Artikel/Opini
OTDA DAN UPAYA PEMBERANTASAN KEMISKINANPosted on May 5 2014 - 9:35am by Poskomalut
APRIL tahun ini, genaplah 18 tahun pelaksanaan otonomi daerah (Otda) di Indonesia. Sekitar Rp600 triliun dana pemerintah pusat telah digelontorkan ke daerah tiap tahunnya. Namun dana tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi persentase kemiskinan secara signifikan. Pemerintah mengakui bahwa selama ini tata kelola daerah masih buruk karena besarnya kepentingan politik.
Menurut Mendagri Gamawan Fauzi sering terjadinya bongkar pasang pejabat-pejabat teknis di daerah oleh kepala daerah sebagai salah satu dampak pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) yang penuh kepentingan politik. Akibatnya, pejabat teknis umumnya tidak profesional. Dampaknya, secara umum Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di banyak daerah mengalami kemunduran, terlihat dari tingkat kematian bayi di beberapa daerah terus mengalami kenaikan, masalah air minum dan sanitasi belum teratasi dengan baik. (Kontan.co.id, 26/4/2014)
Salah satu penyebab belum optimalnya kebijakan otonomi daerah adalah banyak kepala daerah yang belum bisa memahami mekanisme pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, terjadi banyak... read more..
Analisis potensi replikasi praktek baik Rumah Tunggu Persalinan di Papua
Latar belakang
Sebagai propinsi di ujung timur Indonesia, Papua masih bergelut dengan masalah kesehatan dan masalah sosial . Masih terjadi masalah kesehatan seperti angka kematian ibu melahirkan yang cukup tinggi, penyakit TB, dan penyakit malaria.
Dalam rangka mengurangi masalah di atas, KINERJA-USAID melakukan assessment terhadap praktek baik (good practices) yang pernah dilakukan di daerah lain atau yang pernah dilakukan di Papua sendiri, agar bisa dipakai mengatasi berbagai masalah di atas. Salah satu praktek baik (good practice) tersebut meliputi potensi implementasi rumah tunggu persalinan di Kabupaten Mimika.
Dinas Kesehatan Provinsi Papua sendiri mengidentifikasi tantangan yang dihadapi terkait dengan 12 persoalan yang masih perlu memperoleh penanganan serius yaitu: Harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, penyakit infeksi dan menular, gizi buruk, kunjungan bumil, pertolongan persalinan, yankes di kampung, puskesmas, pustu (dan polindes serta poskes), tenaga kesehatan (dokter, bidan dan perawat), dan standar pelayanan minimal.
Metodologi
Dalam rangka assessment di lapangan... read more..
Hari Bumi Dan Dampak Perubahan Iklim
Rabu, Apr 23 2014 Ditulis oleh amex
Oleh : Ferad Puturuhu, SP, M.Si, Dosen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Pattimura
Pernahkah kita mendengar dan memperingati Hari Bumi dan kapankah waktu lahirnya ? Mungkin bagi sebagian diantara masyarakat sudah mengetahui bahwa tanggal 22 April adalah Hari Bumi (Earth Day), hari yang sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan kita di bumi ini.
Pada tanggal 22 April tahun 1970 seorang Senator Amerika Serikat, Gaylord Nelson seorang yang peduli terhadap lingkungan, ia menggagas tanggal tersebut sebagai hari bumi, pada saat pidatonya di Seatlle Amerika Serikat tentang desakan untuk memasukkan isu-isu kontroversial yang terkait dengan Lingkungan Hidup.
Tahun 2014 sudah 44 tahun Hari Bumi diperingati, tapi pertanyaannya : Apakah sudah dalam usia kedewasaan itu masyarakat memaknai pentingnya Hari Bumi ini. Tema peringatan Hari Bumi 2014 adalah “Act for Climate Change”, itu berarti yang menjadi focus utama adalah Perubahan Iklim.
UNFCCC (United Nation Framework Convention on Climate Change) (2007) dan Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011,... read more..
Pertumbuhan Dua Digit
Oleh: Slamet Sutomo
BEBERAPA waktu yang lalu, Presiden Boston Institute for Developing Economies Profesor Gustav F Papanek menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpeluang tumbuh lebih baik, yaitu sekitar 10 persen, pada tahun-tahun mendatang dengan menekankan pada basis industri pengolahan padat karya.
