Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban dan tugas terlibat aktif dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Tanggung jawab ini tidak saja menjadi tugas dan kewajiban pemerintah pusat, Komisi Nasional (Komnas) HAM dan kelompok masyarakat sipil. Amanat itu tertuang dalam Kovenan HAM Internasional, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kabupaten/Kota Ramah HAM adalah “Kabupaten/Kota yang berupaya melaksanakan kebijakan dan kelembagaan kota untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia.” Kabupaten/Kota Ramah HAM akan memperkuat diri dengan berbagai kelembagaan agar mampu melaksanakan dan memantau realisasi hak asasi manusia di wilayahnya. Kabupaten/Kota Ramah HAM juga merancang dan melaksanakan rencana aksi  terpadu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP-D), baik Kabupaten maupun Kota. Termasuk di dalamnya adalah Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbub), Dinas HAM dan alokasi anggaran yang diperlukan.