Salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah kedaulatan pangan yang merupakan bagian dari agenda ke-7 Nawa Cita untuk Indonesia. Nawa Cita menggarisbawahi pentingnya tujuan dari kedaulatan pangan dan peran pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha utama pertanian pangan.  Kesuksesan pelaksanaan program dan kebijakan tersebut salah satunya tergantung pada data ketahanan pangan dan gizi yang akurat. Data ketahanan pangan dan gizi tersebar di multi sektor dan sumber informasinya. Mengumpulkan setiap informasi tersebut secara komprehensif merupakan sebuah tantangan yang semakin penting mengingat Indonesia harus mencapai target ketahanan pangan.

Sejak tahun 2002, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan World Food Programme (WFP),  menyusun profil geografis yang komprehensif terkait kerawanan pangan dan gizi di seluruh wilayah. Penyusunan ini digunakan untuk meningkatkan akurasi penentuan sasaran, menyediakan  informasi untuk para penentu kebijakan sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan program  dalam mengurangi kerawanan pangan dan gizi. Pada tahun 2005,  kerja sama tersebut meng-hasilkan Peta Kerawanan Pangan – Food Insecurity Atlas (FIA) 2005 dengan menetapkan 100  kabupaten yang rentan sebagai prioritas utama. Pada tahun 2009, Peta FIA 2005 dimutakhirkan dan diubah  menjadi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan – Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA). FSVA  Nasional 2009 mencakup 348 kabupaten di 32 provinsi. Edisi ketiga FSVA tahun 2015 ini telah  mencakup 398 kabupaten di 32 provinsi.

Pada FSVA Nasional 2015, pembahasan masalah gizi diperluas analisisnya untuk menekankan  pentingnya masalah gizi seiring dengan diluncurkannya gerakan Scaling - Up Nutrition secara resmi oleh  Pemerintah Indonesia dan stunting juga menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Nasional (RPJMN).