Peran masyarakat sipil dalam proses penganggaran merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam mewujudkan kedaulatan rakyat atas anggaran. Sejak Pemberlakuan Otonomi daerah yang diikuti desentralisasi pengelolaan fiskal, mulai tumbuh kesadaran dan gerakan yang dilakukan masyarakat sipil untuk turut mendorong perubahan wajah APBD yang lebih pro terhadap rakyat. Dalam perspektif kajian Islam Kemiskinan harus dikikis, Oleh karena itu, sebagai negara dengan penduduk mayoritas islam, fungsi lembaga dan organisasi massa islam memiliki modal politik yang besar dalam mendorong perubahan sosial politik bangsa. Salah satu contoh adalah pengalaman beberapa ormas islam berbasis NU dan Muhammadiyah di Nusa tenggara Barat (NTB), Keberadaan lembaga tersebut cukup memberikan dampak yang berarti bagi perubahan wajah APBD di NTB. Namun, kultur dakwah yang belum secara massif mendekatkan kajian islam dengan hal yang berbau « Anggaran » menjadikan warga berpandangan bahwa anggaran merupakan produk kebijakan yang sulit dipahami dan merupakan dominan pemerintah. Padahal anggaran merupakan muara dari kebijakan publik dan perencanaan sebagai alat untuk mengidentifikasi seberapa besar keberpihakan negara kepada rakyatnya. Modul ini mencakup siklus pengelolaan anggaran, pemahaman mengenai prosedur, cara menganalisis dan melakukan advokasi dari hasil analisis yang telah dilakukan. Selain itu kekhususan modul ini dengan pendekatan ormas islam tercermin dalam bagian filosofi islam dan anggaran pro rakyat miskin, serta strategi ormas Islam dalam melakukan advokasi anggaran.