Dalam buku ini terdapat enam bagian yang saling terkait untuk membantu memahami hak disabilitas dan bagaimana memantaunya.

Pada Bagian pendahuluan, buku ini memaparkan latar belakang perlunya indikator pemantauan hak-hak disabilitas. Di sini, penyusun mengemukakan terjadinya pergeseran paradigma disabilitas menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia. Pergeseran ini telah mengubah arah kebijakan negara dan praktik pemenuhan hak disabilitas oleh pemerintah.

Bagian kedua menyajikan analisis situasi penyandang disabilitas di Indonesia. Terdapat 10 sektor yang dipaparkan mulai dari kemajuan dan perkembangan regulasi hak disabilitas, data disabilitas, serta beberapa sektor pemenuhan hak disabilitas yang menggambarkan betapa permasalahan disabilitas merupakan isu lintas sektor.

Pada bagian ketiga ditawarkan definisi, kerangka konseptual dan rincian indikator hak-hak disabilitas, yakni Indikator struktur, proses dan hasil. Ketiga indikator ini diperkenalkan untuk mengukur ketersediaan dan kelengkapan regulasi, bagaimana pelaksanaannya dan sejauh mana hasil pemenuhan dinikmati penyandang disabilitas.

Bagian keempat, yang merupakan inti dari buku ini, adalah indikator pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selain ratusan PERNYATAAN identifikasi sub indikator pengukuran pemenuhan hak-hak disabilitas, buku ini juga dilengkapi dengan  758 pertanyaan pemantauan. Mengetahui sulitnya memahami konsep dan indikator serta pemantauannya, buku ini dilengkapi dengan sepuluh ilustrasi dan simulasi bagaimana indikator-indikator digunakan memantau hak-hak tertentu oleh lembaga tertentu.

Bagian kelima merupakan panduan praktis tentang langkah-langkah memantau pemenuhan hak-hak disabilitas. Ikuti langkah-langkahnya, dan kita akan mendapatkan informasi seberapa serius dan seberapa baik kinerja pemerintah memenuhi hak-hak disabilitas.

Di bagian akhir, disajikan tambahan referensi demi membantu pembaca lebih memahami konsep hak dan paradigma disabilitas.

Buku ini dapat digunakan oleh pegiat disabilitas, organisasi disabilias baik lokal maupun nasional, organisasi masyarakat sipil yang bekerja pada pemantauan HAM, maupun organisasi pembangunan maupun pemerintah, baik pusat maupun daerah.