Pemerintah propinsi dan kabupaten di Indonesia mempunyai otonomi untuk mengkonseptualisasikan, mengembangkan, dan mengimplementasikan kerangka perencanaan pembangunan mereka sendiri untuk disesuaikan dengan konteks lokal. Akan tetapi, kesempatan untuk berbagi informasi di antara dan di dalam propinsi, serta antara tingkat pusat dan daerah adalah terbatas. Berbagi praktek dan pengalaman berharga dalam menggunakan berbagai metodologi dan kerangka kerja dapat membantu meningkatkan kinerja pembangunan di tingkat lokal dan dapat membantu memastikan bahwa desain kebijakan di tingkat pusat adalah relevan, mendukung proses lokal dan mempromosikan peningkatan praktek-praktek yang baik.

Sumber: http://www.undp.or.id/pubs/docs/Peningkatan%20Kinerja%20Pemerintah%20Dae...