Kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) adalah hasil hutan dan kebun agroforestri yang berpotensi sebagai sumber penghidupan petani. Apabila pengelolaan dilakukan secara berkelanjutan, produk tersebut dapat memberikan peningkatan pendapatan bagi petani.

Guna mencapai pengelolaan yang berkelanjutan, petani membutuhkan akses ke informasi yang benar dan tepat. Namun di wilayah terpencil, petani kecil (yang memiliki luas lahan yang sedikit) memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi tersebut. Oleh karena itu, studi ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami sistem penyuluhan kehutanan yang efektif dalam mendukung pengembangan kayu dan HHBK sebagai sumber penghasilan bagi petani kecil di Indonesia. Wawancara dilakukan pada 500 petani, dan enam diskusi kelompok terarah dilakukan untuk membahas pendekatan penyuluhan kehutanan yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun swasta. Selain itu, observasi lapangan terhadap sistem penyuluhan kehutanan dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif yang mendukung.

Studi dilakukan di tiga kabupaten di tiga provinsi di Indonesia, yaitu: Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta; Sumbawa, Nusa Tenggara Barat; dan Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Hasil menunjukkan bahwa sistem penyuluhan kehutanan saat ini masih belum optimal, terutama disebabkan oleh: a) kurangnya penyuluh pemerintah di lapangan untuk bidang kehutanan; b) kurangnya materi penyuluhan kehutanan yang disampaikan kepada petani; dan c) kurangnya anggaran penyuluhan kehutanan yang dialokasikan di tingkat kabupaten. Di beberapa wilayah studi yang terletak di daerah terpencil, peran penyuluh swasta cukup besar dalam membantu penyebarluasan informasi kehutanan. Dalam melaksanakan penyuluhan kehutanan yang efektif, peran penyuluh pemerintah saja tidak bisa diandalkan. Kolaborasi antara penyuluh pemerintah dan penyuluh swasta sangat penting dalam mendukung efektifitas penyebarluasan informasi dan pembangunan kapasitas petani dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.