Pemerintah Australia mendukung usaha Pemerintah Indonesia untuk memperkuat implementasi kebijakan desentralisasi di Indonesia, terutama melalui Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD). Program AIPD bertujuan untuk mendorong perbaikan layanan publik melalui pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Pada tahun 2013, program AIPD bermitra dengan Bursa Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) telah melakukan analisis penerimaan dan pengeluaran publik dalam bentuk laporan Public Expenditure and Revenue Analysis (PERA) di 20 kabupaten di Indonesia, termasuk Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

Laporan kajian PERA ini mengidentifikasikan tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Keerom dalam penganggaran alokasi, pengelolaan keuangan daerah dan penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dengan memperhatikan isu-isu strategis seperti halnya kemiskinan, kesetaraan gender dan HIV/AIDS. Sejalan dengan itu, laporan ini juga memberikan rekomendasi yang sangat relevan dan penting untuk dijadikan sebagai referensi dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Keerom. Rekomendasi tersebut khususnya dalam hal perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi untuk peningkatan sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pertanian.