Thursday, 02 July 2015
Tekan Angka Pengangguran, Pemprov Buka Peluang Berinvestasi

Ambon - Saat ini, angka pengangguran terbuka di Provinsi Maluku, menempati urutan pertama atau tertinggi di Indonesia, begitupun angka kemiskinan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Maluku membuka peluang  bagi para investor lokal, maupun asing untuk berinvestasi di daerah ini.

“Pak Gubernur dan saya sudah bersepakat untuk buka peluang berinvestasi baik dari pemerintah dan swasta nasional maupun asing. Hal ini diperlukan karena investasi juga merupakan salah satu cara untuk kita bisa menekan angka pengangguran dan angka kemiskinan di Maluku,” ungkap Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, kepada wartawan di Kantor Gubernur, Rabu (1/7).

Dijelaskan, investasi merupakan suatu cara, dimana pemerintah semen­tara berupaya untuk menyediakan lapangan kerja. Adapun yang menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh pemprov sebelum membuka peluang untuk investor melakukan investasinya ialah stabilitas keamanan, keter­sediaan infrastruktur dan kepastian.

“Ada syarat yang harus dipenuhi  yakni, stabilitas keamanan, karena jika tidak aman siapa yang berani datang melakukan investasi, kedua infrastruktur, jika infrastruktur tidak tersedia, bagaimana investor bisa datang dan yang terakhir ialah adanya kepastian,” urainya.

Sementara itu, kata wagub untuk menindaklanjuti rapat koordinasi yang dilakukan bersama para wakil bupati dan wakil walikota se-Maluku, wagub mengaku, akan ada perubahan dalam penyampaian laporan perkembangan daerah. Jika sebelumnya ada dua kali pertemuan dalam satu tahun, maka saat ini harus ada empat kali pertemuan dalam satu tahun untuk melaporkan perkembangan masing-masing daerah.

“Kita tindak lanjuti rapat kemarin, jika sebelumnya rapat hanya dua kali, untuk berikutnya kita akan rapat empat kali dalam satu tahun, jadi kita sekarang  gunakan triwulan, jadi setiap triwulan harus ada laporan,” tandasnya.

Dikatakan, target pemprov dalam menekan angka kemiskinan ialah 11,2% di tahun 2019, dan diupayakan agar diakhir masa jabatan dirinya bersama pak gubernur target tersebut sudah bisa tercapai.

Sementara itu, bagi para wakil bupati dan walikota yang tidak hadir untuk menyampaikan laporan mereka pada rapat koordinasi, tetap akan diberikan sanksi tegas, karena melalui ketidakhadiran mereka dapat dinilai ketidakmampuan mereka dalam menjalankan tugas dengan baik.

“Kita sudah punya keputusan dimana pertama, ada teguran keras bagi wakil bupati/wakil wali kota yang tidak hadir berikan laporan daerah mereka, itu merupakan langkah kedisplinan, karena kalau bukan mereka yang kerjakan tugas itu dengan baik, mau siapa lagi.Dua, kepada semua daerah sudah ditugaskan untuk RAPBD ada anggaran penetapan kemiskinan, bagi daerah tingkat II yang tidak mem­berikan anggaran untuk kemiskinan, maka kita tidak akan ajukan RAPBD mereka,” tegasnya. (S-43)
- See more at: http://siwalimanews.com/post/tekan_angka_pengangguran_pemprov_buka_peluang_berinvestasi#sthash.18mkLx66.dpuf