Diskriminasi terhadap perempuan merupakan faktor yang selama ini membuat perempuan terpuruk dengan berbagai masalah yang terpelihara. Penghapusan diskriminasi menjadi suatu keniscayaan, karena kehidupan yang berkeadilan untuk perempuan dan laki-laki bisa dicapai tanpa diskriminasi. Diskriminasi berbasis gender akan terus terpelihara jika tidak ada upaya untuk menghapuskannya. Apalagi banyak pihak mendapatkan keuntungan dari terpeliharannya diskriminasi tersebut.

Memperkuat perempuan adalah salah satu jalan untuk penghapusan diskriminasi menuju kesetaraan dan keadilan. Kebutuhan dan kepentingan perempuan harus diperjuangkan sendiri oleh perempuan di berbagai lembaga yang membuat kebijakan. Banyak hal yang luput, bahkan tidak dianggap oleh para pembuat kebijakan yang berjenis kelamin laki-laki, padahal merupakan hal penting dan strategis bagi perempuan. Karena itu, perempuan harus mengambil posisi-posisi penting untuk memengaruhi kebijakan yang selama ini meminggirkan perempuan dan anak.
Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) Yayasan BaKTI pada tahap pertama (2013-2015) bertujuan menguatkan anggota parlemen perempuan (APP) dan konstituen untuk berkontribusi pada perubahan kebijakan yang pro poor dan responsif gender. Namun untuk mengubah kebijakan, APP harus bekerjasama dengan anggota parlemen laki-laki (APL), karena jumlah APP yang terbatas dan sejumlah instrumen di parlemen yang tidak menguntungkan APP, terutama Tatib (Tata tertib) di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).