Semangat reformasi desentralisasi yang berawal pada tahun 2001 menuntut partisipasi
dan penguatan kemampuan dan kapasitas bukan hanya dari pemerintah daerah namun
juga masyarakat sipil (CSO) dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Berbasis
pada Permendagri 54 tahun 2010, program AIPD memberikan dukungan terhadap
peningkatan kapasitas masyarakat sipil (CSO) untuk berperan lebih strategis dalam setiap
tahapan proses perencanaan, penganggaran dan pemantauan anggaran daerah.

Permendagri tersebut mengkategorikan CSO selain sebagai pemangku kepentingan
(stakeholders) atau pihak yang secara langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat
atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, namun juga
memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat secara aktif dan strategis dalam setiap proses
tahapan perencanaan, penganggaran dan pemantauan anggaran pembangunan baik di
level provinsi maupun kabupaten.

Dalam konteks ini, AIPD bekerjasama dengan lembaga PATTIRO, telah mengembang-
kan modul training tentang perencanaan, penganggaran dan pemantauan. Modul tersebut
bertujuan menyiapkan bahan acuan pelaksanaan pelatihan bagi CSO pada tingkat provinsi
maupun kabupaten. AIPD menyadari bahwa peran strategis CSO yang kuat dan konsisten
dapat mendongkrak perbaikan akses dan kualitas layanan publik yang lebih baik.