Australia Indonesia Parnership for Decentralisation (AIPD) merupakan program kerja sama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia untuk penguatan implementasi desentralisasi di Indonesia. Tujuan AIPD adalah untuk mendorong perbaikan layanan publik melalui pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Layanan informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan aspek yang sangat penting untuk mendorong perbaikan layanan publik. Akses masyarakat terhadap informasi publik akan mendorong partisipasi aktif mereka dalam setiap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang bisa berdampak pada perbaikan layanan publik.

Untuk memastikan layanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana dari setiap Badan Publik, UU KIP (pasal 13) dan Peraturan Pemerintah No. 61/ 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP (pasal 21) telah menegaskan perlunya penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sampai saat ini sejumlah PPID telah terbentuk baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, tantangan selanjutnya adalah bagaimana PPID yang telah terbentuk ini betul-betul berfungsi untuk penyediaan informasi publik kepada masyarakat sesuai peraturan perundangan yang telah ditetapkan.