Media mempunyai kekuatan dalam memengaruhi proses-proses di ruang publik, termasuk kebijakan publik. Media sendiri merupakan ruang publik karena memfasilitasi terjadinya perdebatan publik untuk mempertemukan berbagai gagasan dan kepentingan. Ruang publik yang disediakan media telah menjadi keniscayaan di negara-negara demokrasi, sehingga media disebut- sebut sebagai pilar keempat demokrasi.
Namun media sebagai institusi, juga mempunyai agenda dan kepentingan sendiri, yang tidak jarang berbenturan dengan kepentingan publik. Jurnalis atau wartawan yang merupakan pekerja media juga adalah orang-orang yang tidak hidup di ruang hampa, tetapi juga adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan, yang membentuknya ketika melihat, mempersepsi, dan mengontruksi suatu berita.
Karena itu, jika ada berita yang dianggap bias dan merugikan kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan disabilitas, bukan berarti berita tersebut direncanakan seperti itu. Boleh jadi jurnalis bersangkutan tidak mempunyai perspektif dan pengalaman dalam berinteraksi dengan kelompok-kelompok tersebut.
Di sisi lain, pihak-pihak yang berada di ranah pembentuk kebijakan sering melihat jurnalis dan media sebagai pihak yang hanya mencari dan memberitakan kesalahan. Karenanya tidak sedikit kebijakan pemerintah yang baik yang seharusnya diketahui dan diakses publik, jarang terekspos oleh media.
Berangkat dari pertimbangan tersebut, Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) BaKTI membangun kemitraan dengan media, baik dengan jurnalis (organisasi jurnalis) maupun dengan medianya. Harapannya jurnalis dan media dapat menyajikan pemberitaan yang lebih berpihak pada kelompok rentan, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang dapat memberdayakan kelompok-kelompok rentan tersebut.