Transformasi digital dalam pelayanan publik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran penting data. Pelayanan publik yang efektif dan efisien, mulai dari segi perencanaan, implementasi hingga evaluasi layanan, mengandalkan data yang akurat. Kemampuan untuk melakukan analisis aktual dari berbagai sumber data menjadi kunci bagi pemerintah dalam merespons permintaan, risiko, dan masalah secara jitu dan tepat waktu –terlebih pada masa pandemi Covid-19.

Mengingat peran penting data dalam pelayanan publik, Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) dan Yayasan TIFA melakukan riset pada dua sektor utama layanan publik yang sangat terpengaruh oleh pandemi Covid-19, yaitu kesehatan dan pendidikan, khususnya pada 5 jenis layanan publik yaitu: (1) beban layanan kesehatan, (2) penelusuran kontak, (3) vaksinasi, (4) bantuan kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh, dan (5) pembukaan sekolah untuk pertemuan tatap muka.

Melalui studi kasus pada tingkat nasional (Indonesia), tingkat provinsi (Jawa Barat), dan tingkat kota/kabupaten (Kota Pontianak), riset ini mengungkap bahwa praktik tata kelola data sektor kesehatan belum memadai untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal selama pandemi. Di sisi lain, pelayanan publik sendiri merupakan upaya negara memenuhi hak warga. Ketika pelayanan publik ditopang oleh tata kelola data yang belum memadai, warga pun kesulitan mengakses layanan publik yang menjadi haknya.