Kegiatan Mitra Bahari Sulawesi Selatan mengikuti format yang telah disepakati pada tingkat nasional meliputi. Upaya-upaya KMB-SulSel mengacu pada:

-  Meningkatkan komunikasi dan keterlibatan dari seluruh stakeholders
-  Sinkronisasi seluruh program kegiatan KMB-SulSel sendiri dengan pihak-pihak lain
-  Meningkatkan kemitraan antara seluruh stakeholders untuk mengoptimalisasi sumberdaya manusia
-  Mengoptimalisasi dana yang ada (seed fund) untuk menstimulasi kontribusi pendanaan dari sumber-sumber relevan lainnya
-  Membangun kepercayaan bahwa KMB adalah "rumah kita semua" dalam menemukan solusi dan memperkokoh kemitraan guna keuntungan bersama
-  Penyuluhan, kursus dan pelatihan untuk menyiapkan kader-kader yang peduli pengelolaan pesisir dan laut
-  Riset dan aplikasi teknologi kelautan, penelitian yang mampu mengidentifikasi dan menjawab berbagai kebutuhan masyakarat dan lingkungan pesisir secara effektif dan strategis
-  Pendampingan, advokasi dan outreach sebagai upaya penjangkauan dan sosialisasi intensif melalui berbagai media dan pengembangan kapasitas masyarakat
-  Penyusunan rekomendasi kebijakan operasional yang lebih realistis dan efektif

Di harapkan lewat berbagai upaya ini hasil-hasil kegiatan KMB dapat dirasakan oleh berbagai pihak, terutama masyarakat pesisir.

Lembaga Strategis Pemberdayaan Rakyat (= GARDAN) adalah Organisasi Masyarakat Sipil independent dalam artian bukan bagian dari partai politik dan organisasi non pemerintah yang bersifat nirlaba. Ide-ide pembentukan GARDAN didirikan oleh beberapa aktivis mahasiswa, pekerja Lembaga Swadaya Masyarakat secara perseorangan dan seorang  Advokat. GARDAN didirikan pada tanggal 1- Juli - 2003 dikota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Pendirian  GARDAN didasari dengan melihat kondisi sosial politik serta penerapan demokrasi yang masih belum dapat dinikmati oleh mayoritas masyarakat, demokrasi masih belum mewujudkan perubahan yang lebih maju atau lebih baik bagi masyarakat menegah kebawah seperti : golongan petani, kaum perempuan dan komunitas masyarakat miskin perkotaan, bahwa pada massa transisi demokrasi setelah terjadinya gerakan reformasi di Indonesia masih terjadi kebijakan kekuasaan negara  dengan pola-pola kebijakan kekuasaan yang belum berpihak pada publik, sehingga beberapa diantaranya telah menyebabkan terjadinya ketidakadilan dapat dilihat dengan adanya kasus-kasus konflik agraria yang merugikan masyarakat adat dan kaum petani, pelanggaran Hak Asasi Manusia, kebijakan program-program pemerintah yang ada pada saat sekarang ini belum dinikmati oleh sebagian masyarakat sehingga target sasaran kebijakan dengan jumlah yang tidak sedikit belum menikmati implementatif kebijakan yang ada dapat dilihat dengan implementatif program-program kebijakan: program Jamkesmas, program Raskin, dll. Reformasi telah digulirkan oleh mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil untuk membawa perubahan yang lebih baik namun agenda-agenda reformasi total belumlah dapat dijalankan selain itu perubahan demokrasi yang terjadi di Indonesia setelah reformasi pada transisi demokrasi membutuhkan penguatan pemberdayaan masyarakat (civil society empowerment) dan pemberdayaan tersebut diharapkan dapat mendorong keterlibatan publik dalam agenda-agenda perubahan menuju penguatan masyarakat sipil dalam membangun demokrasi dan mewujudkan pengutan demokrasi, serta pelaksanaan kebijakan Good Governance yang berkeadilan sesuai dengan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM / Human Rights Building), Pancasila dan NKRI. Oleh sebab itu masyarakat sipil memerlukan suatu empowerment agent untuk meningkatkan sumber daya manusianya untuk bisa berperan dalam ruang kebijakan publik, penguatan HAM dan pembangunan demokrasi dengan demikian dibutuhkan kehadiran komponen civil society seperti NGO atau ormas/organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan dan mission dalam pergerakannya dengan melakukan pendampingan-pendampingan kelompok masyarakat dan advokasi kasus-kasus sosial serta melakukan pendidikan-pendidikan hak asasi manusia, training-traning tata pemerintahan, pendidikan-pendidikan demokrasi atau training-traning keorganisasian sehingga mereka golongan menengah kebawah mempunyai pengetahuan untuk bisa terlibat dan berpartsipasi mewujudkan penguatan demokrasi dalam perjuangan penegakan hak asasi manusia serta terlibat dalam pembangunan multi sektoral : terlibat dalam pembahasan RPJMD-RPJP, Musrenbang, pembuatan drating legal secara partisipatory, dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan sosial yang menjadi kebutuhan publik dalam agenda-agenda perubahan.& GARDAN merupakan non governance civil society organisation yang lahir dari kondisi tersebut diatas dan berkeinginan bergerak dengan masyarakat untuk berusaha mewujudkan penguatan pemberdayaan masyarakat menuju perubahan yang lebih dinamis dalam bingkai demokratisasi. Melihat dinamika perjuangan pemberdayaan masyarakat sipil membutuhkan keterlibatan stake holder yang lain dalam demokratisation building serta mempunyai kepedulian untuk menjadikan kehidupan masyarakat (bangsa) yang lebih baik menuju perubahan dan penguatan hak-hak publik maka GARDAN terbuka kepada komponen manapun untuk bekerjasama atau bermitra membangun penguatan demokratisasi dan pembangunan Hak Asasi Manusia (Human Rights Building).

memfasilitasi masyarakat desa airmadidi atas,

Peneliti muda di Institute of Public Policy and Economic Studies (INSPECT) dan anggota peneliti (hak ekosob) di PUSHAM UII, Yogyakarta.

Major of Ambon City