Modul 2 berisi panduan bagi pemerintah daerah untuk menyusun langkah-langkah dan strategi untuk mempercepat penerapan standar pelayanan minimal sesuai dengan kebijakan dan target yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Percepatan penerapan standar pelayanan minimal ini adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah yang merupakan tujuan dan cita-cita otonomi daerah itu sendiri.