Di sepanjang mata rantai nilai sutra Sulawesi Selatan tampak beberapa isu yang muncul di seluruh sektor: hulu, manufaktur, maupun hilir. Rangkaian isu lintas-sektor tersebut ialah:

(i) kesenjangan antara fakta dan tata kelola,
(ii) kurangnya data yang valid dan lengkap terkait pelaku dan produksi dalam rantai nilai sutra Sulawesi Selatan;
(iii) fragmentasi kelembagaan pemerintah;
(iv) rendahnya peran pengusaha.

Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas staf yang bersentuhan langsung dengan pelaku-pelaku marginal, termasuk sensitivitas terhadap isu-su gender dan inklusi sosial; perbaikan metodologis dan manajemen pengelolaan data; sinkronisasi kebijakan/program dan pembuatan peta jalan sutra Sulawesi Selatan, serta pelibatan pelaku yang lebih luas dalam organisasi-organisasi yang bermitra dengan pemerintah; dan terakhir, penciptaan ruang investasi yang sehat, fair dan bebas dari beban ‘biaya yang tidak perlu‘, sekaligus memberi mandat bagi pelaku untuk pembinaan petani, pemintal, dan penenun.