BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Eliminasi Penuh pada 2019

Submitted by itaibnu on Mon, 01/02/2016 - 11:42

 KUSTA
Eliminasi Penuh pada 2019
Ikon konten premium Cetak | 30 Januari 2016 Ikon jumlah hit 23 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 13 provinsi di Indonesia memiliki beban penyakit kusta tinggi karena belum berstatus eliminasi kusta. Padahal, pemerintah menargetkan semua provinsi berstatus eliminasi kusta pada 2019 atau empat tahun lagi.

Tetap Optimistis Hadapi Tantangan di Pelosok

Submitted by itaibnu on Mon, 01/02/2016 - 11:41

FESTIVAL PENDIDIKAN
Tetap Optimistis Hadapi Tantangan di Pelosok
Ikon konten premium Cetak | 30 Januari 2016 Ikon jumlah hit 24 dibaca Ikon komentar 0 komentar

AMBON, KOMPAS — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan meminta semua pihak tak pesimistis menghadapi tantangan pendidikan di daerah terpencil. Ia berharap ada kesadaran bersama bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Hal tersebut pernah ia lakukan sebelum masuk pemerintahan.

Otonomi Daerah Hambat Penanganan

Submitted by itaibnu on Mon, 01/02/2016 - 11:41

ANGKA KEMATIAN IBU
Otonomi Daerah Hambat Penanganan
Ikon konten premium Cetak | 30 Januari 2016 Ikon jumlah hit 53 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Penerapan otonomi daerah bisa menghambat upaya menurunkan angka kematian ibu di sejumlah daerah. Itu terjadi jika kepentingan politik sesaat mendominasi dalam pencapaian target pembangunan. Karena itu, pemerintah pusat perlu mengawal program nasional dijalankan berkelanjutan di daerah.

Empat Dokumen Perlindungan Perempuan dan Anak Diluncurkan

Submitted by itaibnu on Thu, 28/01/2016 - 10:18

Empat Dokumen Perlindungan Perempuan dan Anak Diluncurkan
Laraswati Ariadne Anwar
Siang | 27 Januari 2016 15:12 WIB Ikon jumlah hit 241 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 19 kementerian dan lembaga meluncurkan empat dokumen terkait perlindungan perempuan dan anak. Harapannya, keberadaan keempat dokumen tersebut bisa memperkuat perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak dengan metode konkret yang bisa langsung diterapkan di lapangan.
toto s

Pengendalian Pengelolaan Dihapus

Submitted by itaibnu on Thu, 28/01/2016 - 10:17

RUU KEBUDAYAAN
Pengendalian Pengelolaan Dihapus
Ikon konten premium Cetak | 28 Januari 2016 Ikon jumlah hit 17 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Masalah pengendalian pengelolaan kebudayaan oleh pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang Kebudayaan menjadi salah satu materi yang dikritik keras kalangan akademisi dan pegiat kebudayaan. Dalam pembahasannya oleh pemerintah, ketentuan pengendalian pengelolaan kebudayaan ini dihapus.

Kaya Biodiversitas, ASEAN Rentan Perdagangan Ilegal

Submitted by itaibnu on Thu, 28/01/2016 - 10:13

TUMBUHAN-SATWA LIAR
Kaya Biodiversitas, ASEAN Rentan Perdagangan Ilegal
Ikon konten premium Cetak | 28 Januari 2016 Ikon jumlah hit 37 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Kerja sama penegak hukum lintas negara Asia Tenggara dinilai strategis untuk mencegah dan menangani kasus perdagangan satwa liar lintas negara. Perdagangan itu diduga dilakukan jaringan antarnegara terkait mafia obat terlarang, senjata, perdagangan manusia, dan pencucian uang.

RUU PPHMA Tidak Masuk Prolegnas 2016

Submitted by itaibnu on Thu, 28/01/2016 - 10:09

Masyarakat Adat Terpinggirkan
RUU PPHMA Tidak Masuk Prolegnas 2016
Ikon konten premium Cetak | 28 Januari 2016 Ikon jumlah hit 46 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Tidak diakomodasinya Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat atau RUU PPHMA dalam Prolegnas 2016 ?membuat masyarakat adat termarjinalkan. Akibatnya, 70 juta warga masyarakat adat terancam kehilangan tanah dan sumber daya alam.

Peraturan Khusus di KEK Perlu Berimbang

Submitted by itaibnu on Thu, 28/01/2016 - 10:03

KETENAGAKERJAAN
Peraturan Khusus di KEK Perlu Berimbang
Ikon konten premium Cetak | 28 Januari 2016 Ikon jumlah hit 16 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Serikat pekerja mendorong pemerintah untuk melibatkan pemangku kepentingan ketenagakerjaan dalam penyusunan rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan di Kawasan Ekonomi Khusus. Pelibatan itu bertujuan agar substansi permenaker tidak mengabaikan pengawasan hubungan industrial.

Pages