Artikel/Opini
Lapangan Kerja dan Pertumbuhan
Oleh: Gustav F Papanek
Pendapat Ahmad Erani Yustika (Kompas, 21/3/2014) sebenarnya mendukung dan memperluas argumen kami pada tingkat yang mendasar: kunci untuk perbaikan kesejahteraan sebagian besar masyarakat Indonesia adalah penciptaan lapangan kerja bermutu.
Tetapi, estimasi kami, bersama beberapa peneliti Indonesia, mengenai jumlah pekerjaan yang dibutuhkan tidak setinggi perkiraan Profesor Yustika yang mengatakan bahwa ”Kita butuh sekurangnya 70 juta lapangan kerja yang bermutu (untuk memindahkan pekerja sektor informal, penganggur, dan kelompok miskin).”
Dengan angkatan kerja pada 2013 yang berjumlah 118 juta, penciptaan 70 juta lapangan kerja baru yang bermutu adalah target yang ambisius. Pada 2013 sudah ada 45 juta lapangan pekerjaan formal di bidang manufaktur, konstruksi, dan sebagainya (M Purnagunawan, 2013). Lapangan pekerjaan di bidang-bidang tersebut tentu saja dapat dianggap sebagai pekerjaan bermutu.
Beberapa pekerjaan yang tergolong informal juga pada umumnya dapat dianggap bermutu, antara lain ahli komputer, pelukis ternama, dan konsultan mandiri. Mereka semua termasuk kegiatan ekonomi informal.
Memindahkan 70 juta pekerja sisanya... read more..
Presentasi gender stereotyping oleh Women's UN Report Network - WUNRN oleh UN Commission on the Status of Women pada maret 2014 di New York, - Wrongful gender stereotyping is a pervasive human rights violation. As this report shows, it is a frequent cause of discrimination against women and a contributing factor in violations of rights ranging from the right to an adequate standard of living through to the freedom from gender-based violence...... Moreover, there is surprisingly limited awareness of the full extent and breath of international human rights obligations related to stereotypes and stereotyping, with much of the focus to date limited only to the obligations enumerated in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). This is in spite of the fact that it is not the only international human rights treaty to impose obligations related to stereotypes and stereotyping......
Akhir November 2013 lalu, Yayasan BaKTI yang menaungi Program "Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan" atau disingkat MAMPU melaksanakan training of Trainer untuk Advokasi dan Legal Drafting yang dihadiri oleh 28 peserta dari Yayasan BaKTI, Mitra MAMPU Daerah,
Acara yang dilaksanakan selama dua hari di Hotel Aston Makassar ini bertujuan untuk memperkenalkan mengenai Advokasi dan Legal Drafting sebagai salah satu cara peningkatan kapasitas Mitra MAMPU.
Pada hari pertama, 2 materi yang dibawakan adalah, strategi mempengaruhi kebijakan dan memperjuangkan anggaran responsive gender oleh Erna Ratna Ningsih yang saat ini menjabat di Asosiasi LBH Apik Indonesia, dan penyusunan naskah akademik pertauran perundang-undangan oleh Professor Achmad Ruslan yang ditutup dengan diskusi kelompok untuk untuk 5 isu utama MAMPU
dilanjutkan di hari kedua dimulai dengan pembahasan hasil diskusi kelompok yang kemudian dilanjutkan dengan azas pembentukan perundang-undangan.
Tujuan utama dari TOT ini adalah Mitra MAMPU lebih mengerti mengenai aspek legal yang berhubungan dengan pekerjaannya di LSM dan diharapkan juga dapat membantu mendiseminasi pengetahuan dan ilmu yang mereka... read more..