Pernyataan tersebut perlu diantisipasi dengan sebaik-baiknya karena hal itu menyangkut negara yang kita cintai, Indonesia. Tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada para calon anggota legislatif dan eksekutif yang nanti terpilih.
Penulis ingin menanggapi pernyataan itu ditinjau dari sisi beban ekonomi Indonesia seandainya tumbuh sekitar 10 persen pa-da tahun-tahun mendatang, yakni periode pemerintahan baru lima tahun mendatang, 2014-2019. Guna mencapai rata-rata laju pertumbuhan ekonomi 10 persen per tahun, berarti skenario laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode itu diasumsikan, misalnya, 7 persen pada 2014, 8 persen pada 2015, 9 persen pada 2016, 10 persen pada 2017, 11 persen pada 2018, dan 12 persen pada 2019.Jangan eksploitasi SDA
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada 2013 tumbuh 5,78... read more..
“COMDEV” dan Undang -undang DesaPosted On 21 Apr 2014By : Redaksi
Oleh: Sidik Pramono Bergiat di Election and Governance Project
Maluku Utara merupakan salah satu provinsi yang mengandalkan pertambangan sebagai sektor andalan. Selain perusahaan pemegang kontrak karya (KK); data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral per Februari 2014, di Maluku Utara tercatat sebanyak 335 pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Bukan hanya dari bagi-hasil pendapatan yang disetor ke pusat ataupun beragam pungutan yang ditarik oleh daerah; yang bisa diharapkan dari perusahaan pertambangan adalah program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (community development). Program pengembangan masyarakat bukan sekadar untuk menjawab persoalan yang muncul saat ini, tapi terutama penting juga sebagai antisipasi atas potensi persoalan yang muncul di kemudian hari.Program pengembangan masyarakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan pertambangan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 95 huruf d menyatakan bahwa pemegang izin usaha pertambangan wajib melaksanakan pengembangan dan... read more..
Perempuan dan Langkah Afirmatif
Oleh: Lies Marcoes
SECARA normatif, tindakan khusus sementara (affirmative action) untuk menaikkan jumlah keterwakilan perempuan di ruang publik adalah niscaya.
Niscaya karena hanya dengan cara itu kepentingan perempuan yang dirundingkan dan diambil melalui keputusan-keputusan demokratis bisa disuarakan. Niscaya karena jika hanya ”dititipkan” kepada pihak lain (lelaki) kepentingan itu bisa bias (membelok) atau bahkan menguap. Langkah afirmatif dengan mengambil gagasan UNDP yang mensyaratkan 30 persen keterwakilan perempuan merupakan aksi paling moderat dari mandat konvensi CEDAW. Ini konvensi yang memastikan tak ada diskriminasi terhadap perempuan berbasis prasangka jender. Sejumlah besar negara yang ikut menandatangani konvensi ini memang menggunakan mekanisme kuota 30 persen untuk memastikan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga negara di mana sebuah keputusan digodok, dilahirkan, dan harus dilaksanakan.Berbagai kendala
Itu idealnya. Di tingkat praktis kita menghadapi berbagai kendala. Persoalan paling laten adalah karena ruang publik bukanlah ruang yang siap dan mengerti mengapa keterwakilan penting. Ini jelas karena sejak awal dunia... read more..
Lapangan Kerja dan Pertumbuhan
Oleh: Gustav F Papanek
Pendapat Ahmad Erani Yustika (Kompas, 21/3/2014) sebenarnya mendukung dan memperluas argumen kami pada tingkat yang mendasar: kunci untuk perbaikan kesejahteraan sebagian besar masyarakat Indonesia adalah penciptaan lapangan kerja bermutu.
Tetapi, estimasi kami, bersama beberapa peneliti Indonesia, mengenai jumlah pekerjaan yang dibutuhkan tidak setinggi perkiraan Profesor Yustika yang mengatakan bahwa ”Kita butuh sekurangnya 70 juta lapangan kerja yang bermutu (untuk memindahkan pekerja sektor informal, penganggur, dan kelompok miskin).”
