2 Tahun Moratorium Penerimaan CPNS, Kekurangan 400 Guru
Posted by Ika Sartika | Thursday, 13 February 2014  

KENDARINEWS-MAKASSAR, Adanya kebijakan moratorium penerimaan CPNS 2011 dan 2012, menyebabkan kebutuhan PNS di Makassar, Sulawesi Selatan meningkat. Apalagi, pada 2013, Makassar tak mendapatkan kuota penerimaan CPNS umum.

Dalam rentang tiga tahun tanpa penerimaan CPNS tersebut, banyak posisi teknis yang lowong, karena tidak sebanding antara yang pensiun dan yang mengisinya. Data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar, setiap tahun, PNS yang pensiun di kisaran 200-400 orang.

"Kita masih butuh guru sekitar 800-an orang. Kebanyakan guru sekolah dasar," ujar Kepala BKD Kota Makassar, Muh Kasim Wahab seperti yang dilansir FAJAR (JPNN Group).

Saat ini, kata Kasim,  BKD Kota Makassar telah mempersiapkan kuota kebutuhan CPNS yang akan dikirimkan ke pusat jika suatu saat data itu diminta. Ia mengatakan, kuota formasi yang akan diusulkan, tetap sama dengan usulan yang ditolak tahun lalu.

Kekurangan PNS di Kota Makassar mencapai 1.400-an orang. Selain tenaga guru, BKD juga mengaku masih kekurangan 600-an tenaga kesehatan yang meliputi dokter, bidan, dan perawat yang akan bertugas di puskemas.

"Rata-rata kepala sekolah dasar yang datang ke sini, meminta tambahan guru. Cuma kita belum kirim, karena BKN belum meminta formasi," imbuh mantan Kepala Bagian Humas Pemkot Makassar ini.

Selain guru dan tenaga kesehatan, sisanya Makassar juga membutuhkan tenaga teknis di beberapa dinas, kendati jumlahnya tidak terlalu banyak. Di antaranya dibutuhkan di Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Administrasi dan Pelayanan Perizinan, dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Kasim juga membantah bahwa PNS di Kota Makassar jumlahnya terlalu gemuk. Menurutnya, andai semua honorer dan tenaga kontrak sudah menjadi PNS, maka kebutuhan itu sudah mencukupi. Hanya saja, karena belum PNS, sehingga daerah yang harus membiayai gaji mereka. "Mudah-mudahan yang lulus nanti untuk guru SD dan perawat. Andai diterima usulan kita, maka itu sudah mencukupi kebutuhan," papar Kasim.

Dia berharap, mudah-mudahan persentase antara belanja pegawai dan belanja publik, sudah bisa seimbang. Setidaknya belanja publik lebih besar ketimbang belanja pegawai. Pada 2013, Makassar gagal mendapatkan kuota CPNS umum karena belanja pegawai dalam APBD mencapai 53 persen. Hanya 47 persen untuk belanja pembangunan.

Kepala Bidang (Kabid) Mutasi BKD Kota Makassar, Sunaryo Mahdi, mengungkapkan, struktur PNS Kota Makassar memang gemuk. Dinas Pendidikan yang paling banyak PNS-nya, yakni 9.000-an orang yang didominasi guru. Sisanya merupakan tenaga teknis dari 14.247 PNS di Kota Makassar.

"PNS fungsional Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang paling banyak," ujar Sunaryo. Gaji PNS dimasukkan dalam Dana Alokasi Umum yang nilainya mencapai Rp1,2 triuliun untuk 2014 ini.

Sementara itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel telah melakukan proyeksi kebutuhan pegawai. Khusus di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel, kebutuhan pegawai tahun ini sebanyak 483 orang.

"Kebutuhan pegawai ini sesuai proyeksi selama lima tahun ke depan," kata Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karier BKD Sulsel, Irwansyah.

Kepala BKD Sulsel, Mustari Soba, saat ditemui terpisah mengaku akan menikdaklanjuti terkait kebutuhan PNS 2014 ini. Ia berharap, pemerintah memberikan porsi yang besar bagi Sulsel. (fajar/jpnn)

Sumber: http://www.kendarinews.com/content/view/13378/126/