Rabu, 26 Maret 2014 , 10:04:00Menyusuri Kepingan Sejarah Perang Dunia II di Indonesia Timur (1)MacArthur Sukses Ubah Morotai jadi Pulau Sibuk
Perang Dunia II (1939â€1945) tak bisa dilepaskan dari pulau-pulau Indonesia yang berada di bibir Samudra Pasifik. Morotai dan Biak menjadi saksi bisu bagaimana pertempuran hebat pernah terjadi di sana. Sayang, saksi sejarah itu kini hanya menyisakan cuilan-cuilan besi tua yang terabaikan.GUNAWAN SUTANTO, MorotaiAwal Maret 1942, Jenderal Douglas MacArthur bimbang saat mendapatkan perintah dari Presiden AS Franklin D. Roosevelt (FDR) agar dirinya dan pasukannya mundur dari Filipina dan menuju Australia. Presiden FDR melihat posisi Amerika sudah terdesak setelah Pearl Harbour dibom Jepang pada Desember 1941.Jenderal lulusan terbaik West TeÂxas Military Academy itu kemudian memanggil Mayjen Jonathan Wainwright di Pulau Corregidor, Filipina. Di depan Wainwright, MacArthur mengucap janji untuk kembali merebut Filipina. Dia berkata, “I came through and I shall return.â€Hanya beberapa bulan setelah mundur dari Filipina, MacArthur menepati janji itu. Dia merancang strategi jitu dengan... read more..
Akademi Komunitas Tak Bersinergi dengan BLK
Kerja Sama Dinilai Akan Lebih Efektif
JAKARTA, KOMPAS — Bukannya bersinergi dengan balai latihan kerja di tiap daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan justru mendirikan akademi komunitas. Akademi yang dikembangkan pada 2012 itu berkemiripan konsep.
Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hermawan Krisno Dipojono, Kamis (20/3), mengatakan, akademi komunitas beda dengan balai latihan kerja (BLK) karena ijazah peserta didiknya setara D-1 atau D-2. Peserta didik juga dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi jika dana memungkinkan.
Merujuk UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akademi komunitas berbasis kebutuhan daerah untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Akademi komunitas juga disesuaikan dengan potensi unggulan kabupaten/kota atau di daerah perbatasan.
Peraturan Mendikbud No 48/2013 juga menyebutkan, jika akademi komunitas didirikan kementerian atau pemerintah daerah, program studi yang ditawarkan harus sesuai kebutuhan/potensi daerah. Kenyataannya, akademi membuka jurusan serupa BLK atau pendidikan vokasi pada umumnya.
Informasi yang... read more..
Posted on 3 Maret 2014 by Matheos Messakh
Sumber: http://satutimor.com/2014/03/03/kesetaraan-gender-dalam-perspektif-ntt/
David A.N. Fina Manila/Philipina
Kedudukan perempuan dan laki-laki berbeda-beda dari satu kebudayaan ke kebudayaan yang lain. Bila hak waris (sering jatuh sama dengan hak untuk mengambil keputusan dalam suku, klan atau marga) suatu kelompok masyarakat dilanjutkan dari garis keturunan laki-laki (patrilinial) maka dalam konteks itu dan dalam hubungan dengan pengambilan keputusan, perempuan adakalanya berada dalam kedudukan yang lebih lemah. Begitu pula terjadi dengan laki-laki dalam kontek di mana pengambilan keputusan ada pada perempuan (matrilineal).
Demikian pula terjadi mobilitas keluar – masuk orang dari kelompok suku yang berlainan dengan pola pengambilan keputusan yang berbeda tidak saja membawa perubahan pada pola pikir yang lama, tetapi juga menyebabkan penciptaan klan baru dengan penerapan model pengembilan keputusan yang baru yang melibatkan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, kita temukan kolompok masyarakat yang dalam penerapan budayanya kita kategorikan sebagai semi- matriliniel atau semi – patriliniel[1].
Secara... read more..