Dengan angkatan kerja pada 2013 yang berjumlah 118 juta, penciptaan 70 juta lapangan kerja baru yang bermutu adalah target yang ambisius. Pada 2013 sudah ada 45 juta lapangan pekerjaan formal di bidang manufaktur, konstruksi, dan sebagainya (M Purnagunawan, 2013). Lapangan pekerjaan di bidang-bidang tersebut tentu saja dapat dianggap sebagai pekerjaan bermutu.
Beberapa pekerjaan yang tergolong informal juga pada umumnya dapat dianggap bermutu, antara lain ahli komputer, pelukis ternama, dan konsultan mandiri. Mereka semua termasuk kegiatan ekonomi informal.
Memindahkan 70 juta pekerja sisanya... read more..
Presentasi gender stereotyping oleh Women's UN Report Network - WUNRN oleh UN Commission on the Status of Women pada maret 2014 di New York, - Wrongful gender stereotyping is a pervasive human rights violation. As this report shows, it is a frequent cause of discrimination against women and a contributing factor in violations of rights ranging from the right to an adequate standard of living through to the freedom from gender-based violence...... Moreover, there is surprisingly limited awareness of the full extent and breath of international human rights obligations related to stereotypes and stereotyping, with much of the focus to date limited only to the obligations enumerated in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). This is in spite of the fact that it is not the only international human rights treaty to impose obligations related to stereotypes and stereotyping......
Akhir November 2013 lalu, Yayasan BaKTI yang menaungi Program "Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan" atau disingkat MAMPU melaksanakan training of Trainer untuk Advokasi dan Legal Drafting yang dihadiri oleh 28 peserta dari Yayasan BaKTI, Mitra MAMPU Daerah,
Acara yang dilaksanakan selama dua hari di Hotel Aston Makassar ini bertujuan untuk memperkenalkan mengenai Advokasi dan Legal Drafting sebagai salah satu cara peningkatan kapasitas Mitra MAMPU.
Pada hari pertama, 2 materi yang dibawakan adalah, strategi mempengaruhi kebijakan dan memperjuangkan anggaran responsive gender oleh Erna Ratna Ningsih yang saat ini menjabat di Asosiasi LBH Apik Indonesia, dan penyusunan naskah akademik pertauran perundang-undangan oleh Professor Achmad Ruslan yang ditutup dengan diskusi kelompok untuk untuk 5 isu utama MAMPU
dilanjutkan di hari kedua dimulai dengan pembahasan hasil diskusi kelompok yang kemudian dilanjutkan dengan azas pembentukan perundang-undangan.
Tujuan utama dari TOT ini adalah Mitra MAMPU lebih mengerti mengenai aspek legal yang berhubungan dengan pekerjaannya di LSM dan diharapkan juga dapat membantu mendiseminasi pengetahuan dan ilmu yang mereka... read more..
Rabu, 26 Maret 2014 , 10:04:00Menyusuri Kepingan Sejarah Perang Dunia II di Indonesia Timur (1)MacArthur Sukses Ubah Morotai jadi Pulau Sibuk
Perang Dunia II (1939â€1945) tak bisa dilepaskan dari pulau-pulau Indonesia yang berada di bibir Samudra Pasifik. Morotai dan Biak menjadi saksi bisu bagaimana pertempuran hebat pernah terjadi di sana. Sayang, saksi sejarah itu kini hanya menyisakan cuilan-cuilan besi tua yang terabaikan.GUNAWAN SUTANTO, MorotaiAwal Maret 1942, Jenderal Douglas MacArthur bimbang saat mendapatkan perintah dari Presiden AS Franklin D. Roosevelt (FDR) agar dirinya dan pasukannya mundur dari Filipina dan menuju Australia. Presiden FDR melihat posisi Amerika sudah terdesak setelah Pearl Harbour dibom Jepang pada Desember 1941.Jenderal lulusan terbaik West TeÂxas Military Academy itu kemudian memanggil Mayjen Jonathan Wainwright di Pulau Corregidor, Filipina. Di depan Wainwright, MacArthur mengucap janji untuk kembali merebut Filipina. Dia berkata, “I came through and I shall return.â€Hanya beberapa bulan setelah mundur dari Filipina, MacArthur menepati janji itu. Dia merancang strategi jitu dengan... read more..