Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan programprogram pembangunan desa menjadi kunci pembangunan yang inklusif. Program pembangunan yang dilaksanakan melalui pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di perdesaan. Dengan transparansi, penggunaan dana pembangunan dapat dipantau secara luas untuk memastikan pemanfaatannya menyasar kebutuhan masyarakat luas. Apalagi besaran dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun.
Terbitnya Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa ini merupakan inovasi yang baik dalam mewujudkan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Buku ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan desa berupa laporan pertanggungjawaban APB Desa atau realisasi APB Desa kepada pemerintah supra desa (akuntabilitas vertikal), BPD (akuntabilitas
horizontal), dan masyarakat luas (akuntabilitas sosial). Buku Saku ini juga dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah dan terutama kecamatan, pendamping desa, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi, dalam memfasilitasi pembangunan desa yang transparan dan akuntabel.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selalu membuka ruang kerja sama dengan semua pihak dalam mewujudkan pembangunan desa yang berpihak pada masyarakat. Di antaranya kerja sama dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang didukung Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), satu program kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia melalui kegiatan literasi anggaran bagi masyarakat desa dan
menyusun Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa ini.