Oleh M. GHUFRAN H. KORDI K.

Mereka yang peduli perempuan dan anak tidak hanya berada di kota-kota besar. Pun tidak hanya terbatas pada lembaga/organisasi besar yang mempunyai nama yang populer dan prestisius. Di kota-kota kecil yang berada di daerah terpencil dan pinggiran pun terdapat inidvidu-individu yang bekerja keras untuk kepentingan perempuan dan anak.

Oleh IBRAHIM FATTAH & M. GHUFRAN H. KORDI K. 

Sebagian besar masyarakat dan aparat pemerintah menganggap bahwa, urusan perempuan dan anak adalah urusan kecil atau urusan ecek-ecek. Anggapan ini berasal perspektif atau pandangan yang keliru yang berakar dari masyarakat patriarki yang memandang rendah terhadap perempuan dan anak. Perempuan ditempatkan sebagai manusia kelas dua setelah laki-laki, sedangkan anak semakin menjauh karena berada di kelas tiga setelah laki-laki dan perempuan dewasa.

Proyek AgFor (Agroforestry and Forestry) Sulawesi bekerja sama dengan Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) mengadakan Bengkel Komunikasi IX, suatu kegiatan berbagi pengetahuan lewat tulisan pada sosial media dengan tema “Saya Jurnalis Warga”. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, tanggal 19—20 Juli 2016 di Kantor BaKTI, Makassar dan diikuti oleh 32 peserta dari berbagai instansi dan organisasi di Makassar, Kendari, Gorontalo, Bantaeng, dan Lombok.

Peraturan Bupati No. 41/2015 yang ditetapkan tanggal 15 Desember 2015 merupakan peraturan resmi pemerintah setempat yang pertama di Provinsi Sulawesi Selatan mengenai imbal jasa lingkungan air. Setelah melalui proses panjang dan berlika-liku, kini masyarakat Kabupaten Bantaeng memiliki peraturan yang mengatur dasar-dasar pengelolaan sumber air, subyek dan obyek pemakai air serta hak dan kewajiban pihak yang terlibat di dalamnya.  

KESETARAAN JENDER
Tukang Ojek Pun Dilibatkan
Ikon konten premium Cetak | 22 Februari 2016 Ikon jumlah hit 82 dibaca Ikon komentar 0 komentar

Di dalam budaya patriarki, berlangsung ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Budaya patriarki semacam ini terjadi pada mayoritas suku di Indonesia. Namun, dengan berbagai cara, kondisi itu bisa diatasi sehingga keadilan dan kesetaraan jender bisa dicapai.