RPWI Daerah Propinsi Papua Barat merupakan pedoman umum bagi aparat pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat , organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan tokoh masyarakat serta seluruh lapisan masyarakat di Propinsi Papua Barat dalam melaksanakan pembangunan daerah dan investasi, mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2026.
Kedudukan RPWI Daerah Propinsi Papua Barat adalah sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah berbasis kewilayahan yang merupakan penjabaran dari kehendak masyarakat Propinsi Papua Barat, dengan tetap memperhatikan arah RPJP Propinsi Papua Barat dan Nasional. Untuk menjamin keterkaitan perencanaan, RPWI Propinsi Papua Barat berbasis pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah yang merupakan acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektoral maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis dan berkelanjutan.