BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Nasional

Tahun 2019, Layanan Air Bersih 100 Persen

Submitted by itaibnu on Fri, 16/05/2014 - 11:42

Infrastruktur
Tahun 2019, Layanan Air Bersih 100 Persen

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah bertekad pada tahun 2019 layanan air bersih dan sanitasi sudah mencakup 100 persen masyarakat Indonesia. Saat ini, layanan air bersih baru mencapai 67 persen, dan sanitasi baru 59 persen. Untuk menjangkau itu, pemerintah membutuhkan anggaran untuk layanan bersih sebesar Rp 274,8 triliun dan sanitasi sebesar Rp 385,3 triliun.

Lima Provinsi Belum Bebas Malaria

Submitted by itaibnu on Fri, 16/05/2014 - 11:32

Penyakit Tropis
Lima Provinsi Belum Bebas Malaria

AMBON, KOMPAS — Pemerintah menargetkan, seluruh wilayah di Indonesia bebas malaria pada 2030. Hingga kini tidak ada kabupaten dan kota di lima provinsi, yakni Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur, yang dinyatakan bebas dari malaria.

Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan hal itu pada peringatan Hari Kesehatan Sedunia (HKS) bertema ”Waspadai Nyamuk, Lindungi Diri Kita”, di Ambon, Maluku, Senin (12/5). Pada kesempatan sama juga digelar peringatan Hari Malaria Sedunia (HMS).

Pariwisata Islam Prospektif

Submitted by itaibnu on Fri, 16/05/2014 - 11:31

Turisme
Pariwisata Islam Prospektif

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan internasional turisme Islam pertama yang digelar pada 2-3 Juni 2014, di Jakarta. Pertemuan yang dihadiri 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ini akan membahas prospek dan tantangan pariwisata Islam pada masa depan, yang tidak sekadar menyangkut urusan halal dan haram.

Indonesia Berpeluang Memperluas Wilayah

Submitted by itaibnu on Mon, 12/05/2014 - 15:29

KELAUTAN DAN PESISIR
Indonesia Berpeluang Memperluas Wilayah

JAKARTA, KOMPAS — Formasi Indonesia sebagai negara kepulauan berbatasan dengan laut bebas di Samudra Hindia dan Pasifik membuka potensi perluasan kedaulatan wilayah perairan laut. Kini, kajian kemungkinan memperluas wilayah laut berdasarkan konvensi hukum laut internasional itu sedang dijajaki di Indonesia Timur.

Agenda Otonomi Presiden RI

Submitted by itaibnu on Mon, 12/05/2014 - 15:01

Agenda Otonomi Presiden RI

Oleh: Irfan Ridwan Maksum 
Dalam tahun 2014 ini bangsa Indonesia segera mempunyai presiden baru untuk periode 2014-2019. Siapa pun presidennya, kebijakan otonomi merupakan instrumen reformasi administrasi pemerintahannya agar mampu mewujudkan platformnya dengan baik.

Pemerintah Dukung Kemudahan Investasi

Submitted by itaibnu on Mon, 12/05/2014 - 09:50

Swedia Danai Infrastruktur
Pemerintah Dukung Kemudahan Investasi

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia dan Swedia menjalin kemitraan yang diprioritaskan pada bidang infrastruktur. Pemerintah Swedia berkomitmen menaikkan pendanaan pada proyek infrastruktur di Indonesia hingga 80 miliar dollar AS sampai dengan tahun 2025.

Demokrasi Tanpa Sekat ala Kang Yoto

Submitted by itaibnu on Mon, 12/05/2014 - 09:46

Pemerintahan Terbuka
Demokrasi Tanpa Sekat ala Kang Yoto

Tiga tahun lalu, Indonesia bersama tujuh negara menginisiasi Kemitraan untuk Pemerintahan Terbuka (OGP), gerakan global untuk mendorong pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap warganya. Dari hanya delapan negara, gerakan ini meluas hingga beranggotakan 64 negara.

Pages