BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Nusa Tenggara Barat

Alat Bantu Pemberdayaan Masyarakat Bidang KIA (Toolkit: Community Empowerment in MNH)

Judul: Alat Bantu Pemberdayaan Masyarakat Bidang KIA
Title: Toolkit: Community Empowerment in MNH

Terbitan: GTZ (sekarang GIZ)
Issued by: GTZ (now GIZ)

Tahun: 2010
Year of Issue: 2010

Bahasa: Indonesia dan English (dalam file terpisah)
Language: Indonesia and English (separated file)

Alat bantu (toolkit) ini disebut “Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Siaga”. Jadi, alat bantu ini berisikan Konsep Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan kaitannya dengan Konsep Nasional Desa Siaga dari Departemen Kesehatan RI. Alat bantu ini juga menjabarkan proses implementasi Konsep Pemberdayaan Masyarakat bidang KIA dan setiap proses dilengkapi dengan pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta manual pelatihan. Jadi, bagi siapapun yang berminat untuk mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat khususnya memfasilitasi masyarakat dalam membangun system kesiagaannya sendiri terkait KIA, alat bantu ini dapat diikuti secara komprehensif. Bagi yang mencari bahan atau materi untuk kegiatan tertentu seperti advokasi ke pengambil kebijakan atau untuk meningkatkan kesadaran diantara tenaga kesehatan dalam menjalankan peran mereka, bagian dari alat bantu ini, seperti video, bisa digunakan. Selanjutnya, manual pelatihan tentang keluarga berencana juga bisa digunakan secara terpisah dari paket alat bantu pemberdayaan masyarakat bidang KIA ini.

This toolkit is called “Community empowerment in MNH towards the Alert Village (Desa Siaga)”. Thus, it consists of the concept of community empowerment in MNH, the concepts of an alert system in MNH and links to the national concept of the Alert Village of Ministry of Health.
The toolkit also describes a process of implementing the concept of community empowerment in MNH and each step of the process is equipped with guidelines and training manuals in the implementation process. Thus, for those who are interested to implement community empowerment especially facilitating communities in establishing their own alert system in MNH, this toolkit can be followed comprehensively. For those looking for materials for single activities such as advocacy to decision makers or for raising awareness amongst health personnel in performing their roles parts of the toolkit such as the video can be used. In addition, the manual training for family planning can also be used eparately from the package of the community empowerment in MNH.

Kajian Sistem Pembelajaran Klinik Pendidikan Keperawatan dan Kebidanan di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT)

Judul: Kajian Sistem Pembelajaran Klinik Pendidikan Keperawatan dan Kebidanan di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT)
Title: Assessment of the Clinical Teaching Systems of the Nursing and Midwifery Education in Nusa Tenggara Barat (NTB) and Nusa Tenggara Timur (NTT)

Terbitan: GTZ (sekarang GIZ)
Issued by: GTZ (now GIZ)

Bahasa: Inggris dan Indonesia
Language: English and Indonesian

Kajian sistim pendidikan keperawatan dan kebidanan di Poltekkes di Propinsi NTT dan NTB telah dilakukan pada tahun 2008, didanai oleh GTZ, EPOS HRD dan AIPMNH. Kajian ini dilakukan melalui serangkaian konsultasi dengan Dinas Kesehatan Propinsi, Poltekkes dan juga Pusdiknakes. Kajian dilaksanakan oleh STIK St. Carolus yang didukung oleh seorang konsultan internasional. Hasil kajian telah dipresentasikan secara luas di hadapan para Pemangku Kepentingan dan Pengambil Keputusan di tingkat propinsi dan pusat.

A study of nursing and midwifery educational systems in Poltekkes in NTT and NTB was undertaken in 2008 jointly funded by GTZ, EPOS HRD and AIPMNH. This study was undertaken in consultation with the two PHOs, both Poltekkes as well as PUSDINAKES centre in the BPPSDMK. The study was conducted by STIK St. Carolus (Sint Carolus School of Health Sciences) with support from an international consultant. The results of the study were presented to a wide audience of stakeholders and decision makers in both provinces and at central level.

Pages