Blue economy for marineresource developmentIndroyono Soesilo, Rome | Opinion | Thu, March 20 2014, 10:23 AM
Indonesia, in collaboration with the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), will soon start implementing the blue economy concept in East Lombok and Central Lombok regencies in the province of West Nusa Tenggara (NTB). An integrated, upstream and downstream development program covering tuna fisheries, aquaculture, marine tourism, salt industry, pearl industry, ecosystem services with eco-friendly sustainable energy and other infrastructure, including a capacity-building program, is being pushed forward to begin this year, and is scheduled to be completed by 2018, ready to be showcased to the world.
The Lombok Blue Economy Implementation Program is expected to create 77,700 new jobs and to generate income of Rp 1.3 trillion (US$114.88 million) per year.
As the world’s largest archipelagic nation, with more than 17,400 islands, 5.9 million square kilometers of territorial water and its exclusive economic zone and an 81,000-kilometer-long coastline, Indonesia has gained recognition as a strong promoter of the blue economy concept. At the Blue Economy... read more..
‘Otsus Plus’ for Papua:
What’s the point?
Cillian Nolan
A draft law for reworking Papua’s special autonomy contains potentially far-reaching proposals that need broader debate — within Papua, between Papua and Jakarta, and among the presidential candidates. Without it, the drafters risk delivering a bill that satisfies few and cannot be implemented.
The proposals now under review include efforts to increase the power of Papuan governors, strengthen Papuan control over politics and the economy; control incoming migration by non-Papuans; increase revenues; strengthen adat or customary institutions; improve education and health services; and end direct local elections.
The draft was produced largely by Papuans in Papua and for that reason deserves attention. But the drafters were a few dozen people close to the Papua and West Papua governors; there has been almost no public consultation on the substance and it has sparked protests from activists who feel that amending a failed law, whatever its contents, will not solve Papua’s problems.
If it is unpopular in Papua, it is also likely to face objections from some ministry officials now tasked with making the draft... read more..
By Armida Alisjahbana
Many developing countries, including those that have become middle-income countries, have concrete and successful development programs built upon workable, effective policies. Sharing their experiences and lessons learned with others is of tremendous benefit. We must use their best practices to address fellow developing countries’ concerns.
Plenty of examples already show that knowledge sharing is a crucial part of development cooperation. Indonesia’s own experience highlights the importance of developing a knowledge sharing mechanism to foster such exchanges. For example, the Program Keluarga Harapan (PKH, or Family Hope Program in English) is based on Brazil’s Bolsa Familia experience of conditional cash transfers to individual households. Learning best practices from other countries’ similar programs, adjusting them to the Indonesian context and further modification has helped create this “best-fit” social protection program, first started by the World Bank. The PKH pilot, covering around 500,000 households in 2007, has now been scaled up to become a national program funded by the national budget covering 3.2 million... read more..
Sekey artinya pengukuhan atau sesuatu yang dihargai untuk memberikan berkat dan rejeki. Di Gedung Sasana Krida, Kantor Gubernur Prov. Papua, Jayapura tanggal 12 Februari 2014, Tarian Sekey dimainkan sebagai pengantar diresmikannya peluncuran Program Gerakan Bangkit, Maju, Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua atau disingkat GerbangMas Hasrat Papua. Peluncuran program unggulan dari Provinsi Papua ini, ditandai dengan dipukulnya Tifa, gendang khas Papua oleh Wakil Gubernur Papua, Bapak Klemen Tinal disaksikan oleh seluruh institusi pemerintahan Provinsi Papua dan para undangan yang berasal dari mitra pembangunan internasional maupun lokal.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Papua berharap agar peluncuran program ini dapat didukung sepenuhnya oleh semua stakeholder pembangunan di Papua khususnya para mitra pembangunan yang selama ini sudah bekerjasama dengan baik di Papua. Ada pun yang hadir dalam acara ini adalah Pimpinan dan Perwakilan dari Lembaga donor, NGO internasional dan lokal serta Yayasan-yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Mereka ini yang disebut mitra pembangunan. Pengertian mitra pembangunan sendiri adalah institusi atau pun organisasi yang... read more..