, KOMPAS — Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengklaim siap membangun 500 unit hingga 1.000 unit kapal ikan berukuran 200 gros ton. Pembangunan kapal itu bertujuan memperkuat industri perikanan tangkap.

Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Maritim dan Perikanan Yugi Prayanto, di Jakarta, seusai Forum Bisnis "One Year on The Road to a Global Maritime Fulcrum", di Jakarta, Kamis (8/10).

Toilet Bandara Menjadi Citra

Submitted by itaibnu on Fri, 09/10/2015 - 11:05

Toilet Bandara Menjadi Citra
9 Oktober 2015

JAKARTA, KOMPAS — Kesehatan dan kebersihan toilet di bandar udara memegang peranan penting. Selain menciptakan citra positif destinasi, hal itu juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia.

Kebijakan Pendewasaan Usia Pernikahan di Daerah Lebih Progresif

Submitted by itaibnu on Fri, 09/10/2015 - 11:03

Kebijakan Pendewasaan Usia Pernikahan di Daerah Lebih Progresif
ADHITYA RAMADHAN
Siang | 8 Oktober 2015 16:22 WIB Ikon jumlah hit 545 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan pemerintah provinsi, kabupaten, bahkan desa di sejumlah daerah dalam hal pendewasaan usia pernikahan dinilai jauh lebih progresif dibandingkan dengan pemerintah pusat. Pemerintah perlu mendengarkan lebih banyak masukan yang benar terkait perkawinan usia dini sebelum memutuskan kebijakan.
Handining

Pages